Jakarta — Menteri Hukum dan HAM, Supratman Andi Agtas, menegaskan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang melarang polisi aktif menduduki jabatan sipil tidak berlaku surut. Artinya, anggota Polri yang saat ini sudah menempati posisi sipil tidak wajib mengundurkan diri, kecuali jika ditarik kembali oleh Mabes Polri. Menurut Supratman, putusan tersebut berlaku untuk ke depan. Dengan demikian, Mabes Polri tidak dapat lagi mengusulkan anggotanya untuk menduduki jabatan sipil yang tidak berkaitan dengan tugas kepolisian. “Bagi yang akan diusulkan ke jabatan sipil […]
Tag: putusan
Menpan RB Segera Undang Kapolri Bahas Evaluasi Posisi Polisi di Jabatan Sipil Buntut Putusan MK
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PANRB) segera mengundang Polri untuk evaluasi dan membahas tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 114/PUU-XXIII/2025 terkait polisi aktif tidak boleh mengisi jabatan sipil. “Kami nanti akan undang Polri,” kata Menteri PANRB Rini Widyantini di Kantor KemenPANRB, Jakarta dilansir Antara, Selasa (18/11/2025). Rini mengatakan jajarannya telah mengantongi data-data soal anggota Polri aktif yang saat ini menduduki jabatan sipil di berbagai institusi pemerintahan. Ia mengatakan dirinya dan Kapolri Jendral Polisi Listyo Sigit Prabowo akan segera mengevaluasi […]
Guru Besar Unpad Sebut Putusan MK Larang Polisi Aktif Duduki Jabatan Sipil Langsung Berlaku
Guru Besar Bidang Ilmu Hukum Tata Negara Universitas Padjadjaran Prof. Susi Dwi Harijanti mengatakan, putusan Mahkamah Konstitusi terkait polisi aktif tidak boleh menduduki jabatan sipil serta merta berlaku sejak diucapkan. Susi saat diwawancarai di Bandung, Jawa Barat, Jumat (14/11) malam, menjelaskan bahwa sebagai konsekuensi dari putusan tersebut, anggota Polri yang saat ini menjabat di berbagai instansi selain kepolisian harus mengundurkan diri. “Itu kan sudah dinyatakan inkonstitusional maka konsekuensinya adalah bahwa putusan itu meskipun itu berlaku ke depan, kan ini sudah begitu banyak, kalau buat […]
TB Hasanuddin: Tanpa Putusan MK, Sebetulnya Polisi Tak Bisa Duduki Jabatan Sipil Kalau Negara Ikut Aturan
Anggota Komisi I DPR RI, Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin, menilai polemik penempatan anggota Polri aktif di jabatan sipil seharusnya tidak berlarut jika pemerintah konsisten menjalankan aturan. Dia menegaskan, larangan itu sudah jelas tertulis dalam Pasal 28 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian. “Sebetulnya tanpa putusan MK pun, kalau negara mengikuti aturan yang dibuatnya sendiri, tidak ada anggota Polri aktif yang boleh menjabat di ranah sipil. Hal ini sangat tegas diatur dalam UU Nomor 2/2002,” ujar TB Hasanuddin dalam keterangannya, […]
MKD DPR Gelar Sidang Putusan Lima Anggota Parlemen yang Dinonaktifkan Akibat Ulah Kontroversial
Jakarta — Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI menggelar sidang putusan terhadap lima anggota DPR yang dinonaktifkan oleh partainya buntut dari sikap dan ucapan mereka yang memicu kontroversi di masyarakat. Sidang berlangsung tegang di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (5/11/2025). Kelima anggota DPR tersebut yakni Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach dari Partai NasDem, Eko Patrio dan Uya Kuya dari PAN, serta Adies Kadir dari Partai Golkar. Mereka hadir langsung dalam sidang dan tampak murung saat mendengarkan pembacaan putusan oleh Ketua MKD, […]
Gugatan Dicabut, Ini Daftar Aset Sandra Dewi yang Disita dalam Kasus Timah
Artis Sandra Dewi resmi mencabut gugatan keberatan atas penyitaan aset terkait kasus korupsi timah yang menjerat suaminya, Harvey Moeis. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan pencabutan itu sah, sehingga putusan perampasan aset dapat dieksekusi. Dalam vonis 23 Desember 2024, Harvey divonis 6,5 tahun penjara, kini diperberat menjadi 20 tahun dengan uang pengganti Rp 420 miliar. Sejumlah aset yang terkait Sandra ikut dirampas negara, di antaranya: Sandra menyatakan tunduk dan patuh pada putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.
