Wilayah Kota Makassar yang terdampak kekeringan akibat musim kemarau kini meluas hingga saat ini bertambah 1 kecamatan lagi yaitu Kecamatan Bontotala. Dengan demikian, total kecamatan yang terdampak krisis air minum sebanyak 6 kecamatan.
Lima kecamatan lainnya adalah Kecamatan Ujung Tanah 8 kelurahan terdampak, Kecamatan Biringkanayya 6 kelurahan, Kecamatan Tallo 5 kelurahan, Kecamatan Tamalanrea dengan 5 kelurahan, Kecamatan Panakkukang 3 kelurahan dan kecamatan Bontoala dengan 1 kelurahan. Artinya, ada 28 kelurahan yang terdampak.
“Terus bertamabah. update pertama kita ini bertambah 1 dari kemarin yaitu Kecamatan Bontoala. Otomatis jumlah kecamatan juga bertambah dari 27 menjadi 28 kelurahan,” kata Hendra Hakamuddin, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Makassar.
Untuk itu, BPBD memperluas cakupan operasional penyediaan air bersih. Sebagai bagian dari implementasi lokal, BPBD bekerja sama dengan Perusahaan Air Minum Umum (PDAM) untuk menyediakan air bersih.
Sejauh ini, air bersih yang telah terdistribusi sebanyak 452.260 liter. Distribusi air ini tersebar di 6 kecamatan dengan total 114 titik distribusi.
“Sebenarnya kami melimpahkan tugas itu ke PDAM. Hanya saja PDAM khawatir dengan pelanggan yang pasokan airnya terganggu, sedangkan warga yang bukan pelanggan PDAM kami prioritaskan,” kata Hendra.
Bertambahnya suatu kecamatan berarti jumlah rumah yang terkena dampak kekeringan otomatis bertambah. Berdasarkan data BPBD Kota Makassar per 11 September 2023, total rumah yang terkena dampak kekeringan sebanyak 6.294 rumah.
Rinciannya, di Kecamatan Biringkanyya sebanyak 1.315 rumah, di Kecamatan Tamalanrea sebanyak 1.400 rumah, dan di Kecamatan Ujung Tanah sebanyak 769 rumah. Disusul di Kecamatan Tallo 2.392 rumah, Kecamatan Bontoala 178 rumah, dan Kecamatan Panakkukang 240 rumah.
Namun jumlah penduduk yang memiliki akses terhadap air bersih juga meningkat. Berdasarkan data tersebut, jumlah warga yang mendapat air minum meningkat menjadi 32.192 orang dibandingkan sebelumnya 17.739 orang.
Hendra menjelaskan, pembagian air bersih tersebut berdasarkan data penilaian awal anggota BPBD pada awal musim kemarau. Pendataan dilakukan secara progresif, mulai dari tingkat RT/RW, tingkat kelurahan, hingga tingkat kelurahan.
Distribusi air bersih ini akan terus berlanjut selama fase tanggap darurat kekeringan. Hendra mengatakan, Keputusan Wali Kota tentang Tindakan Darurat Kekeringan di Kota Makassar berlaku selama satu bulan terhitung tanggal 4 September hingga 4 Oktober 2023.
“Kami menyiapkan semua sumber daya selama sebulan. Namun kami tidak menutup kemungkinan bahwa kami tidak akan lagi tanggap darurat jika kami berdoa agar turun hujan dalam beberapa hari mendatang, ”kata Hendra.