Liputan6.com, Jakarta Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 3/PUU-XXII/2024 yang mewajibkan pemerintah menggratiskan pendidikan wajib belajar sembilan tahun (SD-SMP) di sekolah negeri dan swasta dinilai akan berdampak pada keuangan negara. Hal ini disampaikan Anggota Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Fraksi Partai Golkar, Adde Rosi, dalam keterangan tertulisnya, Senin (2/6/2025). Adde Rosi menekankan pentingnya menyeimbangkan semangat afirmasi untuk kesetaraan akses pendidikan dengan realitas partisipasi masyarakat dan kemampuan fiskal negara. Adde Rosi menyatakan pemahamannya atas semangat konstitusional putusan MK guna menghapus […]

Liputan6.com, Jakarta – Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemisahan Pemilu tingkat nasional dan Pemilu lokal terus menuai sorotan. Sejumlah politikus mengkritik putusan MK tersebut. Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKB Muhammad Khozin menilai, MK telah bertransformasi tidak hanya sekadar menjadi penguji dan penafsir konstitusi (the guardian of constitution) tetapi juga menjadi lembaga ketiga pembentuk undang-undang setelah Pemerintah dan DPR. “MK mempunyai peran sebagai negative legislator, bukan positive legislator. Pertanyaannya kemudian ketika MK dengan dalih menjaga agar Konstitusi tetap […]

Jakarta, 2 Juli 2025 — Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan gugatan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) terkait pemisahan pemilu nasional dan daerah. Dalam putusannya, MK menyatakan bahwa pemilu nasional (DPR, DPD, dan Pilpres) harus dilaksanakan terpisah dari pemilu daerah (DPRD, Pilkada), dengan jeda waktu minimal 2 tahun dan maksimal 2,5 tahun. Putusan ini memicu berbagai reaksi dari partai politik di DPR. Sekjen Partai Demokrat, Herman Khaeron, menyoroti kemungkinan perpanjangan masa jabatan DPRD hingga dua tahun serta implikasinya terhadap periodisasi kepengurusan […]

SLEMAN – Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir, menyatakan ketidaksetujuannya terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memerintahkan agar pendidikan dasar di sekolah swasta tidak dipungut biaya. Pernyataan itu disampaikan Haedar usai acara groundbreaking gedung TK ABA Semesta di Gamping, Sleman, Selasa (3/6/2025). Haedar menilai putusan tersebut berpotensi mematikan penyelenggaraan pendidikan di tingkat nasional karena peran strategis sekolah swasta dalam sistem pendidikan Indonesia. Ia juga meragukan kemampuan pemerintah dalam mengalokasikan anggaran pendidikan secara cukup, mengingat 20 persen APBN dan APBD […]

JAKARTA – Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Golkar, Adde Rosi, menyoroti dampak fiskal dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 3/PUU-XXII/2024 yang mewajibkan pemerintah menggratiskan pendidikan wajib belajar 9 tahun (SD-SMP) di sekolah negeri dan swasta. Ia mengingatkan bahwa kebijakan ini, meski berpihak pada keadilan akses pendidikan, berpotensi membebani keuangan negara jika tidak diatur secara cermat. Menurut Adde, semangat putusan MK layak diapresiasi karena mendorong kesetaraan akses pendidikan dasar, terutama bagi siswa yang terpaksa bersekolah di swasta akibat keterbatasan […]

Jakarta, 29 Mei 2025 – Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Muhammad Sarmuji, menyuarakan kekhawatiran terhadap dampak putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan pemerintah menggratiskan pendidikan dasar, termasuk di sekolah swasta. Ia menyoroti potensi dampak negatif terhadap lembaga pendidikan yang dikelola oleh Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, dua organisasi masyarakat besar yang memiliki jaringan sekolah SD dan SMP di seluruh Indonesia. Menurut Sarmuji, putusan tersebut bisa mematikan partisipasi masyarakat dalam dunia pendidikan jika tidak dilaksanakan dengan cermat. “NU dan Muhammadiyah punya lembaga […]