Oleh Diposting pada

JAKARTA – Beredar kabar bahwa empat Pulau Provinsi Aceh yang masuk ke Sumatera Utara (Sumut) merupakan hadiah Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian untuk Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Empat pulau tersebut adalah Pulau Panjang, Lipan, Mangkir Gadang dan Mangkir Ketek. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO) Hasan Nasbi memastikan, bahwa kabar tersebut tidak benar. “Nah spekulasi-spekulasi yang mungkin tidak perlu dijawab gitu ya,” kata Hasan Nasbi saat Konferensi Pers di Kantor PCO, Jakarta, Senin (16/6/2025). […]

Oleh Diposting pada

Sengketa antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara (Sumut) terkait 4 pulau belakangan ini menjadi sorotan publik. Sorotan itu usai Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengeluarkan Kepmendagri Nomor 300.2.2-2138/2025 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau. Dengan keluarnya Kepmendagri Nomor 300.2.2-2138/2025 pada 25 April 2025, empat pulau di Kabupaten Aceh Singkil resmi melepaskan diri dari Provinsi Aceh. Kini 4 pulau kebanggaan rakyat Aceh itu menjadi milik Provinsi Sumut. 4 Pulau Aceh itu yakni Pulau Lipan, Pulau Panjang, Pulau Mangkir Ketek atau […]

Oleh Diposting pada

Sabtu, 14 Juni 2025 — Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memutuskan untuk mengambil alih penanganan sengketa kepemilikan empat pulau yang menjadi sengketa antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara (Sumut). Dalam keterangannya, Dasco menyebut bahwa DPR telah berkomunikasi langsung dengan Presiden, dan Prabowo akan segera menetapkan keputusan final dalam sepekan ke depan. “Presiden akan mengambil keputusan terbaik untuk menyelesaikan persoalan batas pulau ini,” ujar Dasco. Sengketa ini mencuat kembali setelah terbitnya Keputusan Menteri […]

Oleh Diposting pada

Jakarta, 10 Juni 2025 – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan bahwa sengketa empat pulau antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara telah berlangsung sejak 1928 dan kini telah ditetapkan masuk wilayah administratif Sumatera Utara. Keempat pulau tersebut—Pulau Panjang, Lipan, Mangkir Gadang, dan Mangkir Ketek—resmi tercatat sebagai bagian dari Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, berdasarkan Keputusan Mendagri No. 300.2.2-2138 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau. Tito menjelaskan keputusan ini diambil setelah kajian geografis dan teknis […]

Oleh Diposting pada

Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara (Sumut) berhasil membongkar 2.373 kasus narkoba sepanjang tahun 2025, dengan jumlah tersangka yang dijerat mencapai 2.373 orang. Pelaku yang ditangkap terdiri dari berbagai lapisan mulai dari bandar, transporter, hingga penerima dan pihak yang terlibat dalam pemufakatan kejahatan narkoba. Hal ini disampaikan langsung oleh Dirnarkoba Polda Sumut Kombes Jean Calvijn Sianjuntak, Rabu (4/6/2025). Selama Januari hingga April 2025, Polda Riau dan jajaran Polres juga berhasil menyita barang bukti narkoba dalam jumlah besar, antara lain 665 […]

Oleh Diposting pada

Medan, 30 April 2024 – Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) berhasil mengungkap praktik perjokian dalam Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) 2024 di Universitas Sumatera Utara (USU). Empat tersangka ditangkap dalam aksi kecurangan yang melibatkan teknologi canggih untuk menyebarkan jawaban ujian secara real-time. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumut, Kombes Pol Sumaryono, mengungkapkan bahwa modus yang digunakan oleh pelaku adalah dengan menyembunyikan kamera kecil di balik kacamata untuk merekam soal ujian. “Modusnya, pelaku menggunakan kacamata yang telah dimodifikasi dengan kamera […]

Oleh Diposting pada

Gubernur Sumut Bobby Nasution Datangi KPK untuk Korsup Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, menghadiri kegiatan Koordinasi dan Supervisi (Korsup) di Gedung KPK, Jakarta, pada Senin (28/4/2025). Menurut Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, kedatangan Bobby fokus pada Korsup untuk wilayah Sumatera Utara. Bobby tiba sekitar pukul 09.00 WIB dan hingga 12.40 WIB masih berada di dalam gedung. Belum ada keterangan resmi mengenai detail pertemuan tersebut. KPK menegaskan, agenda ini merupakan langkah pencegahan korupsi di tingkat daerah.

  • 1
  • 2