Oleh Diposting pada

Jakarta, 25 Juni 2025 – Forum Purnawirawan Prajurit TNI (FPPTNI) memilih untuk tidak langsung menyimpulkan sikap DPR RI yang tidak membacakan surat usulan pemakzulan Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden dalam rapat paripurna DPR RI, Selasa (24/6). Sekretaris FPPTNI, Bimo Satrio, mengatakan pihaknya tak ingin terburu-buru memberikan tanggapan, dan meminta waktu untuk memberikan respons resmi terkait langkah DPR tersebut. Diketahui, surat usulan pemakzulan yang diajukan FPPTNI belum dibacakan karena belum disampaikan secara resmi oleh Sekretariat Jenderal DPR RI kepada […]

Oleh Diposting pada

Jakarta, 10 Juni 2025 — Analis komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, menilai pernyataan Presiden ke-7 Joko Widodo soal pemakzulan presiden dan wakil presiden harus dilakukan satu paket adalah keliru dan tidak sesuai konstitusi. Menurut Jamiluddin, pernyataan Jokowi kemungkinan didasarkan pada logika pemilihan presiden-wakil presiden secara paket dalam pilpres, bukan pada aturan hukum yang berlaku. Ia menegaskan bahwa Pasal 7A UUD 1945 menyebut pemakzulan dapat dilakukan terhadap presiden dan/atau wakil presiden, tergantung pada pelanggaran masing-masing. “Kalau merujuk pada […]

Oleh Diposting pada

Jakarta – Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) memberikan tanggapan terkait surat usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang diajukan oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI ke DPR dan MPR RI. Jokowi menegaskan bahwa pemilihan presiden dan wakil presiden di Indonesia dilakukan secara bersama dalam satu paket koalisi, bukan secara terpisah. “Pemilihan presiden dan wakil presiden kemarin, kan, satu paket. Bukan sendiri-sendiri,” kata Jokowi usai salat Iduladha, Jumat (6/6/2025). Ia juga membandingkan dengan sistem di Filipina yang memilih presiden dan […]

Oleh Diposting pada

Jakarta, 4 Juni 2025 – Anggota DPR dari Fraksi PDIP, Andreas Hugo Pareira, menilai surat usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang diajukan Forum Purnawirawan TNI harus segera dibawa ke rapat Paripurna DPR sesuai ketentuan Pasal 7 UUD 1945. Andreas menjelaskan bahwa surat tersebut perlu dibacakan di Paripurna, dan pengambilan keputusan harus dihadiri serta disetujui oleh minimal dua pertiga anggota DPR (sekitar 387 dari 580 anggota). Jika terpenuhi, proses pemakzulan dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya. Sebaliknya, jika syarat tersebut […]

Oleh Diposting pada

Potensi Pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming RakaPernyataan Zainal Arifin Mochtar (Ketua Departemen Hukum Tata Negara FH UGM): Zainal, atau akrab disapa Uceng, menguraikan tiga potensi pintu masuk untuk memulai proses impeachment terhadap Wakil Presiden Gibran, yaitu: Ketidakmemenuhan syarat sebagai Wapres Contohnya isu soal ijazah Gibran yang sempat menjadi kontroversi. Jika ditemukan bukti kuat bahwa syarat administratif tidak terpenuhi, ini bisa menjadi alasan. Dugaan perbuatan tercela Salah satunya terkait dugaan kepemilikan akun “fufufafa” yang berisi penghinaan terhadap Prabowo Subianto dan keluarga. […]