Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengusulkan agar setiap partai politik memberikan pelatihan atau “sekolah politik” kepada calon kepala daerah sebelum mengikuti pemilihan kepala daerah (Pilkada). Usulan tersebut disampaikan sebagai langkah untuk meningkatkan kapasitas calon pemimpin daerah sekaligus mencegah terjadinya kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah.
Menurut Tito, pembekalan sebelum Pilkada penting agar calon kepala daerah memahami tata kelola pemerintahan, pengelolaan anggaran, hingga sistem birokrasi.
Tito Soroti Maraknya Kepala Daerah Terjerat OTT KPK
Usulan tersebut disampaikan Tito menyusul masih banyaknya kepala daerah yang terjerat operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Ia menilai partai politik memiliki peran besar dalam menyiapkan calon pemimpin daerah yang memiliki integritas dan memahami tugas pemerintahan sebelum diusung dalam Pilkada.
“Partai-partai yang betul-betul sekolah partainya diperkuat. Sebelum mendorong calon, tolong dibuat pelatihan terlebih dahulu,” ujar Tito Karnavian di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (30/7/2026).
Kemendagri Siap Terlibat dalam Pelatihan Calon Kepala Daerah
Tito mengatakan Kementerian Dalam Negeri siap mendukung apabila partai politik ingin menyelenggarakan pelatihan atau bimbingan teknis bagi calon kepala daerah.
Menurutnya, pelatihan tersebut dapat melibatkan berbagai instansi, termasuk Kemendagri, KPK, maupun lembaga terkait lainnya.
Materi yang diberikan dapat mencakup:
- Tata kelola birokrasi pemerintahan.
- Pengelolaan keuangan daerah.
- Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- Pencegahan tindak pidana korupsi.
- Tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
Dengan pembekalan tersebut, kepala daerah diharapkan mampu menjalankan tugasnya secara profesional dan tidak mudah mengalami kesalahan dalam pengambilan keputusan.
Usulkan Penyegaran Kepala Daerah Setiap Enam Bulan
Selain pelatihan sebelum menjabat, Tito juga mengusulkan adanya program pembinaan secara berkala bagi kepala daerah yang telah dilantik.
Program penyegaran tersebut dapat dilaksanakan setiap enam bulan melalui Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM), maupun lembaga pendidikan pemerintahan lainnya.
Menurut Tito, pembinaan rutin akan membantu kepala daerah mengikuti perkembangan regulasi serta meningkatkan kemampuan dalam mengelola pemerintahan daerah.
Latar Belakang Kepala Daerah Beragam
Tito menjelaskan bahwa tidak semua kepala daerah berasal dari kalangan birokrat. Banyak pemimpin daerah yang sebelumnya berprofesi sebagai pengusaha, artis, maupun profesional dari sektor swasta.
Karena itu, mereka membutuhkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai sistem birokrasi dan administrasi pemerintahan agar mampu menjalankan tugas secara efektif.
Ia berharap usulan tersebut dapat menjadi perhatian partai politik dalam menyiapkan calon pemimpin daerah yang kompeten, berintegritas, dan siap mengelola pemerintahan secara profesional.