Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, August Mellaz, menegaskan bahwa lembaganya akan siap menjalankan setiap skema pemilihan kepala daerah yang diputuskan oleh pembuat undang-undang. Termasuk wacana Pilkada dipilih kembali oleh DPRD. “Dalam hati dan isi kepala tujuh orang komisioner KPU pasti beda-beda preferensinya. Tetapi faktanya, mau sistem apa pun yang diimplankan, ya itu dilakukan oleh KPU,” kata Mellaz di sela acara Media Gathering KPU RI bertema “Sinergi Pilar Demokrasi” di Lombok, Selasa (9/12/2025). KPU Hanya Ingin Pemilu Berjalan Baik Dia menambahkan, KPU tidak dalam […]
Tag: pilkada
Bahlil Usul Tata Ulang Desain Politik: Pilkada Dipilih DPRD tapi Khawatir Dibatalkan MK
Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menegaskan perlunya penataan ulang desain politik nasional agar lebih selaras dengan semangat UUD 1945. Hal tersebut disampaikan Bahlil dalam pidato puncak peringatan HUT ke-61 Partai Golkar di Istora Senayan, Jakarta, Jumat (5/12/2025). Bahlil menjelaskan bahwa Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial yang diatur dalam Pasal 4 Ayat 1 UUD 1945, sehingga sistem kepartaian harus kompatibel dan mendukung efektivitas jalannya pemerintahan. “Kita tata ulang desain politik kita. Desain politik harus kita selaraskan dengan semangat Undang-Undang Dasar 1945. Sistem […]
KPU Rilis Indeks Pilkada 2024, Jatim dan Jateng Jadi Provinsi Paling Partisipatif
Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) meluncurkan Indeks Partisipasi Pilkada 2024. Menurut Ketua KPU Mochammad Afifuddin, indeks tersebut dapat menjadi tolak terukur dalam menilai kualitas dan kedalaman keterlibatan masyarakat dalam proses demokrasi lokal. “Indeks ini melampaui pengukuran sekadar tingkat partisipasi berdasarkan jumlah pemilih yang hadir, melainkan menilai bagaimana rakyat benar-benar terlibat sejak awal hingga akhir proses pemilihan kepala daerah,” kata Afifuddin seperti dikutip dari keterangan pers, Minggu (19/10/2025). Afifuddin menjelaskan, ada lima dimensi utama yang diukur dalam indeks, Registrasi Pemilih, Pencalonan, […]
Wamen Bima Arya Kritik Wacana Pilkada oleh DPRD: Bukan Solusi Biaya Politik Tinggi
Jakarta, 27 Juli 2025 – Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menilai wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui DPRD bukan solusi tepat untuk mengatasi mahalnya biaya politik di Indonesia. Ia mengingatkan agar isu high cost politics tidak disederhanakan dengan sekadar mengganti mekanisme pilkada. “Jangan sampai kita sederhanakan bahwa ini politiknya mahal. Ya sudah kembali ke DPRD, kan tidak seperti itu,” ujar Bima dalam diskusi daring oleh Pusat Studi Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Minggu (27/7). Menurut Bima, persoalan biaya […]






