Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan telah menyita sejumlah aset senilai total Rp 150 miliar terkait kasus dugaan pemerasan yang menjerat mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Silmy Karim.
Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein mengatakan, penyitaan aset dilakukan lembaga antirasuah sejak penyidikan dimulai hingga 19 Agustus 2026.
“Sampai hari ini tim sudah melakukan penyitaan beberapa aset. Kurang lebih yang sudah tercatat apabila dirupiahkan sekitar Rp 150 M yang berupa aset bergerak dan aset tidak bergerak, seperti kendaraan, tanah dan bangunan,” kata Taufik di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (19/8/2026) malam.
Saat ini, KPK masih menelusuri asal-usul perolehan aset-aset tersebut. Taufik mengatakan, penelusuran dilakukan lantaran sejumlah aset diketahui diatasnamakan orang lain.
“Nah ini sedang didalami apakah nanti ada modus-modus perbuatan pencucian uang atau tidak,” katanya.
Sebelumnya, KPK menggelar operasi tangkap tangan (OTT) terkait dugaan korupsi dalam pengurusan izin tinggal warga negara asing (WNA).
Pada 4 Juni 2026, KPK menetapkan delapan tersangka dalam perkara dugaan pemerasan pengurusan izin tinggal WNA selama periode 2022–2026 di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, yang kemudian menjadi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
Posting terkait:
Demian Aditya Kembali Dekat dengan Anak Setelah 14 Tahun Terpisah
KPK Duga Istri Bupati Pemalang Punya Peran Penting dalam Kasus Pemerasan
Saat Putri Mahkota Swedia Victoria Tanam Terumbu Karang di Gili Meno
Kearifan Masyarakat Adat Menjaga Alam Bikin Putri Mahkota Swedia Terkesan
Putri Mahkota Swedia Sambangi Sekolah Tahan Gempa, Dengar Cerita Trauma Guru
