Jakarta – Ekonom sekaligus Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, mengkritisi masuknya Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Pajak atau tax amnesty ke dalam Prolegnas prioritas 2025. Ia menilai kebijakan ini berpotensi menguntungkan pemilik modal besar, tetapi merugikan pelaku usaha kecil dan menengah yang selama ini taat pajak. “Pengampunan pajak memberi peluang besar bagi pemilik modal untuk ‘membersihkan’ kewajiban dengan tarif khusus, sementara pelaku kecil yang taat tidak pernah mendapat fasilitas serupa. Hal ini menciptakan ketidakadilan dan merusak fondasi […]
Tag: prolegnas
DPR dan Pemerintah Sepakati 67 RUU Masuk Prolegnas Prioritas 2026
Jakarta – Badan Legislasi (Baleg) DPR RI bersama pemerintah menyepakati sebanyak 67 Rancangan Undang-Undang (RUU) untuk masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas tahun 2026. Kesepakatan tersebut diputuskan dalam rapat Baleg di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (18/9/2025). Ketua Baleg DPR RI, Bob Hasan, mengetuk palu usai seluruh anggota rapat menyatakan setuju. Dari 67 RUU yang masuk daftar prioritas, beberapa di antaranya terkait Pemilu, Pengelolaan Haji, Zakat, Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, Energi Baru Terbarukan, hingga Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati. […]