Akademisi UII Sebut Putusan Tipikor Thomas Lembong Mengandung Miscarriage of Justice
Jakarta – Enam dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) menilai putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) terhadap mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong sebagai bentuk miscarriage of justice. Pernyataan ini disampaikan dalam Sidang Eksaminasi Putusan Perkara TPK Nomor 34/PID.SUS-TPK/2025/PNJK.PST, Sabtu (11/10/2025). Juru bicara akademisi, M Arif Setiawan, menyatakan putusan majelis hakim tidak menciptakan keadilan karena tidak berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan objektif. Menurutnya, ada beberapa alasan: Arif menambahkan, seharusnya perkara ini dihentikan dan putusan bersifat abusili, sehingga tidak perlu […]
Sidang Etik Brimob Kasus Ojol, Kompol Cosmas Tampak Menutup Mata saat Putusan
JAKARTA – Danyon Resimen 4 Korbrimob Polri, Kompol Cosmas Kaju Gae, tampak memejamkan mata saat mendengarkan putusan Komisi Kode Etik dan Profesi (KKEP) terkait kasus tewasnya driver ojek online (ojol) Affan Kurniawan. Berdasarkan pantauan di ruang sidang Gedung TNCC Polri, Jakarta Selatan, Rabu (3/9/2025), Cosmas terlihat menutup mata pada detik-detik pembacaan putusan. Namun, dari tayangan live streaming di kanal YouTube Polri TV, suara sidang tidak disiarkan. Hingga kini, belum diketahui putusan apa yang dijatuhkan terhadap perwira Brimob tersebut. Awak media […]
Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Perberat Hukuman Zarof Ricar Menjadi 18 Tahun Penjara
Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta memperberat hukuman mantan pejabat Mahkamah Agung, Zarof Ricar, dari 16 tahun menjadi 18 tahun penjara. Putusan ini diambil oleh Ketua Majelis Hakim PT DKI Jakarta, Albertina Ho, yang menerima permohonan banding jaksa dan pengacara Zarof. Zarof dinyatakan terbukti melakukan pemufakatan jahat dalam percobaan suap hakim kasasi yang menangani perkara pelaku pembunuhan Gregorius Ronald Tannur, serta terbukti melakukan gratifikasi. Selain hukuman penjara, Zarof juga dikenakan denda Rp 1 miliar dengan subsidiar kurungan 6 bulan. Barang bukti […]
DPR Pertanyakan Kesiapan Anggaran Terkait Putusan MK Gratiskan SD-SMP
Liputan6.com, Jakarta Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 3/PUU-XXII/2024 yang mewajibkan pemerintah menggratiskan pendidikan wajib belajar sembilan tahun (SD-SMP) di sekolah negeri dan swasta dinilai akan berdampak pada keuangan negara. Hal ini disampaikan Anggota Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Fraksi Partai Golkar, Adde Rosi, dalam keterangan tertulisnya, Senin (2/6/2025). Adde Rosi menekankan pentingnya menyeimbangkan semangat afirmasi untuk kesetaraan akses pendidikan dengan realitas partisipasi masyarakat dan kemampuan fiskal negara. Adde Rosi menyatakan pemahamannya atas semangat konstitusional putusan MK guna menghapus […]
Kritik Putusan Pemilu Dipisah, PKB: MK Bertranformasi Jadi Lembaga Perumus UU
Liputan6.com, Jakarta – Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemisahan Pemilu tingkat nasional dan Pemilu lokal terus menuai sorotan. Sejumlah politikus mengkritik putusan MK tersebut. Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKB Muhammad Khozin menilai, MK telah bertransformasi tidak hanya sekadar menjadi penguji dan penafsir konstitusi (the guardian of constitution) tetapi juga menjadi lembaga ketiga pembentuk undang-undang setelah Pemerintah dan DPR. “MK mempunyai peran sebagai negative legislator, bukan positive legislator. Pertanyaannya kemudian ketika MK dengan dalih menjaga agar Konstitusi tetap […]
Putusan MK Pisahkan Pemilu Nasional dan Daerah Picu Pro-Kontra di Parlemen
Jakarta, 2 Juli 2025 — Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan gugatan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) terkait pemisahan pemilu nasional dan daerah. Dalam putusannya, MK menyatakan bahwa pemilu nasional (DPR, DPD, dan Pilpres) harus dilaksanakan terpisah dari pemilu daerah (DPRD, Pilkada), dengan jeda waktu minimal 2 tahun dan maksimal 2,5 tahun. Putusan ini memicu berbagai reaksi dari partai politik di DPR. Sekjen Partai Demokrat, Herman Khaeron, menyoroti kemungkinan perpanjangan masa jabatan DPRD hingga dua tahun serta implikasinya terhadap periodisasi kepengurusan […]
- 1
- 2