Oleh Diposting pada

Liputan6.com, Bandung – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat menggelontorkan anggaran sebesar Rp600 miliar dalam program Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU) untuk sekolah swasta. Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menjelaskan bahwa anggaran tersebut disalurkan untuk menutupi tunggakan siswa yang ijazahnya ditahan oleh pihak sekolah. “Saya sudah mendapat informasi tadi malam hampir Rp600 miliar, Pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah menurunkan anggaran untuk sekolah-sekolah swasta melalui program BPMU,” ucap Dedi dalam unggahan di akun Instagram @dedimulyadi71 pada Sabtu, 5 Juli 2025. Angka tersebut, […]

Oleh Diposting pada

Liputan6.com, Jakarta – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta menyatakan siap menjalankan program sekolah swasta gratis. Hal ini dipertegas oleh Gubernur Jakarta Pramono Anung. “Yang jelas dibandingkan yang lain, Jakarta pasti lebih siap. Karena memang sudah ada rencana awal untuk menggratiskan sekolah swasta,” ujar Pramono Anung seperti dilansir dari Antara, Sabtu 12 Juli 2025. Kepala Dinas Pendidikan Jakarta Nahdiana juga telah membeberkan 40 sekolah yang ditunjuk untuk mengikuti program sekolah swasta gratis ini. Misalnya, di jenjang Sekolah Dasar (SD) yaitu SD Bhakti […]

Oleh Diposting pada

Jakarta, 11 Juli 2025 — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Pendidikan (Disdik) resmi mengumumkan peluncuran uji coba program sekolah swasta gratis yang akan dimulai tahun ini. Program ini akan melibatkan 40 sekolah swasta dari lima wilayah kota, mencakup jenjang SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB. Kepala Disdik DKI Jakarta Nahdiana menyebut, program ini difokuskan pada kelurahan yang tidak memiliki sekolah negeri sebagai bentuk pemerataan akses pendidikan. “Seluruh pembiayaan akan ditanggung oleh Pemprov DKI, sehingga murid bisa sekolah secara gratis […]

Oleh Diposting pada

Jakarta, 10 Juli 2025 – Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menyatakan belum memiliki anggaran yang cukup untuk menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pembebasan biaya pendidikan di sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) swasta. Sekjen Kemendikdasmen, Suharti, mengungkapkan bahwa total kebutuhan dana untuk melaksanakan kebijakan ini diperkirakan mencapai Rp183,4 triliun, jumlah yang jauh melampaui pagu indikatif kementerian tahun 2026 yang hanya sebesar Rp33,65 triliun. Kemendikdasmen telah mengusulkan penambahan anggaran sebesar Rp71,11 triliun, namun tetap belum […]

Oleh Diposting pada

SLEMAN – Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir, menyatakan ketidaksetujuannya terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memerintahkan agar pendidikan dasar di sekolah swasta tidak dipungut biaya. Pernyataan itu disampaikan Haedar usai acara groundbreaking gedung TK ABA Semesta di Gamping, Sleman, Selasa (3/6/2025). Haedar menilai putusan tersebut berpotensi mematikan penyelenggaraan pendidikan di tingkat nasional karena peran strategis sekolah swasta dalam sistem pendidikan Indonesia. Ia juga meragukan kemampuan pemerintah dalam mengalokasikan anggaran pendidikan secara cukup, mengingat 20 persen APBN dan APBD […]

Oleh Diposting pada

JAKARTA – Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Golkar, Adde Rosi, menyoroti dampak fiskal dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 3/PUU-XXII/2024 yang mewajibkan pemerintah menggratiskan pendidikan wajib belajar 9 tahun (SD-SMP) di sekolah negeri dan swasta. Ia mengingatkan bahwa kebijakan ini, meski berpihak pada keadilan akses pendidikan, berpotensi membebani keuangan negara jika tidak diatur secara cermat. Menurut Adde, semangat putusan MK layak diapresiasi karena mendorong kesetaraan akses pendidikan dasar, terutama bagi siswa yang terpaksa bersekolah di swasta akibat keterbatasan […]

Oleh Diposting pada

Jakarta — Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian gugatan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas), dan memutuskan bahwa pemerintah wajib menggratiskan pendidikan dasar (wajib belajar sembilan tahun) di sekolah negeri maupun swasta. Putusan ini dibacakan dalam sidang MK pada Selasa (27/5/2025) atas permohonan yang diajukan Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia bersama tiga warga, yaitu Fathiyah, Novianisa Rizkika, dan Riris Risma Anjiningrum. Ketua MK Suhartoyo menyatakan bahwa Pasal 34 ayat (2) UU Sisdiknas dinyatakan bertentangan […]