Oleh Diposting pada

Jakarta — Menteri Hukum dan HAM, Supratman Andi Agtas, menegaskan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang melarang polisi aktif menduduki jabatan sipil tidak berlaku surut. Artinya, anggota Polri yang saat ini sudah menempati posisi sipil tidak wajib mengundurkan diri, kecuali jika ditarik kembali oleh Mabes Polri. Menurut Supratman, putusan tersebut berlaku untuk ke depan. Dengan demikian, Mabes Polri tidak dapat lagi mengusulkan anggotanya untuk menduduki jabatan sipil yang tidak berkaitan dengan tugas kepolisian. “Bagi yang akan diusulkan ke jabatan sipil […]

Oleh Diposting pada

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PANRB) segera mengundang Polri untuk evaluasi dan membahas tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 114/PUU-XXIII/2025 terkait polisi aktif tidak boleh mengisi jabatan sipil. “Kami nanti akan undang Polri,” kata Menteri PANRB Rini Widyantini di Kantor KemenPANRB, Jakarta dilansir Antara, Selasa (18/11/2025). Rini mengatakan jajarannya telah mengantongi data-data soal anggota Polri aktif yang saat ini menduduki jabatan sipil di berbagai institusi pemerintahan. Ia mengatakan dirinya dan Kapolri Jendral Polisi Listyo Sigit Prabowo akan segera mengevaluasi […]

Oleh Diposting pada

Guru Besar Bidang Ilmu Hukum Tata Negara Universitas Padjadjaran Prof. Susi Dwi Harijanti mengatakan, putusan Mahkamah Konstitusi terkait polisi aktif tidak boleh menduduki jabatan sipil serta merta berlaku sejak diucapkan. Susi saat diwawancarai di Bandung, Jawa Barat, Jumat (14/11) malam, menjelaskan bahwa sebagai konsekuensi dari putusan tersebut, anggota Polri yang saat ini menjabat di berbagai instansi selain kepolisian harus mengundurkan diri. “Itu kan sudah dinyatakan inkonstitusional maka konsekuensinya adalah bahwa putusan itu meskipun itu berlaku ke depan, kan ini sudah begitu banyak, kalau buat […]

Oleh Diposting pada

Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan anggota Polri aktif harus mundur atau pensiun jika hendak menduduki jabatan sipil. Kompolnas meminta putuasn itu dipatuhi oleh kepolisian maupun instansi lainnya. “Semua pihak, institusi kepolisian maupun institusi yang lain yang nantinya membutuhkan rekan-rekan kepolisian ada di dalamnya, ya, harus mematuhi putusan tersebut dengan prosedur yang sudah dibatasi,” kata Komisioner Kompolnas M. Choirul Anam di Jakarta, Jumat (14/11/2025). Menurut Anam, tafsir norma yang diberikan Mahkamah itu berlaku setelah putusan diucapkan. Semua pihak, kata dia, harus menghormatinya. Kompolnas menilai putusan MK tersebut […]

Oleh Diposting pada

Anggota Komisi I DPR RI, Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin, menilai polemik penempatan anggota Polri aktif di jabatan sipil seharusnya tidak berlarut jika pemerintah konsisten menjalankan aturan. Dia menegaskan, larangan itu sudah jelas tertulis dalam Pasal 28 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian. “Sebetulnya tanpa putusan MK pun, kalau negara mengikuti aturan yang dibuatnya sendiri, tidak ada anggota Polri aktif yang boleh menjabat di ranah sipil. Hal ini sangat tegas diatur dalam UU Nomor 2/2002,” ujar TB Hasanuddin dalam keterangannya, […]

Oleh Diposting pada

Seorang anggota Polda NTT berinisial S tengah diperiksa intensif setelah diduga menjual senjata api organik Polri ke warga sipil di Bali. Kasus ini terungkap dari laporan kehilangan 10 pucuk senjata sejak 2024. Kabid Humas Polda NTT, Kombes Pol Henry Novika Chandra, memastikan S telah diamankan dan proses hukum berjalan. Penyidik kini menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain, baik internal kepolisian maupun jaringan sipil. Kepala Biro Logistik Polda NTT, Kombes Pol Aldinan Manurung, enggan berkomentar lebih lanjut.

Oleh Diposting pada

Liputan6.com, Jakarta – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyelenggarakan kegiatan dialog publik yang turut dihadiri oleh koalisi masyarakat sipil serta lembaga lainnya. Hal itu bertujuan untuk menyerap langsung aspirasi dari berbagai elemen untuk perbaikan institusi Polri ke depan. Listyo menyatakan, segala masukan serta kritik akan diterima, terutama yang dapat memperkuat dan menjaga ruang demokrasi Indonesia. Diskusi tersebut mengusung tema penyampaian pendapat di muka umum hak dan kewajiban, tindakan anarkistis menjadi tanggung jawab hukum. “Tentunya kami ingin mendengar langsung baik dari […]

Oleh Diposting pada

Gaza, 27 Juni 2025 — Sejumlah perwira dan tentara Israel membuat pengakuan mengejutkan kepada surat kabar Haaretz, menyatakan bahwa mereka diperintahkan menembaki warga Palestina tak bersenjata yang mencari bantuan kemanusiaan di zona distribusi di Gaza. Tindakan ini dilakukan meski kerumunan tersebut tidak menimbulkan ancaman langsung. Dalam laporan tersebut, para tentara menggambarkan kondisi di lapangan sebagai “medan pembantaian”, dengan korban tewas antara satu hingga lima orang setiap harinya. Alih-alih menggunakan alat pengendali massa non-mematikan seperti gas air mata, mereka justru menembakkan […]

Oleh Diposting pada

Yahukimo, 16 Juni 2025 — Kelompok separatis bersenjata Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat – Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) menyatakan perang terbuka terhadap Indonesia dan mengancam akan menembak mati warga non-Papua. Pernyataan itu dibarengi aksi kekerasan di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, pada Senin (16/6), yang menyebabkan satu prajurit TNI gugur dan satu warga sipil tewas, serta satu lainnya luka berat. TNI memastikan tengah melakukan pengejaran terhadap pelaku.“OPM adalah penjahat kemanusiaan. Saat ini dalam pengejaran,” tegas Kapendam XVII/Cenderawasih Kolonel Inf Candra Kurniawan. […]

Oleh Diposting pada

Inggris, Prancis, dan Kanada pada Senin (19/5/2025), mengeluarkan pernyataan sikap bersama terkait situasi di Gaza dan Tepi Barat yang diduduki Israel. “Kami dengan tegas menentang perluasan operasi militer Israel di Gaza. Tingkat penderitaan manusia di Gaza sudah tidak tertahankan. Pengumuman kemarin bahwa Israel akan mengizinkan sejumlah kecil makanan masuk ke Gaza sama sekali tidak memadai,” demikian ketiga pemimpin negara itu memulai pernyataannya. “Kami mendesak pemerintah Israel untuk menghentikan operasi militer di Gaza dan segera membolehkan bantuan kemanusiaan masuk. Hal ini harus mencakup […]

Oleh Diposting pada

JAKARTA, KOMPAS.com – Bertambah lagi tugas prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) yakni untuk menjaga seluruh kantor kejaksaan di seluruh Indonesia, mulai dari kejaksaan tinggi (Kejati) hingga kejaksaan negeri (Kejari). Tugas itu tertuang dalam telegram Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto pada 6 Mei 2025 yang berisi perintah mengerahkan personel dan alat perlengkapan dalam rangka dukungan pengamanan Kejati dan Kejari di seluruh Indonesia. “Iya benar, ada pengamanan yang dilakukan oleh TNI terhadap Kejaksaan hingga ke daerah (di daerah sedang berproses), pengamanan itu […]