Oleh Diposting pada

SLEMAN – Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir, menyatakan ketidaksetujuannya terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memerintahkan agar pendidikan dasar di sekolah swasta tidak dipungut biaya. Pernyataan itu disampaikan Haedar usai acara groundbreaking gedung TK ABA Semesta di Gamping, Sleman, Selasa (3/6/2025). Haedar menilai putusan tersebut berpotensi mematikan penyelenggaraan pendidikan di tingkat nasional karena peran strategis sekolah swasta dalam sistem pendidikan Indonesia. Ia juga meragukan kemampuan pemerintah dalam mengalokasikan anggaran pendidikan secara cukup, mengingat 20 persen APBN dan APBD […]

Oleh Diposting pada

JAKARTA – Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Golkar, Adde Rosi, menyoroti dampak fiskal dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 3/PUU-XXII/2024 yang mewajibkan pemerintah menggratiskan pendidikan wajib belajar 9 tahun (SD-SMP) di sekolah negeri dan swasta. Ia mengingatkan bahwa kebijakan ini, meski berpihak pada keadilan akses pendidikan, berpotensi membebani keuangan negara jika tidak diatur secara cermat. Menurut Adde, semangat putusan MK layak diapresiasi karena mendorong kesetaraan akses pendidikan dasar, terutama bagi siswa yang terpaksa bersekolah di swasta akibat keterbatasan […]

Oleh Diposting pada

Jakarta — Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian gugatan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas), dan memutuskan bahwa pemerintah wajib menggratiskan pendidikan dasar (wajib belajar sembilan tahun) di sekolah negeri maupun swasta. Putusan ini dibacakan dalam sidang MK pada Selasa (27/5/2025) atas permohonan yang diajukan Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia bersama tiga warga, yaitu Fathiyah, Novianisa Rizkika, dan Riris Risma Anjiningrum. Ketua MK Suhartoyo menyatakan bahwa Pasal 34 ayat (2) UU Sisdiknas dinyatakan bertentangan […]