Skema pembatasan kendaraan bermotor melalui sistem ganjil genap kembali diterapkan pada Rabu (7/1/2026) karena bertepatan dengan tanggal ganjil. Kebijakan ini menjadi bagian dari pengaturan lalu lintas harian yang rutin diberlakukan pada hari kerja guna mengendalikan kepadatan kendaraan dan menjaga kelancaran mobilitas masyarakat setelah aktivitas kembali normal usai libur panjang awal tahun. Pada hari tersebut, aturan ganjil genap mulai berlaku sejak pagi hari pada pukul 06.00 WIB dan berakhir pada pukul 10.00 WIB. Setelah jeda pada siang hari, pembatasan kembali diterapkan pada sore hingga malam, […]

Mulai 2 Januari 2026, UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP resmi berlaku, menandai era baru penegakan hukum di Indonesia. Menteri Yusril Ihza Mahendra menyatakan, kedua UU ini menggantikan sistem hukum kolonial dan Orde Baru, menghadirkan pendekatan pidana yang lebih modern, berkeadilan, dan berbasis nilai Pancasila. KUHP baru menekankan pemidanaan restoratif, alternatif pidana, dan perlindungan HAM, sementara KUHAP baru memperkuat prosedur penyidikan, penuntutan, persidangan, serta hak korban dan saksi. Pemerintah menyiapkan aturan […]

Pemerintah menyiapkan sistem single salary atau gaji tunggal untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ditargetkan berlaku mulai 2026. Kebijakan ini tercantum dalam RAPBN 2026 dan bertujuan meningkatkan kesejahteraan serta transparansi anggaran. Kepala BKN, Zudan Arif Fakrulloh, menyatakan sistem ini akan menggabungkan seluruh komponen penghasilan ASN mulai gaji pokok, tunjangan kinerja, hingga tunjangan kemahalan menjadi satu jenis penghasilan. Selain itu, penerapan grading jabatan akan menentukan besaran gaji berdasarkan posisi, beban kerja, tanggung jawab, dan risiko pekerjaan. Zudan menekankan bahwa penerapan single […]

Pemerintah Provinsi Jawa Barat menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 sebesar Rp2,31 juta, naik dari UMP 2025 yang sebesar Rp2,19 juta. Penetapan tersebut diumumkan di Gedung Pakuan, Bandung, Rabu (24/12/2025). UMP 2026 tertuang dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.859-Kesra/2025 tentang Upah Minimum Provinsi Jawa Barat Tahun 2026. “Memutuskan, menetapkan Keputusan Gubernur tentang upah minimum provinsi tahun 2026. Kesatu, besaran upah minimum Provinsi Jawa Barat tahun 2026 sebesar Rp2.317.601,” kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Barat, I Gusti […]

Pemerintah Provinsi Jawa Barat menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 sebesar Rp2.317.601, naik dari UMP 2025 yang sebesar Rp2,19 juta. Keputusan ini diumumkan di Gedung Pakuan, Bandung, pada Rabu (24/12/2025) dan tertuang dalam Keputusan Gubernur Jabar Nomor 561/Kep.859-Kesra/2025. Kepala Disnakertrans Jawa Barat, I Gusti Agung Kim Fajar Wiyati Oka, menyebutkan UMP 2026 mulai berlaku 1 Januari 2026. Jika ada kabupaten/kota yang belum menetapkan UMK, maka wilayah tersebut wajib mengacu pada besaran UMP provinsi. lgo99 Selain itu, Pemprov Jabar juga menetapkan […]

Liputan6.com, Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU) mengumumkan bahwa diskon tarif tol sebesar 10–20 persen akan diberlakukan pada 26 ruas jalan tol selama periode Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Kebijakan ini menjadi bentuk apresiasi bagi masyarakat pengguna jalan tol yang akan melakukan perjalanan libur panjang. “Sebagai bentuk apresiasi kepada masyarakat pengguna jalan tol, juga direncanakan pemberian diskon tarif tol selama periode Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, dan besaran diskon tarif tol ini berkisar 10 persen sampai dengan […]

