Wakil Ketua MPR, Hidayat Nur Wahid (HNW), mengingatkan pemerintah agar lebih berhati-hati terkait rencana membawa 2.000 warga Gaza korban konflik ke Pulau Galang, Kepulauan Riau. Menurut HNW, langkah ini harus dipastikan mendapat persetujuan dari berbagai pihak serta kesiapan fasilitas di dalam negeri. Ia juga menekankan pentingnya menjamin masa depan warga Gaza ketika kembali ke Palestina, khususnya jika wilayah mereka masih dikuasai Israel. “Jangan sampai mereka dibawa keluar, tetapi Israel tetap menguasai Gaza, West Bank, dan Masjidil Aqsa. Nanti mereka akan […]
Tag: pemerintah
Pemerintah Tetapkan 18 Agustus 2025 sebagai Cuti Bersama HUT RI ke-80
Jakarta – Pemerintah menetapkan Senin, 18 Agustus 2025 sebagai cuti bersama dalam rangka memperingati HUT ke-80 Republik Indonesia. Keputusan ini tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri, yakni Menteri PAN-RB Rini Widyantini, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, dan Menteri Agama Nasaruddin Umar, yang diteken pada 7 Agustus 2025. Penetapan cuti bersama ini merupakan perubahan atas SKB Tiga Menteri Tahun 2024 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama 2025. Dengan tambahan ini, masyarakat dapat menikmati libur panjang pada 16–18 Agustus 2025, karena […]
Soal Pengibaran Kain One Piece, Fraksi PKB MPR RI Minta Pemerintah Bijaksana dan Mengingat Sikap Gusdur
Liputan6.com, Jakarta Menjelang peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia, Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) MPR RI, Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz, meminta pemerintah dan aparat penegak hukum untuk bersikap bijak, dan menghindari melakukan tindakan represif kepada warga, terkait maraknya pengibaran kain bergambar ‘One Piece’ yang terjadi di tengah masyarakat. Neng Eem mengingatkan pemerintah soal sikap Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, yang pernah membolehkan warga mengibarkan bendera lain asalkan di bawah Benderah Merah Putih. “Ingat, Gus Dur pernah […]
Kodam III/Siliwangi Bantah Perintah Sweeping terhadap Pengibar Bendera One Piece, Pemerintah Tetap Akan Ambil Tindakan Hukum
Jakarta – Komando Daerah Militer (Kodam) III/Siliwangi membantah adanya perintah sweeping atau penyisiran terhadap warga yang mengibarkan bendera One Piece, menyusul reaksi keras dari pemerintah terhadap aksi tersebut. Kepala Penerangan Kodam III/Siliwangi, Kolonel Infanteri Mahmuddin, menegaskan bahwa informasi yang beredar tentang instruksi pelaporan kepada Babinsa dan Bimas dari ketua RT dan RW tidak benar. “Kami perlu informasikan bahwa tidak ada perintah sweeping terhadap bendera One Piece,” ujar Mahmuddin, Senin (4/8/2025). Bantahan ini muncul setelah beredarnya tangkapan layar imbauan yang disebut […]
Pemerintah Beri Amnesti ke 1.178 Narapidana, Termasuk Hasto dan Yulius Paonganan
Jakarta, 1 Agustus 2025 — Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Agtas mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memberikan amnesti kepada 1.178 narapidana yang memenuhi syarat. Dua nama menonjol dalam daftar tersebut adalah Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, yang terjerat kasus korupsi, dan Yulius Paonganan, narapidana kasus pencemaran nama baik Presiden lewat UU ITE. Dalam konferensi pers pada Jumat (1/8), Supratman menjelaskan bahwa mayoritas penerima amnesti berasal dari kasus narkotika, serta ada juga 6 narapidana makar tanpa senjata dari Papua. Selain […]
Tiba-Tiba Pengusaha Minta Pemerintah Kontrol Produksi Nikel, Ada Apa?
