Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) membocorkan jumlah uang pensiun yang diterima oleh anggota dewan. Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Anggota Lembaga Tinggi Negara yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak memperoleh pensiun yang ditetapkan berdasarkan lama masa jabatan. “Besarnya pensiun sekurang-kurangnya 6% dan sebesar-besarnya 75% dari dasar pensiun,” tulis dalam surat salinan yang diterima merdeka.com, Jumat (5/9). Aturan uang pensiun anggota DPR tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi […]
Tag: tunjangan
DPR Setop Tunjangan Rumah dan Moratorium Kunjungan Luar Negeri
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akhirnya memenuhi sebagian tuntutan rakyat. Seluruh fraksi sepakat menghentikan tunjangan perumahan bagi anggota dewan serta melakukan moratorium kunjungan kerja (kunker) ke luar negeri. “DPR RI menyepakati menghentikan pemberian tunjangan perumahan anggota DPR RI terhitung sejak 31 Agustus 2025,” ujar Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad di Senayan, Jakarta, Jumat (5/9/2025). Selain itu, DPR juga menutup pintu kunker luar negeri yang selama ini menuai sorotan publik. Mulai 1 September 2025, anggota DPR hanya dapat bepergian ke luar […]
Tunjangan Rumah Dinas DPRD Kota Depok Jadi Polemik, Akhirnya Dievaluasi
Pemerintah Kota Depok melakukan evaluasi terhadap Peraturan Wali Kota (Perwal) Depok nomor No 97 Tahun 2021 tentang tunjangan rumah anggota DPRD Kota Depok. Rencananya anggaran rumah dinas anggota DPRD Kota Depok akan dialihkan untuk kepentingan publik. Sekretaris Daerah Kota Depok, Mangguluang Mansyur membenarkan terkait evaluasi Perwal Kota Depok nomor 97 tahun 2021. Menurutnya, evaluasi Perwal membutuhkan proses dan sedang dijalankan Pemerintah Kota Depok. “Ya ini sedang dievaluasi dan itu memang butuh proses yang sekarang memang sedang kita jalankan,” ujar Mangguluang […]
Puan dan Pimpinan Fraksi Sepakat Setop Tunjangan Perumahan DPR hingga Moratorium Kunker
Ketua DPR Puan Maharani mengumpulkan pimpinan fraksi di DPR untuk urun rembuk membahas agenda transformasi DPR pada hari ini, Kamis (4/9/2025). Pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Pimpinan DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta juga dihadiri Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Cucun Ahmad Syamsurijal, dan Saan Mustopa. “Saya baru saja memimpin urun rembuk untuk transformasi DPR. Semua Ketua Fraksi sepakat menghentikan tunjangan perumahan bagi anggota, dan melakukan moratorium kunjungan kerja (kunker) bagi anggota dan komisi-komisi DPR,” ujar Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (4/9/2025). […]
Giliran NasDem Minta DPR Bekukan Gaji hingga Tunjangan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach
Giliran Partai NasDem memutuskan mengajukan penghentian gaji dan tunjangan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach sebagai anggota DPR. Partai NasDem telah mengirimkan surat resmi kepada DPR untuk permohonan tersebut. “DPP telah mengirimkan surat kepada fraksi di DPR melalui surat nomor 168 untuk membekukan semua fasilitas atas kedua orang tersebut, baik gaji tunjangan dan fasilitas lain yang melekat terhadap mereka dalam status kedewanan,” kata Sekjen Partai NasDem Hermawi Taslim dalam keterangannya, Rabu (3/9/2025). Selain gaji yang dibekukan, Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach bakal disidang diMahkamah Partai NasDem. Mahkamah […]
DPR Gelar Rapat Evaluasi Bahas ‘17+8 Tuntutan Rakyat’, Tunjangan Perumahan Anggota Dihentikan
Jakarta – Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyatakan DPR akan segera menggelar rapat evaluasi untuk membahas tuntutan demonstran, termasuk ‘17+8 Tuntutan Rakyat’. Rapat akan melibatkan pimpinan fraksi guna menyatukan pendapat dan kesepakatan di parlemen. “Besok kami akan lakukan rapat evaluasi dengan pimpinan-pimpinan fraksi. Evaluasi menyeluruh akan dilakukan terhadap tunjangan maupun keterbukaan kegiatan DPR,” kata Dasco saat menerima perwakilan mahasiswa di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (3/9/2025). Dasco juga menyampaikan permohonan maaf atas kekeliruan DPR dalam menjalankan tugas, serta mengumumkan penghentian […]
Gerindra Siap Evaluasi Tunjangan DPR, Sampaikan Permintaan Maaf ke Publik
Jakarta – Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR RI, Budisatrio Djiwandono, menyatakan partainya siap meninjau ulang dan menghentikan tunjangan-tunjangan anggota DPR yang dinilai mencederai rasa keadilan masyarakat. Pernyataan ini merespons keluhan publik terhadap fasilitas yang diterima wakil rakyat. “Fraksi Gerindra telah mendengar keluhan serta tuntutan masyarakat terutama terkait tunjangan-tunjangan anggota dewan. Untuk itu kami siap meninjau ulang serta menghentikan tunjangan-tunjangan tersebut,” ujar Budi dalam siaran pers, Sabtu (30/8/2025). Wakil Ketua DPP Gerindra itu juga menyampaikan permohonan maaf bila peran fraksinya belum […]
Mensesneg: Kenaikan Tunjangan DPR Hanya Butuh SK Kemenkeu
JAKARTA – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno mengatakan, Surat Keputusan (SK) tunjangan DPR tidak membutuhkan legalisasi dalam bentuk Peraturan Presiden (Perpres) ataupun Keputusan Presiden (Keppres) untuk pengesahannya. Itu merupakan keputusan Menteri keuangan. “Itukan (SK) dari Menteri Keuangan, jadi tidak ada hubungannya sampai ke Perpres atau Keppres,” ujar Pratikno ditemui dalam acara peluncuran ekspedisi kapsul waktu di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, pada Kamis (17/9/2015). Pratikno menambahkan, kenaikan tunjangan DPR masuk ke dalam rumusan satuan belanja seperti yang biasa terjadi di […]
Presiden Joko Widodo mengumumkan kenaikan gaji PNS yang mencapai 8% tidak termasuk tunjangan kinerja
Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengumumkan kenaikan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) dan TNI/Polri dan 8% gaji pensiunan naik 12% tahun depan. Pengumuman ini gi sampaikan oleh Presiden Jokowi di Gedung DPR RI saat berpidato RUU RAPBN 2024 beserta Nota keuangan.