Liputan6.com, Jakarta – Potongan atau diskon 20% di dua ruas Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) diberikan PT Hutama Marga Waskita atau Hamawas untuk menyambut Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Diskon itu diberikan untuk ruas jalan tol Pangkalan Brandan-Sinaksak dan Kisaran-Sinaksak. Direktur Utama Hamawas, Dindin Solakhuddin menuturkan, kebijakan tersebut untuk mengoptimalkan kelancaran arus lalu lintas perayaan hari besar keagamaan serta meminimalkan biaya perjalanan masyarakat. “Ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam memberikan kemudahan serta meminimalkan biaya perjalanan masyarakat, sesuai yang diumumkan […]

Liputan6.com, Jakarta – Pemerintah Provinsi Jawa Barat menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 sebesar Rp2,31 juta, naik dari UMP 2025 yang sebesar Rp2,19 juta. Penetapan tersebut diumumkan di Gedung Pakuan, Bandung, Rabu (24/12/2025). UMP 2026 tertuang dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.859-Kesra/2025 tentang Upah Minimum Provinsi Jawa Barat Tahun 2026. “Memutuskan, menetapkan Keputusan Gubernur tentang upah minimum provinsi tahun 2026. Kesatu, besaran upah minimum Provinsi Jawa Barat tahun 2026 sebesar Rp2.317.601,” kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa […]

Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pengupahan nasional. Aturan ini menjadi landasan hukum baru dalam pengaturan upah pekerja dan buruh di Indonesia. Berdasarkan salinan PP 49/2025, PP tersebut mengatur secara komprehensif berbagai aspek pengupahan, mulai dari kebijakan pengupahan, penetapan upah minimum, struktur dan skala upah, hingga bentuk serta cara pembayaran upah. Pemerintah menegaskan bahwa pengupahan merupakan salah satu instrumen penting dalam mewujudkan kesejahteraan pekerja sekaligus menjaga produktivitas dan keberlangsungan usaha. Dalam aturan ini, upah minimum tetap menjadi jaring pengaman […]

Kebijakan ganjil genap Jakarta kembali memasuki akhir pekan, dan seperti pola yang sudah berlangsung cukup lama, aturan pembatasan kendaraan ini tidak diterapkan pada Minggu (30/11/2025). Berlaku juga untuk Minggu (30/11/2025) yang bertepatan dengan tanggal genap, para pengendara dapat melintas tanpa batasan nomor pelat. Tidak adanya pembatasan ini memberi ruang lebih fleksibel bagi masyarakat yang beraktivitas di hari libur, terutama mereka yang memanfaatkan Sabtu untuk perjalanan keluarga, kegiatan belanja, hingga aktivitas rekreasi. Walaupun ganjil genap tidak berjalan di akhir pekan, informasi mengenai jadwal reguler […]

Jakarta — Menteri Hukum dan HAM, Supratman Andi Agtas, menegaskan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang melarang polisi aktif menduduki jabatan sipil tidak berlaku surut. Artinya, anggota Polri yang saat ini sudah menempati posisi sipil tidak wajib mengundurkan diri, kecuali jika ditarik kembali oleh Mabes Polri. Menurut Supratman, putusan tersebut berlaku untuk ke depan. Dengan demikian, Mabes Polri tidak dapat lagi mengusulkan anggotanya untuk menduduki jabatan sipil yang tidak berkaitan dengan tugas kepolisian. “Bagi yang akan diusulkan ke jabatan sipil […]

Ketua DPR Puan Maharani memimpin Rapat Paripurna ke-8 DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025–2026 yang salah satu agendanya pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) menjadi Undang-Undang. Menurut Puan, UU KUHAP yang baru akan berlaku mulai awal tahun 2026. Rapat paripurna digelar di Ruang Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (18/11/2025). “Melalui forum ini kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat Menteri Hukum RI dan Menteri […]

  • 1
  • 2