Liputan6.com, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto mengatakan Satgas Penerbitan Kawasan Hutan (PKH) berhasil menyelematkan aset negara kawasan hutan senilai Rp 370 triliun. Dia mengatakan aset yang diselamatkan tersebut setara 10 persen dari total APBN sebesar Rp 3.700 triliun. “Satgas ini berhasil melakukan penguasaan kembali aset negara kawasan hutan yang bila dinilai nilai tersebut adalah sekitar Rp 370 triliun,” ujar Prabowo saat menyaksikan Penyerahan Denda Administratif dan Penyelematan Keuangan Negara di Kejagung, Jakarta Selatan, Jumat (10/4/2026). “Padahal, seluruh APBN kita adalah […]

Liputan6.com, Jakarta – Pemerintah harus mengalokasikan tambahan anggaran subsidi energi hingga Rp 100 triliun untuk menahan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Meski demikian, Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, memastikan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap terkendali di level 2,9 persen. Menurut Purbaya, pemerintah menggunakan asumsi harga minyak dunia yang relatif tinggi dalam penyusunan kebijakan fiskal, yakni rata-rata sebesar USD 100 per barel sepanjang tahun. “Kita mindset dengan asumsi harga minyak tinggi terus, rata-rata USD 100 sepanjang tahun. […]

Liputan6.com, Jakarta – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mencatat APBN defisit 0,93% dari produk domestik bruto (PDB) atau Rp 240,1 triliun per kuartal I-2026. Dia meminta masyarakat tenang. Purbaya mengungkapkan, pendapatan negara mencapai Rp 574,9 triliun atau meningkat 10,5% pada triwulan I-2026. Sementara belanja negara terealisasi sebesar Rp 815,0 triliun atau meningkat 31,4%. “Dengan demikian, defisit APBN sebesar Rp 240,1 triliun atau 0,93% terhadap PDB. Jadi ketika ada defisit, masyarakat, bapak-bapak dan ibu-ibu jangan kaget, memang anggaran kita didesain defisit,” […]

Liputan6.com, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya aturan batas defisit APBN RI sebesar 3 persen untuk menjaga kedisiplinan dalam pengelolaan keuangan negara. Prabowo menyebut batas defisit fiskal sebagai alat yang membantu pemerintah tetap berhati-hati dalam menyusun dan menjalankan kebijakan anggaran Untuk itu, dia menegaskan pemerintah tidak memiliki rencana untuk mengubah aturan batas defisit tersebut, kecuali jika Indonesia menghadapi situasi darurat yang sangat besar. “Batas defisit adalah alat yang baik untuk mendisiplinkan diri kita sendiri. Indonesia tidak memiliki rencana untuk […]

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan dana penanggulangan bencana di Sumatra dalam kondisi aman dan mencukupi. Untuk tahun depan, pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp60 triliun. Saat ini, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) masih memiliki cadangan dana sekitar Rp1,3 triliun dan telah mengajukan tambahan Rp1,6 triliun, yang sudah diproses di Kemenkeu. “Begitu ada pengajuan, kami langsung cairkan. Pemerintah siap, uangnya ada di bank,” tegas Purbaya. Dengan langkah ini, pendanaan penanganan bencana dipastikan tidak akan menjadi kendala.

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menilai wajar jika penyelesaian utang proyek Whoosh menjadi tanggung jawab Danantara, bukan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menurut Said, proyek kereta cepat yang dikerjakan PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) itu awalnya merupakan kerja sama bisnis antar badan usaha (business to business), sebelum akhirnya diambil alih oleh pemerintah. Karena itu, kata Said, tanggung jawab keuangan dan risiko proyek seharusnya tetap menjadi bagian dari badan usaha yang terlibat. “Duduk soalnya begini, Whoosh […]

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah tidak akan menggunakan APBN untuk membayar utang proyek kereta cepat Whoosh. Menanggapi hal ini, Danantara menyatakan akan mencari opsi pembayaran terbaik. COO Danantara, Dony Oskaria, menegaskan skema pembayaran utang masih dibahas dan akan mengikuti keputusan pemerintah. Ia memastikan banyak opsi yang bisa dipilih untuk menyelesaikan utang tanpa membebani APBN. Meski utang menjadi sorotan, Dony meyakinkan masyarakat bahwa kinerja operasional Whoosh tetap positif, melayani 20.000–30.000 penumpang per hari, dan EBITDA KCIC menunjukkan hasil yang […]

JAKARTA, KOMPAS.com – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Puan Maharani mengatakan bahwa usulan terkait batas usia pensiun Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi 70 tahun perlu dikaji ulang agar tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). “Jadi, apakah kajiannya itu sudah ada, dasarnya apa, satu lagi, jangan kemudian nanti membebani APBN,” kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (25/5/2025). Puan juga menyoroti perihal produktivitas ASN dalam melayani masyarakat saat usia pensiunnya diperpanjang. Menurut dia, hal yang penting dilakukan […]