Jakarta, CNBC Indonesia – Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) mendorong pentingnya pengendalian produksi nikel dan penerapan standar ESG nasional. Hal ini menyusul keprihatinan mendalam terhadap kondisi berlebihnya pasokan (oversupply) nikel dunia yang berdampak pada melemahnya harga dan merugikan pelaku industri tambang.Sekjen APNI Meidy Katrin Lengkey menjelaskan, berdasarkan laporan terbaru dari lembaga internasional, lebih dari 50% pasokan nikel dunia saat ini berasal dari Indonesia. Namun, permintaan global, terutama dari sektor baterai dan stainless steel, belum mampu menyerap lonjakan pasokan. Menurut dia, […]
Menteri P2MI Siapkan Mitigasi untuk Pekerja Migran Terdampak Konflik Kamboja–Thailand
Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Abdul Kadir Karding, menyatakan bahwa pemerintah tengah menyiapkan langkah mitigasi terkait potensi dampak konflik antara Kamboja dan Thailand terhadap pekerja migran Indonesia. “Terlepas ada atau tidaknya dampak, negara harus hadir dan bersiap,” ujar Karding usai menghadiri kegiatan di Kementerian Sosial, Jumat (25/7). Ia menegaskan bahwa perlindungan terhadap warga negara Indonesia (WNI) adalah prioritas utama pemerintah dalam kondisi apa pun. Karding mengungkapkan bahwa pihaknya kini sedang merumuskan langkah cepat dan menjalin koordinasi dengan otoritas Thailand. […]
Prabowo Pastikan Pemerintah Sudah Hitung Dampak Tarif Impor 0% untuk AS ke RI
Presiden Indonesia Prabowo Subianto memastikan pemerintah telah melakukan perhitungan mendalam atas kesepakatan tarif impor resiprokal antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS). Dalam kesepakatan tersebut, tarif impor produk Indonesia ke AS turun menjadi 19% dari sebelumnya 32%. Sementara itu, tarif impor AS ke Indonesia hampir mencapai 0%. Prabowo menegaskan bahwa semua proses negosiasi telah melalui perundingan kedua belah pihak dengan memperhatikan kepentingan rakyat dan perlindungan terhadap pekerja Indonesia. “Yang penting bagi saya adalah rakyat saya, terutama pekerja-pekerja kita aman,” ujarnya di […]
212 Merek Beras Diduga Oplosan, Pemerintah Diminta Perbaiki Sistem Distribusi dan Pengawasan
Jakarta, 15 Juli 2025 — Pemerintah mengumumkan sebanyak 212 merek beras medium dan premium di 10 provinsi diduga terlibat praktik pengoplosan. Temuan bermula dari penggerebekan gudang di Serang, Banten, yang mengoplos beras Bulog menjadi merek dagang seperti Ramos dan Bantuan Pangan Bapanas. Beras tersebut telah dipasarkan sejak 2019 di wilayah Bogor, Tangerang, Serang, dan Cilegon, dengan keuntungan mencapai Rp732 juta hanya dalam empat bulan terakhir. Hasil uji kualitas Kementerian Pertanian terhadap 268 sampel menunjukkan: Pengamat dari AEPI, Khudori, menyebut akar […]
Pemerintah Akui Tak Mampu Biayai Sekolah Gratis SD-SMP Swasta, Akan Dilakukan Bertahap
Jakarta, 10 Juli 2025 – Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menyatakan belum memiliki anggaran yang cukup untuk menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pembebasan biaya pendidikan di sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) swasta. Sekjen Kemendikdasmen, Suharti, mengungkapkan bahwa total kebutuhan dana untuk melaksanakan kebijakan ini diperkirakan mencapai Rp183,4 triliun, jumlah yang jauh melampaui pagu indikatif kementerian tahun 2026 yang hanya sebesar Rp33,65 triliun. Kemendikdasmen telah mengusulkan penambahan anggaran sebesar Rp71,11 triliun, namun tetap belum […]
Pemerintah Siapkan Kebijakan Elpiji 3 Kg Satu Harga Mulai 2026
JAKARTA — Pemerintah berencana menerapkan kebijakan elpiji 3 kilogram (kg) satu harga mulai tahun 2026. Kebijakan ini bertujuan mengurangi potensi penyelewengan subsidi dan menyamakan harga jual di seluruh wilayah Indonesia. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menjelaskan selama ini harga eceran tertinggi (HET) ditentukan oleh masing-masing pemerintah daerah, sehingga terjadi disparitas harga yang bisa mencapai lebih dari Rp50.000 per tabung, meski HET resmi hanya sekitar Rp16.000 hingga Rp19.000. “Supaya tidak ada permainan di bawah, kemungkinan besar akan […]
Cara Mudah Punya Rumah Tanpa SLIK OJK, Tukang Bakso dan Ojol Bisa Coba
Pekerja sektor informal seperti tukang bakso, buruh harian, dan pengemudi ojek online kerap terhalang proses pembiayaan rumah karena Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK. Menurut Ketua Umum DPP APERSI Junaidi Abdilah, sekitar 70% pengajuan rumah subsidi FLPP ditolak sejak seleksi awal oleh pengembang karena catatan di SLIK. Sebagai alternatif, skema rent-to-own atau sewa-beli mulai diusung swasta. Di bawah skema ini, calon penghuni menempati rumah sebagai penyewa sambil mencicil, sehingga riwayat pembayaran sewa membentuk rekam jejak finansial sebelum mengajukan KPR ke […]