​Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia telah membatalkan vonis bebas terhadap Liem Hoo Kwan Willy alias Willy dalam kasus perdagangan cula badak Jawa. Dalam putusan kasasi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Pandeglang, MA menjatuhkan hukuman pidana penjara selama satu tahun dan denda sebesar Rp100 juta, subsider tiga bulan kurungan penjara. Kasus ini bermula dari transaksi perdagangan cula badak Jawa hasil perburuan liar di kawasan Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), yang merupakan habitat terakhir spesies badak Jawa. Willy […]

Hakim Distrik AS Trevor McFadden memerintahkan Gedung Putih untuk memulihkan akses penuh Associated Press (AP) ke acara-acara kepresidenan. Keputusan ini diambil setelah AP dilarang meliput berbagai acara resmi karena menolak menggunakan istilah “Gulf of America” yang dipaksakan oleh pemerintahan Trump untuk menggantikan “Gulf of Mexico”. Hakim McFadden menilai bahwa tindakan Gedung Putih tersebut melanggar Amandemen Pertama Konstitusi AS yang menjamin kebebasan pers. Ia menyatakan bahwa pemerintah tidak dapat menghukum organisasi media atas konten pemberitaannya. Meskipun perintah pengadilan telah dikeluarkan, AP […]

Hakim Konstitusi Suhartoyo diangkat menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi (MK). Suhartoyo menggantikan Anwar Usman.Berdasarkan temuan kami, disepakati bahwa Pak Suhartoyo akan menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi ke depan, kata Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Saldi Isra saat konferensi pers, Kamis (11/9). 2023).

Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pembacaan putusan uji materi Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 2017 tentang Pemilu tentang batasan usia minimum calon presiden (Capres) dan calon wakil presiden (Cawapres) di ruang sidang pleno MK, Gedung MK, Jakarta, Senin (16/10/2023). Pasal lanjutannya mengatur batasan usia minimal calon presiden dan wakil presiden yaitu 40 tahun, dan tidak mengatur batasan usia maksimal calon presiden dan wakil presiden.

Mahkamah Konstitusi (MK) melaksanakan sidang yang terbuka untuk umum di gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat. Sidang tersebut membahas soal pemilu 2024 dimana Mahkamah Konstitusi menolak gugatan sistem sistem pemilu sehingga pemilu 2024 akan dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka.