Liputan6.com, Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengungkapkan, pemerintah pusat bersama pemerintah daerah (Pemda) sejak awal telah mengerahkan berbagai upaya dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam penanganan bencana. Hingga kini, pemulihan pascabencana di wilayah terdampak terus dipercepat, terutama di daerah yang kondisinya masih berat. Tito menjelaskan, secara nasional terdapat 52 kabupaten/kota terdampak bencana banjir dan longsor. Dari jumlah tersebut, 18 berada di Aceh, 18 di Sumatera Utara, dan 16 di Sumatera Barat. Berkat kerja keras seluruh pihak, […]
Tag: pemerintah
Mendagri Tito: Pemerintah Siapkan Bantuan Renovasi dan Hunian bagi Warga Terdampak Bencana Sumatera
Liputan6.com, Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyampaikan bahwa pemerintah menyalurkan bantuan renovasi rumah sebesar Rp 15 juta untuk kategori rusak ringan dan Rp 30 juta untuk kategori rusak sedang bagi warga terdampak bencana di Sumatera. Hal ini disampaikannya dalam Konferensi Pers Pemulihan dan Rencana Strategis Pascabencana Jelang Akhir Tahun di Posko Terpadu Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (29/12/2025). Selain bantuan renovasi, Tito menjelaskan pemerintah menyiapkan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap) bagi warga yang rumahnya […]
Bali Disebut Sepi Turis, Pemerintah Tegaskan Kunjungan Justru Naik
Isu viral Bali sepi wisatawan saat libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 dibantah pemerintah. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto menegaskan, data keimigrasian menunjukkan jumlah wisatawan asing ke Bali mengalami kenaikan dalam sebulan terakhir. Hal senada disampaikan Gubernur Bali I Wayan Koster. Ia menyebut narasi sepinya Bali tidak sesuai fakta. Menurut data Pemprov Bali, kunjungan wisman sepanjang 2025 hingga pertengahan Desember mencapai 6,7 juta orang, naik dari 6,3 juta pada 2024, dengan rata-rata harian 17–20 ribu wisatawan. Namun, Koster […]
Akhir Tahun 2025, Pemerintah Fasilitasi Lulusan SMK Terampil Kerja di Luar Negeri
Liputan6.com, Jakarta – Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar menyatakan program SMK Go Global akan mulai dilaksanakan pada akhir tahun 2025 sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Pria karib disapa Cak Imin ini menjelaskan, tenaga kerja terampil lulusan SMK yang dikirimkan pada Desember akhir tahun ini akan menjadi percontohan sebelum lebih banyak lagi tenaga kerja yang diberangkatkan ke luar negeri. “Insya Allah dengan perintah dan arahan Presiden, akan ada program akhir tahun (2025) dan program tahun 2026, yang menempatkan […]
Pemerintah Dorong Reintegrasi Sosial di KUHP Baru, Minimalkan Pidana Penjara untuk Hukuman Singkat
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) akan berlaku mulai Januari 2026. Payung hukum baru ini akan menjadi acuan terhadap setiap pelanggaran hukum di Indonesia. Menurut Wakil Menteri Hukum (Wamenkum) Edward Omar Sharif Hiariej, semangat baru yang didorong dalam setiap beleidnya adalah paradigma reintegrasi sosial. “Visi KUHP nasional itu reintegrasi sosial. Apa maksudnya reintegrasi sosial? Sedapat mungkin hakim itu tidak menjatuhkan pidana penjara,” kata pria yang akrab disapa Prof Eddy itu dalam kuliah hukum bertajuk ‘Kupas Tuntas KUHP dan KUHAP Nasional’ yang […]
Pengamat Unand: Banjir Sumatera Jadi Alarm Serius Bagi Pemerintah
Liputan6.com, Padang – Pengamat Hukum Tata Negara Universitas Andalas, Ilhamdi Putra, menilai bencana yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera seharusnya menjadi alarm serius bagi pemerintah dalam menjalankan kewajiban konstitusionalnya terhadap warga negara. Tidak ditetapkannya status bencana nasional, menurutnya, bukan sekadar persoalan administratif, melainkan mencerminkan pilihan politik negara untuk tidak bertindak secara maksimal. Ilhamdi menjelaskan, dalam perspektif hukum tata negara, negara memiliki kewajiban aktif untuk melindungi warganya, terutama dalam situasi darurat seperti bencana. Ketika pemerintah memiliki kewenangan untuk menetapkan status bencana […]
Dana Bencana Sumatra Aman, Pemerintah Siapkan Rp60 Triliun di APBN 2026
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan dana penanggulangan bencana di Sumatra dalam kondisi aman dan mencukupi. Untuk tahun depan, pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp60 triliun. Saat ini, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) masih memiliki cadangan dana sekitar Rp1,3 triliun dan telah mengajukan tambahan Rp1,6 triliun, yang sudah diproses di Kemenkeu. “Begitu ada pengajuan, kami langsung cairkan. Pemerintah siap, uangnya ada di bank,” tegas Purbaya. Dengan langkah ini, pendanaan penanganan bencana dipastikan tidak akan menjadi kendala.
Stok Energi Nasional Dipastikan Aman Jelang Nataru, Pemerintah Tetap Fokus Pulihkan Aceh dan Sumatra
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan ketersediaan energi nasional berada dalam kondisi aman menjelang perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru). Pemerintah tetap menjaga pasokan energi nasional di tengah upaya pemulihan pascabencana yang melanda sejumlah wilayah di Pulau Sumatra. “Kita sama-sama tahu bahwa kondisinya di Tahun 2025 ini berbeda dengan kondisinya tahun sebelumnya. Karena kita kena musibah, terjadi bencana di Sumatra, khususnya di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Dan Sebagian besar tenaga kita tercurahkan untuk […]
Seorang oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi berinisial IY dilaporkan ke Polres Sukabumi Kota atas dugaan tindak pidana perzinahan.
Seorang oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi berinisial IY dilaporkan ke Polres Sukabumi Kota atas dugaan tindak pidana perzinahan. Laporan tersebut diajukan oleh UI (55), warga Kota Sukabumi, yang mengaku memergoki istrinya berinisial DE bersama IY di sebuah hotel di Kelurahan Cikole pada Rabu (19/11/2025). Kuasa hukum pelapor, Iden Doni Purnamawan, menyatakan laporan resmi telah dibuat pada 14 Desember 2025 dengan nomor STTLP/B/643/XII/2025/SPKT. Ia menegaskan agar kepolisian menangani perkara tersebut secara profesional tanpa perlakuan khusus meskipun […]
Kelompok buruh menolak aturan kenaikan upah minimum tahun 2026 (UMP 2026) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Pengupahan.
Kelompok buruh menolak aturan kenaikan upah minimum tahun 2026 (UMP 2026) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Pengupahan. Mereka menilai aturan tersebut tidak mencerminkan kebutuhan hidup layak (KHL) dan berpotensi mengembalikan kebijakan rezim upah murah. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyatakan, definisi KHL dalam PP Pengupahan dinilai tidak memiliki dasar hukum yang jelas dan berbeda dari ketentuan dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2020. Menurutnya, KHL seharusnya mengacu pada komponen kebutuhan riil pekerja, seperti pangan, perumahan, […]
Pemerintah resmi menetapkan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama tahun 2025 melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri yang ditandatangani pada 14 Oktober 2024.
Pemerintah resmi menetapkan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama tahun 2025 melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri yang ditandatangani pada 14 Oktober 2024. Ketetapan ini menjadi pedoman bagi masyarakat, instansi pemerintah, dan pelaku usaha dalam merencanakan aktivitas sepanjang tahun. SKB tersebut ditandatangani oleh Kementerian Agama, Kementerian Ketenagakerjaan, serta Kementerian PANRB, dan tertuang dalam Keputusan Bersama Nomor 1017 Tahun 2024, Nomor 2 Tahun 2024, dan Nomor 2 Tahun 2024. Pemerintah juga melakukan penyesuaian melalui keputusan lanjutan terkait cuti bersama Desember […]
Pemerintah Siap Hapus Utang Pemda Terdampak Bencana, Fokus Infrastruktur yang Rusak Total
Jakarta – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pemerintah siap menghapus kewajiban utang Pemerintah Daerah (Pemda) yang terdampak bencana alam, khususnya pinjaman untuk pembangunan infrastruktur yang rusak atau hilang akibat bencana. Penghapusan utang ini terutama menyasar pinjaman Pemda kepada lembaga pembiayaan negara seperti PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), yang digunakan untuk membangun jalan, jembatan, dan infrastruktur lainnya. Menurut Purbaya, proyek yang benar-benar hancur akibat bencana akan dinolkan kewajiban utangnya. “Kalau infrastrukturnya sudah hilang, ya dibebasin. Kita siap me-nolkan proyek-proyek yang […]












