Oleh Diposting pada

SLEMAN – Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir, menyatakan ketidaksetujuannya terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memerintahkan agar pendidikan dasar di sekolah swasta tidak dipungut biaya. Pernyataan itu disampaikan Haedar usai acara groundbreaking gedung TK ABA Semesta di Gamping, Sleman, Selasa (3/6/2025). Haedar menilai putusan tersebut berpotensi mematikan penyelenggaraan pendidikan di tingkat nasional karena peran strategis sekolah swasta dalam sistem pendidikan Indonesia. Ia juga meragukan kemampuan pemerintah dalam mengalokasikan anggaran pendidikan secara cukup, mengingat 20 persen APBN dan APBD […]

Oleh Diposting pada

JAKARTA – Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Golkar, Adde Rosi, menyoroti dampak fiskal dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 3/PUU-XXII/2024 yang mewajibkan pemerintah menggratiskan pendidikan wajib belajar 9 tahun (SD-SMP) di sekolah negeri dan swasta. Ia mengingatkan bahwa kebijakan ini, meski berpihak pada keadilan akses pendidikan, berpotensi membebani keuangan negara jika tidak diatur secara cermat. Menurut Adde, semangat putusan MK layak diapresiasi karena mendorong kesetaraan akses pendidikan dasar, terutama bagi siswa yang terpaksa bersekolah di swasta akibat keterbatasan […]

Oleh Diposting pada

Jakarta, 29 Mei 2025 – Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Muhammad Sarmuji, menyuarakan kekhawatiran terhadap dampak putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan pemerintah menggratiskan pendidikan dasar, termasuk di sekolah swasta. Ia menyoroti potensi dampak negatif terhadap lembaga pendidikan yang dikelola oleh Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, dua organisasi masyarakat besar yang memiliki jaringan sekolah SD dan SMP di seluruh Indonesia. Menurut Sarmuji, putusan tersebut bisa mematikan partisipasi masyarakat dalam dunia pendidikan jika tidak dilaksanakan dengan cermat. “NU dan Muhammadiyah punya lembaga […]