Oleh Diposting pada

Tangerang Selatan, 25 Mei 2025 — Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menegaskan bahwa lahan di Pondok Aren, Tangerang Selatan, yang diklaim oleh ormas GRIB Jaya, secara sah merupakan milik Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Lahan tersebut berstatus sertifikat hak pakai atas nama BMKG dan tidak tercatat memiliki konflik atau sengketa hukum. “Tanah BMKG sertifikat Hak Pakai atas nama BMKG dan tidak ada catatan konflik dan sengketa,” ujar Nusron melalui pesan singkat, Minggu (25/5). Ia […]

Oleh Diposting pada

Tangerang Selatan, 24 Mei 2025 – Polisi menangkap 17 orang terkait dugaan pendudukan ilegal dan pungutan liar (pungli) di lahan milik BMKG di Pondok Aren, Tangerang Selatan. Sebanyak 11 orang di antaranya merupakan anggota ormas GRIB Jaya, dan enam lainnya mengaku sebagai ahli waris tanah tersebut. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam Indradi, menyatakan bahwa penangkapan ini merupakan bagian dari Operasi Berantas Jaya, dengan melibatkan 426 personel. Para pelaku diduga menguasai lahan tanpa hak, lalu memungut uang […]

Oleh Diposting pada

Liputan6.com, Jakarta Juru Bicara Presiden Prabowo Subianto, Prasetyo Hadi belum mengetahui soal pendudukan lahan milik Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) oleh organisasi kemasyarakatan (ormas) GRIB Jaya. Dia berjanji akan mengecek dugaan kasus pendudukan lahan milik BMKG oleh GRIB Jaya tersebut. “Aku belum dengar, nanti aku cek ya,” kata Prasetyo kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (23/5/2025). Kendati begitu, dia memastikan bahwa kepolisian tengah masih melakukan penegakan pemberantasan aksi premanisme dalam beberapa waktu terakhir. Tak hanya yang memberantas […]

Oleh Diposting pada

Liputan6.com, Jakarta – Situasi organisasi kemasyarakatan (ormas) di Indonesia tengah menjadi sorotan. Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Umum Golkar Idrus Marham juga ikut merespons. Menurut dia, ormas itu harus selaras dan berakselarasi ikut membawa pembangunan bangsa menuju arah yang lebih baik. “Jadi satu sisi bicara tentang bagaimana ormas-ormas ini menjadi mitra pemerintah dalam rangka untuk mengakselerasi pembangunan bangsa,” kata Idrus di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Sabtu (17/5/2025). Namun kepada para oknum ormas, dia meminta mereka ditindak tegas. Berdasar […]

Oleh Diposting pada

Liputan6.com, Jakarta – Ketua Ormas Forum Betawi Rempug (FBR) Bojongsari dan empat anak buahnya diringkus Subdit Jatanras Polda Metro Jaya. Mereka diduga memeras pedagang dan toko-toko di Bojongsari, Depok, sejak 2021. Modusnya dengan menagih uang “keamanan” sambil mengancam, bahkan ada yang sampai mendapatkan intimidasi. “Para pelaku kerap memeras pedagang asongan, pekerja banguban dan toko-toko di sekitaran Bojongsari. Bahkan ruko-ruko di sekitar dipungut uang bulanan oleh para pelaku. Mereka melakukan aksinya sudah sejak sekitar tahun 2021. Masyarakat sekitar sudah sangat resah […]

Oleh Diposting pada

Liputan6.com, Jakarta – Polda Metro Jaya menggelar operasi pemberantasan premanisme dengan sandi Operasi Berantas Jaya 2025. Selama sepekan pelaksanaan operasi, setidaknya ada 1.197 orang yang berhasil ditangkap. Data itu dihimpun oleh Kasubdit Penmas Bidhumas Polda Metro Jaya, AKBP Reonald Simanjuntak, terhitung sejak tanggal 9 hingga 15 Mei 2025. Dia merinci, dari jumlah ribuan orang yang diamankan itu, sebanyak 125 di antaranya langsung ditingkatkan statusnya ke proses penyidikan. Meski begitu, sebanyak 1.072 orang sisanya tetap dikenakan wajib lapor dan masih terus […]

Oleh Diposting pada

Denpasar, Bali – Senin, 12 Mei 2025 – Gubernur Bali, Wayan Koster, menegaskan bahwa GRIB Jaya tidak akan diterima di Bali jika organisasi masyarakat (ormas) tersebut mendaftar. Pernyataan ini disampaikan Koster terkait sorotan terhadap keberadaan GRIB Jaya, yang belakangan ini menjadi perhatian publik. GRIB Jaya menjadi sorotan setelah beberapa anggotanya terlibat dalam kasus pembakaran mobil polisi di Depok. Selain itu, Hercules, pemimpin GRIB Jaya, dikenal sebagai sosok yang kontroversial. Menanggapi hal ini, Gubernur Koster menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki hak […]

Oleh Diposting pada

Kepala Badan Kesbangpol Pemerintah Provonsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim), Sufian Agus menyampaikan, jumlah organisasi masyarakat alias ormas di provinsinya diperkirakan mencapai 3.467 ormas. Namun yang cukup aktif dan terdata, hanya 931 ormas. Demi mengantisipasi ormas melanggar hukum, Pemprov Kaltim mengaku terus memberi pembinaan rutin. “Pemprov Kaltim melalui Bakesbangpol juga melakukan upaya pembinaan terhadap ormas-ormas yang ada, dengan secara berkala melakukan dialog dan kegiatan pertemuan,” kata Sufian dalam keterangan diterima, Senin (12/5/2025). Sufian menyebut, Provinsi Kalimantan Timur pernah mebuat sebuah acara bertema “Ormas Award” sebagai apresiasi […]

Oleh Diposting pada

Pemerintah Indonesia, melalui Satgas Premanisme akan memberantas aksi premanisme dan organisasi masyarakat (ormas) yang meresahkan masyarakat dan menghambat investasi. TNI dan Polri menjadi ujung tombak Satgas ini, berkolaborasi dengan berbagai instansi lain.   Sasaran operasi mencakup berbagai wilayah di Indonesia, termasuk titik-titik rawan premanisme seperti kawasan industri dan pasar tradisional. “Operasi penanganan premanisme dan ormas meresahkan ini akan dilaksanakan secara sinergis oleh jajaran TNI-Polri bersama seluruh kementerian lembaga, bekerja sama dengan pemerintah daerah serta instansi terkait lainnya,” ujar  Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Jenderal (Purn) Budi […]

Oleh Diposting pada

Komisi II DPR Terbuka Bahas Revisi UU Ormas, Respons Rencana dari Mendagri Tito Karnavian Anggota Komisi II DPR RI, Ahmad Irawan, menyatakan pihaknya terbuka membahas rencana Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian untuk merevisi Undang-Undang (UU) tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas). Irawan menegaskan bahwa pembahasan dapat dilakukan jika pemerintah menganggap perubahan ini bersifat mendesak dan menjadi kebutuhan hukum. “Kita terbuka untuk membahasnya. Kalau pemerintah menilai hal tersebut urgent dan merupakan sebuah kebutuhan hukum,” kata legislator Partai Golkar itu, Minggu (27/4/2025). Meski […]