Oleh Diposting pada

Jakarta – Kejaksaan Agung (Kejagung) meluruskan status hukum mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah dalam empat surat perintah penyidikan (Sprindik) yang saat ini ditangani penyidik. Febrie berstatus tersangka dalam perkara dugaan korupsi PT Asabri (Persero). Sementara itu, dalam penyidikan dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU), ia diperiksa sebagai saksi. Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Anang Supriatna mengatakan, dari empat Sprindik yang ditangani penyidik, hanya perkara dugaan korupsi PT Asabri yang telah menetapkan Febrie sebagai tersangka. […]

Oleh Diposting pada

Jakarta – Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas) yang juga Ketua tim 9, Rudi Margono, menepis tudingan pelimpahan perkara yang menyeret mantan Jampidsus Febrie Adriansyah dari Polri ke Kejaksaan Agung tidak memiliki dasar hukum. Menurutnya, mekanisme itu sudah pernah diterapkan dalam perkara korupsi PT Asabri. “Tidak benar kalau dibilang tidak ada dasar hukumnya. Itu pernah dilakukan pada perkara Asabri,” kata Rudi usai menghadiri pelantikan pejabat eselon I Kejaksaan Agung di Jakarta, Jumat (24/7/2026). Menurut Rudi, baik Polri maupun Kejaksaan sama-sama memiliki […]

Oleh Diposting pada

Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merespon pelimpahan perkara dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) eks Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah, dari Kortas Tipikor Polri ke Kejaksaan Agung (Kejagung) Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo menegaskan, bahwa KPK meyakini proses penanganan di Polri dan Kejagung dilakukan secara profesional. “Terlebih, baik Polri maupun Kejaksaan Agung juga selalu terbuka dalam penanganan perkara, sehingga publik juga bisa terus mengikuti perkembangannya,” kata Budi, dikutip Minggu (12/7/2026). Oleh […]

Oleh Diposting pada

Kejaksaan Agung menetapkan 11 tersangka dalam kasus korupsi ekspor palm oil mill effluent (POME) atau limbah sawit pada 2022. Kerugian negara diperkirakan mencapai Rp 10–14 triliun. Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, Syarief Sulaeman Nahdi, mengungkap para tersangka merekayasa klasifikasi ekspor dengan mengklaim crude palm oil (CPO) berkadar asam tinggi sebagai POME. Modus ini dilakukan untuk menghindari pengendalian ekspor dan mengurangi kewajiban biaya keluar. Selain rekayasa HS code, penyidik juga menemukan dugaan suap dari pihak swasta kepada penyelenggara negara, termasuk melalui money […]

Oleh Diposting pada

Liputan6.com, Jakarta – Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung (BPA Kejagung) mengumumkan rencana pelaksanaan lelang satu unit kapal tanker MT Arman 114 berbendera Iran, berikut muatan minyak mentah ringan (Light Crude Oil). Lelang itu dilakukan terhadap barang rampasan negara atas nama terpidana Mahmoud Mohamed Abdelaziz Mohamed Hatiba, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 941/Pid.Sus/2023/PN.Btm tanggal 10 Juli 2024. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Anang Supriatna menyampaikan, lelang akan dilaksanakan pada Jumat 30 Januari 2026 melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan […]

Oleh Diposting pada

Kejaksaan Agung (Kejagung) menyatakan bahwa pencopotan Eddy Sumarman dari jabatannya sebagai Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Bekasi merupakan langkah preventif, setelah namanya terseret kasus dugaan suap yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Pak Jaksa Agung sudah menerbitkan SK (Surat Keputusan) baru pergantian. Prinsipnya, kami komitmen. Apabila terindikasi, segera diambil tindakan. Ini salah satu bentuk preventif kami,” tutur Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Anang Supriatna di Kejagung, Jakarta Selatan, Rabu (31/12/2025). Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Jamwas) kini tengah melakukan pemeriksaan terhadap Eddy Sumarman terkait dengan […]

