Oleh Diposting pada

Liputan6.com, Jakarta – Potongan atau diskon 20% di dua ruas Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) diberikan PT Hutama Marga Waskita atau Hamawas untuk menyambut Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Diskon itu diberikan untuk ruas jalan tol Pangkalan Brandan-Sinaksak dan Kisaran-Sinaksak. Direktur Utama Hamawas, Dindin Solakhuddin menuturkan, kebijakan tersebut untuk mengoptimalkan kelancaran arus lalu lintas perayaan hari besar keagamaan serta meminimalkan biaya perjalanan masyarakat. “Ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam memberikan kemudahan serta meminimalkan biaya perjalanan masyarakat, sesuai yang diumumkan […]

Oleh Diposting pada

Liputan6.com, Jakarta – Pemerintah Provinsi Jawa Barat menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 sebesar Rp2,31 juta, naik dari UMP 2025 yang sebesar Rp2,19 juta. Penetapan tersebut diumumkan di Gedung Pakuan, Bandung, Rabu (24/12/2025). UMP 2026 tertuang dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.859-Kesra/2025 tentang Upah Minimum Provinsi Jawa Barat Tahun 2026. “Memutuskan, menetapkan Keputusan Gubernur tentang upah minimum provinsi tahun 2026. Kesatu, besaran upah minimum Provinsi Jawa Barat tahun 2026 sebesar Rp2.317.601,” kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa […]

Oleh Diposting pada

Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pengupahan nasional. Aturan ini menjadi landasan hukum baru dalam pengaturan upah pekerja dan buruh di Indonesia. Berdasarkan salinan PP 49/2025, PP tersebut mengatur secara komprehensif berbagai aspek pengupahan, mulai dari kebijakan pengupahan, penetapan upah minimum, struktur dan skala upah, hingga bentuk serta cara pembayaran upah. Pemerintah menegaskan bahwa pengupahan merupakan salah satu instrumen penting dalam mewujudkan kesejahteraan pekerja sekaligus menjaga produktivitas dan keberlangsungan usaha. Dalam aturan ini, upah minimum tetap menjadi jaring pengaman […]

Oleh Diposting pada

Kebijakan ganjil genap Jakarta kembali memasuki akhir pekan, dan seperti pola yang sudah berlangsung cukup lama, aturan pembatasan kendaraan ini tidak diterapkan pada Minggu (30/11/2025). Berlaku juga untuk Minggu (30/11/2025) yang bertepatan dengan tanggal genap, para pengendara dapat melintas tanpa batasan nomor pelat. Tidak adanya pembatasan ini memberi ruang lebih fleksibel bagi masyarakat yang beraktivitas di hari libur, terutama mereka yang memanfaatkan Sabtu untuk perjalanan keluarga, kegiatan belanja, hingga aktivitas rekreasi. Walaupun ganjil genap tidak berjalan di akhir pekan, informasi mengenai jadwal reguler […]

Oleh Diposting pada

Jakarta — Menteri Hukum dan HAM, Supratman Andi Agtas, menegaskan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang melarang polisi aktif menduduki jabatan sipil tidak berlaku surut. Artinya, anggota Polri yang saat ini sudah menempati posisi sipil tidak wajib mengundurkan diri, kecuali jika ditarik kembali oleh Mabes Polri. Menurut Supratman, putusan tersebut berlaku untuk ke depan. Dengan demikian, Mabes Polri tidak dapat lagi mengusulkan anggotanya untuk menduduki jabatan sipil yang tidak berkaitan dengan tugas kepolisian. “Bagi yang akan diusulkan ke jabatan sipil […]

Oleh Diposting pada

Ketua DPR Puan Maharani memimpin Rapat Paripurna ke-8 DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025–2026 yang salah satu agendanya pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) menjadi Undang-Undang. Menurut Puan, UU KUHAP yang baru akan berlaku mulai awal tahun 2026. Rapat paripurna digelar di Ruang Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (18/11/2025). “Melalui forum ini kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat Menteri Hukum RI dan Menteri […]

Oleh Diposting pada

Guru Besar Bidang Ilmu Hukum Tata Negara Universitas Padjadjaran Prof. Susi Dwi Harijanti mengatakan, putusan Mahkamah Konstitusi terkait polisi aktif tidak boleh menduduki jabatan sipil serta merta berlaku sejak diucapkan. Susi saat diwawancarai di Bandung, Jawa Barat, Jumat (14/11) malam, menjelaskan bahwa sebagai konsekuensi dari putusan tersebut, anggota Polri yang saat ini menjabat di berbagai instansi selain kepolisian harus mengundurkan diri. “Itu kan sudah dinyatakan inkonstitusional maka konsekuensinya adalah bahwa putusan itu meskipun itu berlaku ke depan, kan ini sudah begitu banyak, kalau buat […]

Oleh Diposting pada

MK: Pasal Pencemaran Nama Baik di UU ITE Tidak Berlaku untuk Lembaga, Korporasi, dan Kelompok Jakarta, 29 April 2025 — Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan bahwa pasal mengenai pencemaran nama baik dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) tidak berlaku terhadap lembaga pemerintah, kelompok masyarakat, hingga korporasi. Putusan tersebut disampaikan Ketua MK Suhartoyo dalam sidang perkara nomor 105/PUU-XXII/2024. MK menyatakan bahwa frasa “orang lain” dalam Pasal 27A dan Pasal 45 ayat (4) UU ITE hanya […]

  • 1
  • 2