Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) akan berlaku mulai Januari 2026. Payung hukum baru ini akan menjadi acuan terhadap setiap pelanggaran hukum di Indonesia. Menurut Wakil Menteri Hukum (Wamenkum) Edward Omar Sharif Hiariej, semangat baru yang didorong dalam setiap beleidnya adalah paradigma reintegrasi sosial. “Visi KUHP nasional itu reintegrasi sosial. Apa maksudnya reintegrasi sosial? Sedapat mungkin hakim itu tidak menjatuhkan pidana penjara,” kata pria yang akrab disapa Prof Eddy itu dalam kuliah hukum bertajuk ‘Kupas Tuntas KUHP dan KUHAP Nasional’ yang […]
Tag: pemerintah
Pengamat Unand: Banjir Sumatera Jadi Alarm Serius Bagi Pemerintah
Liputan6.com, Padang – Pengamat Hukum Tata Negara Universitas Andalas, Ilhamdi Putra, menilai bencana yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera seharusnya menjadi alarm serius bagi pemerintah dalam menjalankan kewajiban konstitusionalnya terhadap warga negara. Tidak ditetapkannya status bencana nasional, menurutnya, bukan sekadar persoalan administratif, melainkan mencerminkan pilihan politik negara untuk tidak bertindak secara maksimal. Ilhamdi menjelaskan, dalam perspektif hukum tata negara, negara memiliki kewajiban aktif untuk melindungi warganya, terutama dalam situasi darurat seperti bencana. Ketika pemerintah memiliki kewenangan untuk menetapkan status bencana […]
Dana Bencana Sumatra Aman, Pemerintah Siapkan Rp60 Triliun di APBN 2026
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan dana penanggulangan bencana di Sumatra dalam kondisi aman dan mencukupi. Untuk tahun depan, pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp60 triliun. Saat ini, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) masih memiliki cadangan dana sekitar Rp1,3 triliun dan telah mengajukan tambahan Rp1,6 triliun, yang sudah diproses di Kemenkeu. “Begitu ada pengajuan, kami langsung cairkan. Pemerintah siap, uangnya ada di bank,” tegas Purbaya. Dengan langkah ini, pendanaan penanganan bencana dipastikan tidak akan menjadi kendala.
Stok Energi Nasional Dipastikan Aman Jelang Nataru, Pemerintah Tetap Fokus Pulihkan Aceh dan Sumatra
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan ketersediaan energi nasional berada dalam kondisi aman menjelang perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru). Pemerintah tetap menjaga pasokan energi nasional di tengah upaya pemulihan pascabencana yang melanda sejumlah wilayah di Pulau Sumatra. “Kita sama-sama tahu bahwa kondisinya di Tahun 2025 ini berbeda dengan kondisinya tahun sebelumnya. Karena kita kena musibah, terjadi bencana di Sumatra, khususnya di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Dan Sebagian besar tenaga kita tercurahkan untuk […]
Seorang oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi berinisial IY dilaporkan ke Polres Sukabumi Kota atas dugaan tindak pidana perzinahan.
Seorang oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi berinisial IY dilaporkan ke Polres Sukabumi Kota atas dugaan tindak pidana perzinahan. Laporan tersebut diajukan oleh UI (55), warga Kota Sukabumi, yang mengaku memergoki istrinya berinisial DE bersama IY di sebuah hotel di Kelurahan Cikole pada Rabu (19/11/2025). Kuasa hukum pelapor, Iden Doni Purnamawan, menyatakan laporan resmi telah dibuat pada 14 Desember 2025 dengan nomor STTLP/B/643/XII/2025/SPKT. Ia menegaskan agar kepolisian menangani perkara tersebut secara profesional tanpa perlakuan khusus meskipun […]
Kelompok buruh menolak aturan kenaikan upah minimum tahun 2026 (UMP 2026) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Pengupahan.
Kelompok buruh menolak aturan kenaikan upah minimum tahun 2026 (UMP 2026) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Pengupahan. Mereka menilai aturan tersebut tidak mencerminkan kebutuhan hidup layak (KHL) dan berpotensi mengembalikan kebijakan rezim upah murah. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyatakan, definisi KHL dalam PP Pengupahan dinilai tidak memiliki dasar hukum yang jelas dan berbeda dari ketentuan dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2020. Menurutnya, KHL seharusnya mengacu pada komponen kebutuhan riil pekerja, seperti pangan, perumahan, […]
Pemerintah resmi menetapkan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama tahun 2025 melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri yang ditandatangani pada 14 Oktober 2024.
Pemerintah resmi menetapkan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama tahun 2025 melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri yang ditandatangani pada 14 Oktober 2024. Ketetapan ini menjadi pedoman bagi masyarakat, instansi pemerintah, dan pelaku usaha dalam merencanakan aktivitas sepanjang tahun. SKB tersebut ditandatangani oleh Kementerian Agama, Kementerian Ketenagakerjaan, serta Kementerian PANRB, dan tertuang dalam Keputusan Bersama Nomor 1017 Tahun 2024, Nomor 2 Tahun 2024, dan Nomor 2 Tahun 2024. Pemerintah juga melakukan penyesuaian melalui keputusan lanjutan terkait cuti bersama Desember […]
Pemerintah Siap Hapus Utang Pemda Terdampak Bencana, Fokus Infrastruktur yang Rusak Total
Jakarta – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pemerintah siap menghapus kewajiban utang Pemerintah Daerah (Pemda) yang terdampak bencana alam, khususnya pinjaman untuk pembangunan infrastruktur yang rusak atau hilang akibat bencana. Penghapusan utang ini terutama menyasar pinjaman Pemda kepada lembaga pembiayaan negara seperti PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), yang digunakan untuk membangun jalan, jembatan, dan infrastruktur lainnya. Menurut Purbaya, proyek yang benar-benar hancur akibat bencana akan dinolkan kewajiban utangnya. “Kalau infrastrukturnya sudah hilang, ya dibebasin. Kita siap me-nolkan proyek-proyek yang […]
Pemerintah Dinilai Perlu Bentuk Satgas Pemulihan Bencana Sumatera
JAKARTA – Banjir bandang dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat menjadi salah satu bencana terburuk dalam satu dekade terakhir. Bencana yang melanda sejak akhir November hingga 11 Desember 2025, berdasar data BNPB tercatat 971 korban tewas dan 252 hilang. Kemudian, lebih dari lima ribu luka-luka, hampir 900 ribu mengungsi, dan 3,3 juta jiwa terdampak. Sementara kerusakan mencakup 157,4 ribu rumah, ribuan fasilitas umum, serta ratusan jembatan, dengan potensi kerugian puluhan triliun rupiah. Kerusakan hutan dan degradasi DAS […]
Pemerintah Dinilai Perlu Bentuk Satgas Pemulihan Bencana Sumatera
JAKARTA – Banjir bandang dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat menjadi salah satu bencana terburuk dalam satu dekade terakhir. Bencana yang melanda sejak akhir November hingga 11 Desember 2025, berdasar data BNPB tercatat 971 korban tewas dan 252 hilang. Kemudian, lebih dari lima ribu luka-luka, hampir 900 ribu mengungsi, dan 3,3 juta jiwa terdampak. Sementara kerusakan mencakup 157,4 ribu rumah, ribuan fasilitas umum, serta ratusan jembatan, dengan potensi kerugian puluhan triliun rupiah. Kerusakan hutan dan degradasi DAS […]
Wamentan Sudaryono Hadiri Hultah Nahdlatul Wathan, Disebut Simbol Kedekatan Pemerintah dengan Umat
Peringatan Hari Ulang Tahun (Hultah) ke-25 Barisan Hizbullah Nahdlatul Wathan (NW) berlangsung penuh kekhidmatan di Suralaga, Lombok Timur, NTB, Sabtu (6/12/2025). Kehadiran Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono mendapatkan sambutan hangat dari para jamaah hingga tokoh NW. Ia dinilai menjadi representasi kedekatan pemerintah dengan umat serta dukungan terhadap kiprah Nahdlatul Wathan dalam pembangunan bangsa. Sekretaris Panglima Barisan Hizbullah Nahdlatul Wathan, Tuan Guru Haji Ikhsan Sabar, menyampaikan apresiasi mendalam atas kesediaan Wamentan hadir dalam momentum penting tersebut. Ia menggambarkan NW sebagai organisasi […]
Ringkasan Berita: Pemerintah Terapkan DTSEN sebagai Basis Data Baru Penyaluran Bansos
Jakarta – Pemerintah meningkatkan efektivitas penyaluran bantuan sosial melalui penerapan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), sistem baru yang menggantikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). DTSEN berperan sebagai basis data utama yang mengintegrasikan informasi lintas kementerian untuk memastikan bantuan sosial seperti PKH dan BPNT tersalurkan lebih tepat sasaran dan akuntabel. DTSEN memuat informasi sosial ekonomi masyarakat secara menyeluruh dan mengklasifikasikan warga berdasarkan desil kesejahteraan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Sistem ini dikelola oleh pemerintah pusat dengan dukungan Kemensos, Bappenas, Kemendagri, […]