Anggota Komisi XIII DPR RI, Mafirion, menegaskan bahwa negara tidak boleh kalah dari buronan kasus korupsi proyek e-KTP, Paulus Tannos, yang menolak kembali ke Indonesia dan mengajukan penangguhan penahanan di Singapura. Mafirion menyebut tindakan Tannos sebagai bentuk penghindaran hukum sekaligus pelecehan terhadap kedaulatan hukum Indonesia. Mafirion meminta pemerintah, terutama Kementerian Hukum, untuk mengawal proses ekstradisi secara agresif dan strategis dengan menyiapkan dokumen hukum yang rapi dan meyakinkan. Dia juga menekankan pentingnya koordinasi erat dengan otoritas Singapura melalui jalur diplomatik dan […]
