Maraknya penipuan yang mengatasnamakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) menjadi perhatian serius. Masyarakat perlu waspada terhadap berbagai modus penipuan BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan yang bertebaran. Penipuan ini tidak hanya merugikan finansial, tetapi juga berisiko kehilangan data pribadi yang penting. Lalu, bagaimana BPJS Kesehatan mengelola dan mengatasi potensi penipuan atau kecurangan dalam sistemnya? Apa saja langkah-langkah yang bisa dilakukan masyarakat untuk mencegah menjadi korban?
BPJS Kesehatan menegaskan komitmennya untuk menjunjung tinggi integritas dan transparansi dalam pengelolaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti, menyatakan bahwa integritas, transparansi, dan profesionalisme selalu menjadi prioritas utama selama satu dekade pelaksanaan program JKN. Ia juga optimis bahwa ekosistem JKN bebas dari segala bentuk kecurangan.
BPJS Kesehatan mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bersinergi dalam memerangi segala bentuk kecurangan dalam ekosistem JKN. Sebagai badan hukum publik yang menjalankan Program JKN, pencegahan dan penanganan kecurangan selalu menjadi prioritas utama. BPJS Kesehatan telah mengembangkan kebijakan yang mengatur tata kelola, proses bisnis, sistem informasi, hingga tools untuk mendukung upaya pencegahan dan penanganan kecurangan.
Modus Penipuan BPJS yang Perlu Diwaspadai
Penipuan mengatasnamakan BPJS Kesehatan memiliki berbagai modus. Beberapa di antaranya adalah janji penghapusan tunggakan iuran dan pendaftaran BPJS Kesehatan gratis. Masyarakat harus waspada terhadap tawaran semacam ini dan selalu melakukan verifikasi kebenaran informasi melalui kanal resmi BPJS Kesehatan.
Penipuan BPJS Ketenagakerjaan juga semakin marak terjadi. Modus yang sering digunakan adalah penyebaran tautan atau aplikasi palsu yang mirip dengan situs resmi BPJS Ketenagakerjaan. Tautan dan aplikasi palsu ini akan meminta data pribadi seperti NIK, nomor kartu peserta, dan informasi rekening bank dengan tujuan mencuri identitas dan melakukan transaksi ilegal.
Masyarakat diimbau untuk selalu berhati-hati dan tidak mudah percaya dengan tawaran yang mencurigakan. Selalu periksa kebenaran informasi melalui situs resmi BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, serta jangan pernah memberikan data pribadi kepada pihak yang tidak dikenal.
Upaya BPJS dalam Mencegah Kecurangan Klaim
Selain masalah penipuan yang menyasar masyarakat, BPJS juga berupaya mengatasi kecurangan dalam pengajuan klaim. Vici, seorang pengamat kebijakan publik, menyoroti adanya dugaan kecurangan dalam pengajuan klaim BPJS di beberapa daerah, seperti Sumatera Utara dan Jawa Tengah. Ditemukan kasus penagihan klaim fiktif oleh rumah sakit, di mana rumah sakit mengumpulkan data KTP dan KK dari kegiatan lain, lalu menagihkannya ke BPJS.
BPJS Kesehatan perlu membuat sistem yang lebih kuat untuk mengantisipasi praktik kecurangan seperti ini. Kasus-kasus seperti ini bisa saja lebih banyak terjadi, hanya saja belum terungkap ke publik. Oleh karena itu, BPJS harus lebih transparan dalam memberikan informasi terkait penyalahgunaan sistem dan langkah-langkah penindakannya.
BPJS Kesehatan terus berupaya meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap klaim yang diajukan oleh fasilitas kesehatan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa klaim yang dibayarkan sesuai dengan pelayanan yang diberikan dan tidak ada indikasi kecurangan.
