Oleh Diposting pada

Pemerintah Provinsi  Papua Barat  menegaskan bahwa perluasan perkebunan kelapa sawit dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari masyarakat adat yang memiliki hak ulayat atas lahan tersebut. Kepala Dinas Kehutanan Papua Barat, Jimmy Walter Susanto mengatakan persetujuan masyarakat adat merupakan prioritas utama dalam proses pengambilan kebijakan terkait pelepasan kawasan hutan. “Papua Barat sudah punya standar operasi prosuder (SOP). Setiap rencana pelepasan kawasan hutan, wajib melampirkan surat persetujuan dari masyarakat adat,” ungkap Jimmy, melansir Antara, Rabu (7/1/2026). Menurut dia, langkah ini dilakukan untuk memastikan bahwa pengelolaan hutan dan […]

Oleh Diposting pada

Wakil Ketua MPR, Hidayat Nur Wahid (HNW), mengingatkan pemerintah agar lebih berhati-hati terkait rencana membawa 2.000 warga Gaza korban konflik ke Pulau Galang, Kepulauan Riau. Menurut HNW, langkah ini harus dipastikan mendapat persetujuan dari berbagai pihak serta kesiapan fasilitas di dalam negeri. Ia juga menekankan pentingnya menjamin masa depan warga Gaza ketika kembali ke Palestina, khususnya jika wilayah mereka masih dikuasai Israel. “Jangan sampai mereka dibawa keluar, tetapi Israel tetap menguasai Gaza, West Bank, dan Masjidil Aqsa. Nanti mereka akan […]

Oleh Diposting pada

Liputan6.com, Washington D.C – Gelombang kritik datang terutama dari Partai Demokrat. Senator Tim Kaine dari Virginia menyuarakan penentangan paling vokal, menyatakan bahwa Konstitusi secara jelas menyatakan bahwa hanya Kongres yang dapat menyatakan perang. Dalam wawancaranya di program Face the Nation di CBS, Kaine menekankan pentingnya persetujuan legislatif sebelum tindakan militer dilakukan terhadap negara mana pun, termasuk Iran, dikutip dari laman washingtontimes, Senin (23/6/2025). Ia bahkan mengajukan resolusi kewenangan perang yang mewajibkan debat dan pemungutan suara di Kongres sebelum aksi militer […]