Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mendorong pemerintah daerah (Pemda) bergerak cepat dalam menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Ia menekankan, penanganan perlu dilakukan terhadap kebakaran yang sudah terjadi sekaligus mencegah munculnya pembakaran baru. Sebagai upaya mempercepat penanganan, pemerintah pusat telah menyetujui tambahan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk tujuh provinsi terdampak karhutla. “Sudah disetujui anggaran dukungan untuk 7 provinsi, kabupaten, kota tambahan belanja tidak terduga sebanyak Rp 760 miliar,” ujar Mendagri saat menghadiri Rapat Koordinasi Pembahasan […]
Tag: mendagri
Mendagri Tegaskan Damkar Tak Perlu Izin Padamkan Kebakaran Hutan, Penghalang Ditangkap
Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan petugas pemadam kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tidak perlu menunggu izin untuk masuk ke area yang terbakar. Tito menilai, karhutla merupakan kondisi darurat yang membutuhkan penanganan cepat. Karena itu, persoalan perizinan tidak boleh menghambat petugas memadamkan api. “Kalau sudah terjadi kebakaran, apa saja kita terobos. Bila perlu tanah pun, rumah pun bisa dirobohkan,” kata Tito dalam rapat bersama Komisi II DPR, para gubernur, dan Kementerian ATR/BPN di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, […]
Mendagri Minta Kepala Daerah di NTT Segera Gunakan Bantuan Presiden Penanganan Pascagempa
Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta kepala daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) segera menggunakan bantuan Presiden untuk penanganan pascagempa. Presiden Prabowo Subianto telah memberikan bantuan atau tambahan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk penanganan pascagempa sebanyak Rp 200 miliar. Bantuan tersebut terdiri atas Rp 40 miliar untuk Provinsi NTT dan masing-masing Rp 20 miliar untuk delapan kabupaten di NTT. “Ini memperkuat keuangan untuk penanganan bencana dari daerah ini,” ujar Mendagri secara virtual dalam Rapat Penanganan […]
Mendagri Tegaskan Reforma Agraria untuk Kepentingan Rakyat
Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan reforma agraria harus diarahkan untuk mewujudkan keadilan dan memastikan pengelolaan tanah memberikan manfaat bagi masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Penekanan itu disampaikan Mendagri pada Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat terkait Pengelolaan Aset Pemerintah Daerah/Barang Milik Daerah (BMD) dan Aset Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersama Komisi II DPR dan Pemerintah Provinsi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (15/9/2026). […]
Mendagri Tinjau Lokasi Terdampak Gempa di Pelabuhan Laurentius Say Maumere
Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meninjau kondisi Pelabuhan Laurentius Say, Maumere, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT), yang terdampak gempa bumi, Rabu (19/8/2026). Mendagri tiba di lokasi bersama Bupati Sikka Juventus Prima Yoris Kago, Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Safrizal ZA, serta pejabat terkait lainnya. Di lokasi, Mendagri menyimak laporan Bupati Sikka mengenai kondisi bangunan pelabuhan akibat gempa. Dalam peristiwa tersebut, tiga orang dilaporkan meninggal dunia. Sementara itu, aktivitas pelayanan […]
Mendagri Dorong Pemda NTT Percepat Pendataan Sekolah dan Rumah Ibadah Terdampak Gempa
Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mendorong pemerintah daerah (Pemda) untuk mendata kerusakan rumah ibadah dan sekolah yang terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur (NTT). Hal ini ia sampaikan usai melihat langsung salah satu masjid yang roboh di Desa Satar Kampas, Kecamatan Lamba Leda Utara, Kabupaten Manggarai Timur, NTT, Senin, 17 Agustus 2026. Pendataan atas tingkat kerusakan kedua fasilitas penting tersebut menjadi acuan kementerian terkait untuk bergerak cepat melakukan penanganan sekaligus agar kebutuhan pendidikan dan rohani masyarakat […]
Mendagri Ungkap Alasan Pemerintah Daerah Harus Ikut Menerapkan WFH
