Wamen Bima Arya Kritik Wacana Pilkada oleh DPRD: Bukan Solusi Biaya Politik Tinggi

Jakarta, 27 Juli 2025 – Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menilai wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui DPRD bukan solusi tepat untuk mengatasi mahalnya biaya politik di Indonesia. Ia mengingatkan agar isu high cost politics tidak disederhanakan dengan sekadar mengganti mekanisme pilkada.

“Jangan sampai kita sederhanakan bahwa ini politiknya mahal. Ya sudah kembali ke DPRD, kan tidak seperti itu,” ujar Bima dalam diskusi daring oleh Pusat Studi Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Minggu (27/7).

Menurut Bima, persoalan biaya politik memiliki banyak dimensi, termasuk lemahnya kaderisasi partai politik. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya memperkuat pelembagaan partai politik melalui perbaikan sistem pemilu dan peningkatan bantuan dana kepada parpol.

Meski menyambut baik wacana peningkatan dana bantuan politik, Bima mengakui narasi tersebut bisa kurang populer di masyarakat jika tidak dijelaskan secara utuh.

Wacana pilkada lewat DPRD kembali mencuat usai diusulkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) dalam peringatan Harlah ke-27 PKB yang juga dihadiri Presiden RI Prabowo Subianto. Cak Imin mendorong evaluasi sistem pilkada langsung, bahkan mengusulkan agar kepala daerah ditunjuk pemerintah pusat atau dipilih oleh DPRD.

Usulan ini telah disampaikan langsung ke Presiden Prabowo dan menjadi bagian dari diskusi politik nasional terkait reformasi sistem pemilihan kepala daerah.