Oleh Diposting pada

Peraturan Presiden (Perpres) tentang Program Makan Bergizi Gratis (MBG) segera disosialisasikan, salah satunya melarang Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) memasak sebelum pukul 00.00. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S. Deyang menegaskan, masak harus sesuai urutan batch penerima manfaat, dari PAUD hingga SMA. BGN menindak tegas pelanggaran SOP, dengan 112 dapur SPPG ditutup sementara. Masalah utama yang ditemukan antara lain kurangnya pendingin ruangan, lantai belum diepoksi, dan pencucian peralatan yang belum terpisah. Kepala BGN Dadan Hindayana menyebut Perpres sudah […]

Oleh Diposting pada

Peraturan Presiden (Perpres) tentang Tata Kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan disosialisasikan dalam Waktu dekat. Salah isi Perpres MBG itu adalah melarang dapur memasak makanan sebelum pukul 00.00 atau 12 malam. “Misalnya, salah satu contoh tata kelola yang kecil saja, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) enggak boleh lagi memasak di bawah pukul 12 malam, masaknya harus pukul 2 pagi,” kata Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S. Deyang ditemui usai acara Town Hall Meeting satu tahun Kementerian Koordinator Bidang Pangan di Jakarta, […]

Oleh Diposting pada

Jakarta, 2 Oktober 2025 – Ketua DPR RI, Puan Maharani, meminta evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyusul insiden keracunan massal yang menimpa ribuan siswa di beberapa daerah dalam dua bulan terakhir. Puan juga mendorong penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) sebagai payung hukum tata kelola program prioritas Presiden Prabowo Subianto. “Perlu dilakukan evaluasi secara total dan diperbaiki agar potensi keracunan bisa diminimalisir bahkan dihilangkan,” kata Puan usai Rapat Paripurna DPR di Senayan, Jakarta, Kamis (2/10/2025). Ia menekankan Perpres […]

Oleh Diposting pada

Liputan6.com, Jakarta – Ketua DPR RI Puan Maharani meminta evaluasi total terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), menyusul insiden keracunan massal yang menimpa ribuan siswa di sejumlah daerah dalam dua bulan terakhir. Puan juga mendorong pemerintah segera menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) sebagai payung hukum tata kelola program prioritas Presiden Prabowo Subianto itu. “Terkait dengan MBG, tentu saja karena ini kepentingannya untuk anak-anak generasi penerus bangsa. Bahkan bapak presiden pun sudah menyampaikan bahwa ini satu program yang sangat penting bagaimana […]

Oleh Diposting pada

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto resmi mengesahkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 pada 30 Juni 2025. Regulasi ini menjadi pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025, menggantikan Perpres 109/2024. Dalam pembaruan RKP tersebut, pemerintah menetapkan delapan program hasil terbaik cepat, salah satunya kenaikan gaji ASN, terutama bagi guru, dosen, tenaga kesehatan, penyuluh, TNI/Polri, hingga pejabat negara. Menanggapi hal itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sempat berkelakar bahwa gajinya sebagai menteri juga ikut naik. “Berarti saya naik gajinya kalau gitu. […]

Oleh Diposting pada

Jakarta, 24 Mei 2025 – Presiden Prabowo Subianto resmi mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 66 Tahun 2025 tentang Pelindungan Negara terhadap Jaksa dalam Melaksanakan Tugas dan Fungsi Kejaksaan Republik Indonesia. Perpres ini menjadi regulasi penting yang memberikan perlindungan hukum dan keamanan bagi jaksa, baik terhadap diri, jiwa, maupun harta benda mereka. Perlindungan tersebut akan dilakukan oleh Polri dan didukung oleh TNI, sebagai bentuk sinergi antarlembaga dalam mendukung kerja Kejaksaan. Akademisi Universitas Airlangga, Prof Henri Subiakto, menilai Perpres ini menunjukkan tingginya […]