“Ya semua daerah lah (wajib). Kebijakannya prinsipnya harus diterapkan, cuma masalah proporsionalnya, proporsinya yang apa nama itu diserahkan kepada daerah diskresinya. Berapa yang WFH, berapa yang WFO,” kata dia di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (13/4/2026). Tito mengingatkan, kebijakan WFH merupakan kebijakan nasional, sehingga seluruh daerah wajib melaksanakan sebagai bentuk loyalitas terhadap pemerintah pusat. “Tapi sebagai kebijakan nasional ya harus ikutin, laksanakan ya, untuk menunjukkan bahwa daerah itu juga loyal kepada pemerintah pusat,” ujarnya. “Ini adalah dalam rangka untuk transformasi […]
Mendagri Tito Duga Ini Biang Kerok Banyak Kepala Daerah Kena OTT KPK
Liputan6.com, Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menilai banyaknya kepala daerah yang terkena operasi tangkap tangan (OTT) terkait tindak pidana korupsi karena salah satunya disebabkan permasalahan rekrutmen yang selama ini diterapkan. Dia menyebut selama ini kepala daerah dipilih dengan sistem pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung oleh rakyat. “Mungkin ada hubungannya dengan kaitan dengan mekanisme rekrutmen pilkada langsung yang ternyata tidak menjamin ada pemimpin yang menghasilkan pemimpin yang bagus? Ada pemimpin yang bagus, ada juga yang begini (terkena […]
Berlangsung Meriah, Mendagri Tito Resmi Tutup Khanduri Nuzulul Quran Aceh Ramadan Festival 2026
Liputan6.com, Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian secara resmi menutup Khanduri Nuzulul Quran Aceh Ramadan Festival 2026. Penutupan tersebut berlangsung meriah di kompleks Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh, Jumat (6/3/2026). Dalam sambutannya, Mendagri mengaku gembira karena dapat berkumpul di masjid kebanggaan masyarakat Aceh itu dalam suasana bulan Ramadan. Terlebih, pada momentum Nuzulul Quran, yakni turunnya wahyu kepada Nabi Muhammad SAW, masyarakat tampak antusias. Mendagri meyakini, amanah Presiden Prabowo Subianto yang menugaskannya sebagai Kasatgas PRR Pascabencana Sumatera merupakan […]
Mendagri Dorong Revitalisasi Sawah Terdampak Bencana di Gayo Lues
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian yang juga Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra meninjau persawahan Aih Badak di Kecamatan Dabun Gelang, Kabupaten Gayo Lues, Aceh, Minggu (11/1/2026). Dalam kunjungan tersebut, dia mendorong revitalisasi sawah yang terdampak bencana agar kembali produktif dan mendukung ketahanan pangan daerah. “Jadi, kalau sawah yang terdampak seperti di Aceh ini, ini masuk program nanti optimalisasi lahan itu. Jadi direvitalisasi lagi,” kata Tito. Dia mengatakan, pemulihan sektor pertanian akan dikoordinasikan dengan Menteri Pertanian (Mentan) Amran […]
Mendagri Tito Ungkap Strategi Percepatan Penanganan Pascabencana Sumatra
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengungkapkan beberapa strategi yang perlu dilakukan untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumatra. Hal itu disampaikannya saat Rapat Koordinasi Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan Pascabencana DPR RI dengan Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra di Kota Banda Aceh, Aceh, Sabtu (10/1/2026). Diketahui, saat ini Mendagri Tito ditugaskan Presiden Prabowo Subianto sebagai Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar). Di awal penugasannya, Tito langsung tancap gas […]
Mendagri Tegaskan Kayu Sisa Banjir Sumatra Boleh Dipakai Warga: Perusahaan Tidak Boleh
Liputan6.com, Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan, gelondongan kayu yang terbawa banjir Sumatra, boleh digunakan warga untuk pemulihan pascabencana seperti pembangunan hunian hingga jembatan. “Koordinasi kita dengan Menteri Kehutanan sudah clear bahwa kayu-kayu itu dapat dimanfaatkan oleh warga. Itu misalnya untuk membangun rumah, pagar, dan lainnya, jembatan, silakan,” kata Tito di Banda Aceh, Aceh, Sabtu (10/1/2026). Selain itu, Tito menyebut aparat seperti TNI, Polri, BNPB dan lainnya yang ikut rehabilitasi pascabencana juga diperbolehkan memanfaatkan kayu untuk pemulihan […]














