Oleh Diposting pada

Liputan6.com, Jakarta – Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengatakan pihaknya akan membaca terlebih dahulu isu terkait pelaporan komika Pandji Pragiwaksono ke pihak kepolisian karena kritik yang disampaikannya dalam pertunjukan komedi “Mens Rea”. Dia pun belum mengetahui secara rinci kasus yang dilaporkan atas Pandji tersebut. Menurut dia, seluruh pihak perlu mencermati ketentuan-ketentuan yang ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru. “Lihat aja, baca KUHP-nya, baca KUHAP-nya, kira-kira memenuhi unsur enggak? […]

Oleh Diposting pada

Mulai 2 Januari 2026, UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP resmi berlaku, menandai era baru penegakan hukum di Indonesia. Menteri Yusril Ihza Mahendra menyatakan, kedua UU ini menggantikan sistem hukum kolonial dan Orde Baru, menghadirkan pendekatan pidana yang lebih modern, berkeadilan, dan berbasis nilai Pancasila. KUHP baru menekankan pemidanaan restoratif, alternatif pidana, dan perlindungan HAM, sementara KUHAP baru memperkuat prosedur penyidikan, penuntutan, persidangan, serta hak korban dan saksi. Pemerintah menyiapkan aturan […]

Oleh Diposting pada

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) akan berlaku mulai Januari 2026. Payung hukum baru ini akan menjadi acuan terhadap setiap pelanggaran hukum di Indonesia. Menurut Wakil Menteri Hukum (Wamenkum) Edward Omar Sharif Hiariej, semangat baru yang didorong dalam setiap beleidnya adalah paradigma reintegrasi sosial. “Visi KUHP nasional itu reintegrasi sosial. Apa maksudnya reintegrasi sosial? Sedapat mungkin hakim itu tidak menjatuhkan pidana penjara,” kata pria yang akrab disapa Prof Eddy itu dalam kuliah hukum bertajuk ‘Kupas Tuntas KUHP dan KUHAP Nasional’ yang […]