Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pengupahan nasional. Aturan ini menjadi landasan hukum baru dalam pengaturan upah pekerja dan buruh di Indonesia. Berdasarkan salinan PP 49/2025, PP tersebut mengatur secara komprehensif berbagai aspek pengupahan, mulai dari kebijakan pengupahan, penetapan upah minimum, struktur dan skala upah, hingga bentuk serta cara pembayaran upah. Pemerintah menegaskan bahwa pengupahan merupakan salah satu instrumen penting dalam mewujudkan kesejahteraan pekerja sekaligus menjaga produktivitas dan keberlangsungan usaha. Dalam aturan ini, upah minimum tetap menjadi jaring pengaman […]
Tag: pengupahan.
Kelompok buruh menolak aturan kenaikan upah minimum tahun 2026 (UMP 2026) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Pengupahan.
Kelompok buruh menolak aturan kenaikan upah minimum tahun 2026 (UMP 2026) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Pengupahan. Mereka menilai aturan tersebut tidak mencerminkan kebutuhan hidup layak (KHL) dan berpotensi mengembalikan kebijakan rezim upah murah. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyatakan, definisi KHL dalam PP Pengupahan dinilai tidak memiliki dasar hukum yang jelas dan berbeda dari ketentuan dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2020. Menurutnya, KHL seharusnya mengacu pada komponen kebutuhan riil pekerja, seperti pangan, perumahan, […]
