Oleh Diposting pada

Jakarta, 7 Juli 2025 — Anggota Komisi II DPR, Romy Soekarno, mendorong Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mulai mengembangkan sistem pemilu digital berbasis electronic voting (e-voting) sebagai bagian dari transformasi menuju “demokrasi 5.0”. Dalam rapat kerja bersama KPU dan Bawaslu di Kompleks Parlemen, Senayan, Romy menilai e-voting merupakan solusi strategis untuk menciptakan pemilu yang efisien, transparan, dan minim kecurangan. Ia juga menyoroti tingginya biaya Pemilu 2024 yang mencapai Rp71 triliun, dan memperkirakan sistem e-voting dapat menekan anggaran hingga Rp52–58 triliun. […]

Oleh Diposting pada

Liputan6.com, Jakarta – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPR RI mengusulkan agar pemilihan kepala daerah kembali dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Usulan ini adalah respons terhadap kontroversi yang muncul setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/2025 terkait keserentakan Pemilu. “PKB menghormati putusan MK karena bersifat final dan mengikat. Namun, kami juga melihat banyak kontroversi dan pertanyaan yang muncul terkait keputusan tersebut. Maka dari itu, kami akan mendengarkan berbagai masukan dari masyarakat saat membahas RUU Pemilu mendatang di DPR,” […]

Oleh Diposting pada

Liputan6.com, Jakarta – Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemisahan Pemilu tingkat nasional dan Pemilu lokal terus menuai sorotan. Sejumlah politikus mengkritik putusan MK tersebut. Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKB Muhammad Khozin menilai, MK telah bertransformasi tidak hanya sekadar menjadi penguji dan penafsir konstitusi (the guardian of constitution) tetapi juga menjadi lembaga ketiga pembentuk undang-undang setelah Pemerintah dan DPR. “MK mempunyai peran sebagai negative legislator, bukan positive legislator. Pertanyaannya kemudian ketika MK dengan dalih menjaga agar Konstitusi tetap […]

Oleh Diposting pada

Jakarta, 2 Juli 2025 — Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan gugatan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) terkait pemisahan pemilu nasional dan daerah. Dalam putusannya, MK menyatakan bahwa pemilu nasional (DPR, DPD, dan Pilpres) harus dilaksanakan terpisah dari pemilu daerah (DPRD, Pilkada), dengan jeda waktu minimal 2 tahun dan maksimal 2,5 tahun. Putusan ini memicu berbagai reaksi dari partai politik di DPR. Sekjen Partai Demokrat, Herman Khaeron, menyoroti kemungkinan perpanjangan masa jabatan DPRD hingga dua tahun serta implikasinya terhadap periodisasi kepengurusan […]

Oleh Diposting pada

SEOUL, 5 Juni 2025 – Lee Jae-myung memimpin perolehan suara dalam hitung cepat pemilu presiden Korea Selatan dengan raihan 51,7%, mengungguli rivalnya Kim Moon-soo yang memperoleh 39,3% suara dan Lee Jun-seok dari Partai Reformasi dengan 7%. Hasil ini menempatkan Lee unggul dengan selisih 12 poin, jauh melampaui margin kesalahan yang diperkirakan delapan poin. Perjalanan hidup Lee sangat inspiratif. Lahir dari keluarga miskin dan sempat bekerja di pabrik sejak usia 13 tahun setelah mengalami kecelakaan yang membuatnya cacat, Lee bertransformasi menjadi […]

Oleh Diposting pada

Mahkamah Konstitusi (MK) melaksanakan sidang yang terbuka untuk umum di gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat. Sidang tersebut membahas soal pemilu 2024 dimana Mahkamah Konstitusi menolak gugatan sistem sistem pemilu sehingga pemilu 2024 akan dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka.