Giliran Partai NasDem memutuskan mengajukan penghentian gaji dan tunjangan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach sebagai anggota DPR. Partai NasDem telah mengirimkan surat resmi kepada DPR untuk permohonan tersebut. “DPP telah mengirimkan surat kepada fraksi di DPR melalui surat nomor 168 untuk membekukan semua fasilitas atas kedua orang tersebut, baik gaji tunjangan dan fasilitas lain yang melekat terhadap mereka dalam status kedewanan,” kata Sekjen Partai NasDem Hermawi Taslim dalam keterangannya, Rabu (3/9/2025). Selain gaji yang dibekukan, Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach bakal disidang diMahkamah Partai NasDem. Mahkamah […]
Tag: tunjangan
DPR Gelar Rapat Evaluasi Bahas ‘17+8 Tuntutan Rakyat’, Tunjangan Perumahan Anggota Dihentikan
Jakarta – Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyatakan DPR akan segera menggelar rapat evaluasi untuk membahas tuntutan demonstran, termasuk ‘17+8 Tuntutan Rakyat’. Rapat akan melibatkan pimpinan fraksi guna menyatukan pendapat dan kesepakatan di parlemen. “Besok kami akan lakukan rapat evaluasi dengan pimpinan-pimpinan fraksi. Evaluasi menyeluruh akan dilakukan terhadap tunjangan maupun keterbukaan kegiatan DPR,” kata Dasco saat menerima perwakilan mahasiswa di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (3/9/2025). Dasco juga menyampaikan permohonan maaf atas kekeliruan DPR dalam menjalankan tugas, serta mengumumkan penghentian […]
Gerindra Siap Evaluasi Tunjangan DPR, Sampaikan Permintaan Maaf ke Publik
Jakarta – Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR RI, Budisatrio Djiwandono, menyatakan partainya siap meninjau ulang dan menghentikan tunjangan-tunjangan anggota DPR yang dinilai mencederai rasa keadilan masyarakat. Pernyataan ini merespons keluhan publik terhadap fasilitas yang diterima wakil rakyat. “Fraksi Gerindra telah mendengar keluhan serta tuntutan masyarakat terutama terkait tunjangan-tunjangan anggota dewan. Untuk itu kami siap meninjau ulang serta menghentikan tunjangan-tunjangan tersebut,” ujar Budi dalam siaran pers, Sabtu (30/8/2025). Wakil Ketua DPP Gerindra itu juga menyampaikan permohonan maaf bila peran fraksinya belum […]
Mensesneg: Kenaikan Tunjangan DPR Hanya Butuh SK Kemenkeu
JAKARTA – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno mengatakan, Surat Keputusan (SK) tunjangan DPR tidak membutuhkan legalisasi dalam bentuk Peraturan Presiden (Perpres) ataupun Keputusan Presiden (Keppres) untuk pengesahannya. Itu merupakan keputusan Menteri keuangan. “Itukan (SK) dari Menteri Keuangan, jadi tidak ada hubungannya sampai ke Perpres atau Keppres,” ujar Pratikno ditemui dalam acara peluncuran ekspedisi kapsul waktu di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, pada Kamis (17/9/2015). Pratikno menambahkan, kenaikan tunjangan DPR masuk ke dalam rumusan satuan belanja seperti yang biasa terjadi di […]
Presiden Joko Widodo mengumumkan kenaikan gaji PNS yang mencapai 8% tidak termasuk tunjangan kinerja
Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengumumkan kenaikan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) dan TNI/Polri dan 8% gaji pensiunan naik 12% tahun depan. Pengumuman ini gi sampaikan oleh Presiden Jokowi di Gedung DPR RI saat berpidato RUU RAPBN 2024 beserta Nota keuangan.