Oleh Diposting pada

Jakarta – Menteri Sosial Syaifullah Yusuf mengungkapkan bahwa lebih dari 228 ribu penerima bantuan sosial (bansos) telah dicoret dari daftar penerima setelah terdeteksi bermain judi online. Data ini diperoleh dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Dari 9 juta lebih pemain judi online, sekitar 600 ribu tercatat sebagai penerima bansos. Saat ini, Kementerian Sosial masih mendalami sekitar 375 ribu nama lainnya untuk verifikasi latar belakang dan kondisi ekonomi penerima bansos. Syaifullah menegaskan bahwa pembenahan data bansos menjadi prioritas pemerintah […]

Oleh Diposting pada

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menegaskan akan memblokir dompet digital (e-wallet) yang terbukti terlibat dalam transaksi judi online. Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menyebut langkah ini difokuskan pada e-wallet yang aktif digunakan untuk menerima atau menyalurkan dana ilegal, bukan akun dormant (tidak aktif). Data PPATK mencatat, sepanjang semester I 2025 nilai deposit judi online melalui e-wallet menembus Rp1,6 triliun dari 12,6 juta transaksi. “Jika ada dana ilegal masuk, kami akan ambil langkah untuk melindungi pihak yang dirugikan,” ujar Ivan, […]

Oleh Diposting pada

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap temuan lebih dari 1 juta rekening yang terindikasi terlibat tindak pidana sejak 2020. Dari jumlah tersebut, sekitar 150 ribu rekening merupakan nominee hasil jual beli rekening, peretasan, atau cara ilegal lainnya. PPATK juga menemukan lebih dari 10 juta rekening penerima bantuan sosial (bansos) yang tidak aktif selama lebih dari tiga tahun. Dana bansos yang mengendap mencapai Rp2,1 triliun, mengindikasikan penyaluran belum tepat sasaran. Selain itu, terdapat lebih dari 2.000 rekening milik instansi […]

Oleh Diposting pada

Anggota Komisi VIII DPR, Maman Imanul Haq, menegaskan pentingnya validasi data dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) agar tepat sasaran, terutama terkait indikasi penerima bansos yang bermain judi online (judol). Maman mengapresiasi langkah cepat pemerintah yang akan mencoret penerima bansos yang terindikasi terlibat judi online, namun meminta Kementerian Sosial (Kemensos) memastikan validasi data sebelum melakukan pencoretan. Maman juga mendukung koordinasi Kemensos dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam menindaklanjuti temuan tersebut dan menegaskan bahwa pemerintah harus tegas menghapus praktik judi online serta […]

Oleh Diposting pada

Kantor Imigrasi Bekasi mengamankan 10 Warga Negara Asing (WNA) yang melanggar izin tinggal dalam operasi Pengawasan Orang Asing yang berlangsung pada 15-16 Juli 2025. Dari jumlah tersebut, satu WNA terindikasi menggunakan penjamin atau sponsor fiktif, delapan lainnya kedapatan menyalahgunakan izin tinggal, dan satu WNA melanggar ketentuan pasal 78 ayat (3) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Kepala Kantor Imigrasi Bekasi, Anggi Wicaksono, menjelaskan bahwa tim pengawasan bekerja dengan koordinasi lintas instansi dan menyasar sejumlah apartemen serta area industri di […]

Oleh Diposting pada

Jakarta – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta sedang memverifikasi 38.000 Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang terindikasi tidak lagi berdomisili di Jakarta. Langkah ini merupakan bagian dari program penataan administrasi kependudukan (adminduk) untuk meningkatkan akurasi data penduduk ibu kota. Kepala Dukcapil DKI Jakarta, Budi Awaluddin, menjelaskan bahwa dari sekitar 3 juta NIK yang awalnya perlu diverifikasi, kini tersisa 2,1 juta setelah dilakukan proses pemindahan mandiri dan penghapusan alami, seperti akibat kematian atau perpindahan domisili. “Penataan awal kini difokuskan […]