Liputan6.com, Jakarta Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, berencana membentuk Satuan Tugas (Satgas) untuk mengawasi dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Makan Bergizi Gratis (MBG). Sejumlah dapur di Kabupaten Bandung Barat (KBB) telah diberhentikan sementara pascakejadian keracunan massal beberapa waktu lalu.
Dedi mengatakan, dapur SPPG ke depannya diwajibkan untuk mengutamakan kualitas sajian makanan yang akan diberikan kepada para siswa. Hal itu dilakukan guna mencegah terjadinya kasus keracunan massal seperti di Kecamatan Cipongkor, KBB.
“Ya, kita fokus saja pada peningkatan kualitas MBG. Yang paling utama nanti minggu depan kita bikin MoU, kita bikin satgas dan kita bikin aturan-aturan yang bisa mengikat semua pihak,” kata Dedi di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Selasa (30/9/2025).
Dedi menjelaskan, fungsi satgas tersebut salah satunya adalah menerima aduan dari para siswa apabila menerima sajian MBG yang tidak sesuai. Penerima MBG berhak melaporkan temuan tersebut kepada satgas agar kemudian dilakukan pemeriksaan dan audit.
“Pengguna atau penerima manfaat MBG ini manakala makanannya tidak sesuai dengan jumlah angka Rp 10.000, maka dia nanti posting dimasukin ke media sosial atau dimasukin ke grup WA pengaduan,” kata dia.
Kemudian, lanjut Dedi, satgas akan melakukan pemeriksaan serta memberikan sanksi sesuai temuan pelanggaran yang dilakukan oleh dapur SPPG. Dia menyebut ada tiga kategori sanksi yang nantinya akan diberikan kepada SPPG oleh satgas.
“Dari WA pengaduan itu nanti akan melakukan ricek, kemudian dianalisis, dan diperiksa oleh auditor. Betul enggak angka sebegitu, dan ranahnya ada tiga kalau pengurangan itu. Satu adalah administrasi, dua pemberhentian, yang ketiga adalah pidana karena itu adalah uang negara yang dikorupsi,” jelas dia.