Oleh Diposting pada

Akademisi UPN Veteran Jakarta, Asrofi mendukung kedudukan Polri untuk tetap berada langsung di bawah Presiden. Hal itu merespons dinamika pembahasan posisi Polri dalam Rapat Kerja Komisi III DPR RI bersama Polri beberapa hari lalu. “Polri langsung di bawah Presiden merupakan langkah yang tepat dan sejalan dengan semangat reformasi serta amanat konstitusi,” kata Asrofi dalam keterangan pers diterima, Rabu (28/1/2026). Asrofi menilai, posisi tersebut penting untuk menjaga independensi Polri dalam menjalankan fungsi penegakan hukum, serta menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat. “Polri membutuhkan garis komando […]

Oleh Diposting pada

Surakarta – Raja Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat yang baru dinobatkan, SISKS Pakubuwono XIV Hamengkunegoro, resmi menetapkan susunan Bebadan Karaton yang baru pada Rabu (19/11/2025). Penyusunan ini menandai langkah modernisasi dan penguatan tata kelola keraton di bawah kepemimpinan raja dari generasi Z tersebut. Juru bicara keraton, KPA Singonagoro, menyatakan struktur baru ini memadukan unsur adat, akademisi, dan profesional untuk memulihkan marwah serta meningkatkan peran keraton sebagai lembaga budaya Jawa. Dalam susunan baru, KPAA Sugeng Nugroho Dwijonagoro ditunjuk sebagai Sekretaris Pribadi Raja, […]

Oleh Diposting pada

Sebanyak 18 akademisi hukum pidana dari berbagai universitas di Indonesia meminta Mahkamah Konstitusi membatasi Pasal 21 UU Tipikor yang mengatur delik obstruction of justice. Mereka menyerahkan dokumen amicus curiae ke MK dalam perkara Nomor 136/PUU-XXIII/2025 dan Nomor 163/PUU-XXIII/2025 yang diajukan Hasto Kristiyanto. Para akademisi menilai pasal tersebut mengandung norma yang kabur, melanggar asas legalitas, dan berpotensi menyebabkan kriminalisasi berlebihan. Para akademisi menyoroti frasa “mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung” dalam Pasal 21 UU Tipikor yang dinilai tidak memiliki batasan hukum yang jelas. Ketidakjelasan […]

Oleh Diposting pada

Jakarta – Enam dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) menilai putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) terhadap mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong sebagai bentuk miscarriage of justice. Pernyataan ini disampaikan dalam Sidang Eksaminasi Putusan Perkara TPK Nomor 34/PID.SUS-TPK/2025/PNJK.PST, Sabtu (11/10/2025). Juru bicara akademisi, M Arif Setiawan, menyatakan putusan majelis hakim tidak menciptakan keadilan karena tidak berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan objektif. Menurutnya, ada beberapa alasan: Arif menambahkan, seharusnya perkara ini dihentikan dan putusan bersifat abusili, sehingga tidak perlu […]