WNI Ramai-Ramai Datangi KBRI Phnom Penh, Legislator PAN Minta Kemlu Turun Tangan

Liputan6.com, Jakarta – Anggota Komisi I DPR RI, Farah Puteri merespons situasi darurat kemanusiaan di Kamboja menyusul gelombang ribuan Warga Negara Indonesia (WNI) yang membanjiri KBRI Phnom Penh. Diketahui, mereka melarikan diri dari sindikat penipuan online (scamming) yang tengah ditindak tegas oleh aparat setempat.

“Situasi ini menuntut respons yang luar biasa. Kami mendorong pemerintah untuk hadir secara totalitas. Ini adalah panggilan kemanusiaan di mana kita harus memastikan negara berdiri paling depan memberikan perlindungan maksimal bagi setiap tumpah darah Indonesia yang sedang mencari perlindungan di sana,” kata Farah seperti dikutip dari siaran pers, Rabu (21/1/2026).

Farah meyakini, saat ini beban kerja KBRI Phnom Penh sangat berat. Dia pun berharap tim di Jakarta dapat memberikan dukungan penuh.

“Kami sangat mengapresiasi teman-teman di KBRI Phnom Penh yang bekerja tak kenal lelah menerima ribuan saudara kita. Mengingat beban kerja yang sangat berat, kami mendorong Kementerian Luar Negeri (Kemlu) pusat untuk segera memperkuat dukungan, baik melalui penambahan personel bantuan teknis maupun logistik darurat, agar pelayanan perlindungan tetap berjalan optimal,” ujar Farah.

Selain dukungan teknis, Farah menekankan pentingnya intervensi diplomatik tingkat tinggi untuk mengatasi kendala administrasi, khususnya terkait denda overstay dan izin keimigrasian. Ia juga mendorong pemerintah RI untuk meyakinkan otoritas Kamboja bahwa para WNI adalah korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang layak mendapatkan perlakuan khusus.

“Kami mendukung upaya diplomasi Kemlu untuk meyakinkan pemerintah Kamboja agar memberikan amnesti atau keringanan administrasi. Karena status mereka adalah korban TPPO, sudah sewajarnya mereka tidak dibebani lagi dengan denda overstay. Pendekatan ini penting agar proses pemulangan tidak terhambat oleh kendala biaya,” jelas Farah.

Sejalan dengan diplomasi tersebut, Legislator PAN ini mendesak percepatan skema repatriasi (pemulangan) massal. Langkah ini dinilai krusial sebagai wujud tanggung jawab negara untuk memberikan perlindungan dan kepastian bagi para WNI yang tengah menghadapi situasi sulit.

“Percepatan repatriasi adalah langkah yang sangat mendesak. Kami mendorong pemerintah untuk segera mematangkan skema repatriasi massal agar saudara-saudara kita dapat segera kembali ke tanah air dengan aman dan tertib,” dia menandasi.