Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tengah memfinalisasi rencana penyesuaian tarif Transjakarta. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan, kebijakan ini akan dilakukan secara hati-hati agar tidak memberatkan masyarakat, terutama kelompok penerima subsidi yang selama ini digratiskan.
“Kami sedang memfinalkan untuk itu (kenaikan tarif). Sebenarnya di tarif yang lama pun kami sudah mensubsidi per tiket Rp9.700. Kan terlalu berat kalau terus-menerus seperti itu, apalagi DBH (dana bagi hasil) dipotong,” kata Pramono usai membuka Rapat Koordinasi Transportasi Terintegrasi dan Terpadu di Balai Kota Jakarta, Rabu (29/10/2025).
Menurut Pramono, kenaikan tarif TransJakarta menjadi langkah realistis di tengah keterbatasan fiskal daerah. Namun, ia memastikan sebanyak 15 golongan masyarakat tetap akan menikmati layanan Transjakarta secara gratis.
“Kami akan melakukan penyesuaian tetapi tidak memberatkan kepada 15 golongan. Karena 15 golongannya kan tetap gratis. Sehingga mereka tetap kita proteksi,” jelas Pramono.
Adapun 15 golongan masyarakat yang ditetapkan mendapatkan fasilitas transportasi umum gratis di Jakarta, yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemprov DKI Jakarta dan pensiunannya, Tenaga kontrak yang bekerja di Pemprov DKI Jakarta, Peserta didik penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP), Karyawan swasta tertentu atau pekerja dengan gaji sesuai Upah Minimum Provinsi (UMP) melalui Bank DKI, dan Penghuni Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa).
Kemudian, Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Penduduk pemilik KTP Kepulauan Seribu, Penerima Beras Keluarga Sejahtera (Raskin) yang berdomisili di Jabodetabek, Anggota TNI dan Polri, Veteran Republik Indonesia, Penyandang disabilitas, Penduduk lanjut usia (lansia) di atas 60 tahun, Pengurus masjid (marbut), Pendidik dan tenaga kependidikan pada PAUD, dan Juru Pemantau Jentik (Jumantik).
Wacana Kenaikan Tarif TransJakarta
Wacana penyesuaian tarif ini muncul setelah Pemprov DKI menghadapi pemotongan DBH dari pemerintah pusat. Kondisi itu disebut berdampak langsung pada kemampuan subsidi sektor transportasi, termasuk Transjakarta yang selama ini mendapat sokongan besar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Pramono menekankan pentingnya kolaborasi antarwilayah untuk mengatasi kemacetan dan memperkuat sistem transportasi publik yang efisien. Jakarta, kata dia tidak bisa bekerja sendirian.
“Untuk mengatasi persoalan transportasi di Jakarta, tidak bisa sendirian. Harus bersama-sama dengan daerah-daerah sekitar seperti Bogor, Bekasi, Depok, Tangerang, dan Tangerang Selatan,” katanya.
Posting terkait:
Kapolri Ungkap Tren Narkoba Baru: Ketamin dan Etomidate, Siapkan Aturan Hukum Baru
Daftar Wilayah di Indonesia Diprediksi Hujan Sepekan Kedepan, BMKG Jelaskan Pola Perubahan Iklim
Program Etam Sejahtera: Cukup dengan KTP, Warga Kukar Kini Bisa Berobat Gratis
Provinsi dengan Pendaftar Terbanyak Dapat Kuota Haji Lebih Besar di 2026