Oleh Diposting pada

Liputan6.com, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan penanganan kasus korupsi tiga jaksa yang bertugas di Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan, akan ditangani penyidik Lembaga Antirasuah. Berbeda dengan kasus jaksa yang ditangkap saat operasi tangkap tangan (OTT) di Banten, yang dilimpahkan ke Kejaksaan Agung (Kejagung). “Untuk penanganan perkaranya ini dilakukan di Komisi Pemberantasan Korupsi,” tutur Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Sabtu (20/12/2025). Menurutnya, KPK menjalankan proses penegakan […]

Oleh Diposting pada

Kejaksaan Agung berjanji bahwa seorang jaksa yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam operasi tangkap tangan (OTT) Banten akan ditangani secara transparan. “Kami janji bahwa kami akan menangani perkara ini secara transparan, akuntabel, dan objektif,” ujar Pelaksana Tugas Sekretaris Jaksa Agung Muda Intelijen (Sesjamintel) Kejagung Sarjono Turin di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (18/12) malam, seperti dilansir Antara. Sarjono menegaskan hal tersebut untuk menanggapi dugaan bahwa Kejagung hanya akan memberikan sanksi disiplin terhadap jaksa yang ditangkap tangan bersama dengan […]

Oleh Diposting pada

JAKARTA – Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) yang dikomandoi Kejaksaan Agung (Kejagung) diminta untuk menyikat mafia pembalakan liar di kawasan hutan. Hal itu menyusul terjadinya banjir besar diduga akibat maraknya aktivitas ilegal yang menyebabkan kerusakan hutan di Sumatera. “Dengan adanya kondisi bencana sekarang, di mana banjir mengungkap fakta dugaan maraknya pembalakan liar dan kejahatan korporasi di Sumatera, maka Satgas PKH harus lebih progresif dalam menyikat para pelaku utamanya, atau mafia,” ujar pakar hukum Suparji Achmad dalam keterangannya, Kamis (4/12/2025). […]

Oleh Diposting pada

jaksaan Agung (Kejagung) mencabut pencekalan terhadap Direktur Utama PT Djarum, Victor Rachmat Hartono. Sebelumnya Victor dicegah terkait penyidikan kasus dugaan korupsi pemotongan kewajiban pajak. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna mengungkap alasan pencabutan pencekalan terhadap Victor. Dia mengatakan, Victor sudah bersikap kooperatif sehingga larangan bepergian ke luar negeri dianggap belum diperlukan. “Benar, ada salah satu pihak dari yang dicabut karena penyidik menganggap untuk saat ini ya, pencekalan terhadap yang bersangkutan tidak diperlukan untuk saat ini dengan alasan yang bersangkutan […]

Oleh Diposting pada

Jakarta – Kejaksaan Agung (Kejagung) mengajukan pencekalan terhadap lima orang dalam kasus dugaan korupsi di Direktorat Jenderal Pajak. Dua nama yang mencolok adalah Direktur Utama PT Djarum, Victor Rachmat Hartono, serta mantan Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi. Plt Dirjen Imigrasi Kemenkumham, Yuldi Yusman, membenarkan bahwa Ken termasuk dalam daftar pencekalan yang diajukan Kejagung. Selain keduanya, pihak lain yang dicekal meliputi Bernadette Ning Dijah Prananingrum (Kepala KPP Madya Semarang), Heru Budijanto Prabowo (konsultan pajak), dan Karl Layman (pemeriksa pajak Ditjen Pajak). Menkeu […]

Oleh Diposting pada

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan, kasus dugaan korupsi terkait pengurangan kewajiban pajak perusahaan periode 2016-2020 bukan bagian dari langkah “bersih-bersih” Direktorat Jenderal Pajak. Ia menekankan kasus ini ditangani independen oleh Kejaksaan Agung dan bukan terjadi selama masa jabatannya sejak September 2025. Purbaya mengaku belum mengetahui detail pelaku atau wajib pajak yang terlibat, dan belum pernah diajak bicara oleh Jaksa Agung. Ia menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada Kejagung, sementara beberapa bawahannya telah dipanggil sebagai saksi. “Ini kasus tax amnesty masa […]