Denpasar, Bali – Senin, 12 Mei 2025 – Gubernur Bali, Wayan Koster, menegaskan bahwa GRIB Jaya tidak akan diterima di Bali jika organisasi masyarakat (ormas) tersebut mendaftar. Pernyataan ini disampaikan Koster terkait sorotan terhadap keberadaan GRIB Jaya, yang belakangan ini menjadi perhatian publik. GRIB Jaya menjadi sorotan setelah beberapa anggotanya terlibat dalam kasus pembakaran mobil polisi di Depok. Selain itu, Hercules, pemimpin GRIB Jaya, dikenal sebagai sosok yang kontroversial. Menanggapi hal ini, Gubernur Koster menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki hak […]

Kepala Badan Kesbangpol Pemerintah Provonsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim), Sufian Agus menyampaikan, jumlah organisasi masyarakat alias ormas di provinsinya diperkirakan mencapai 3.467 ormas. Namun yang cukup aktif dan terdata, hanya 931 ormas. Demi mengantisipasi ormas melanggar hukum, Pemprov Kaltim mengaku terus memberi pembinaan rutin. “Pemprov Kaltim melalui Bakesbangpol juga melakukan upaya pembinaan terhadap ormas-ormas yang ada, dengan secara berkala melakukan dialog dan kegiatan pertemuan,” kata Sufian dalam keterangan diterima, Senin (12/5/2025). Sufian menyebut, Provinsi Kalimantan Timur pernah mebuat sebuah acara bertema “Ormas Award” sebagai apresiasi […]

Pemerintah Indonesia, melalui Satgas Premanisme akan memberantas aksi premanisme dan organisasi masyarakat (ormas) yang meresahkan masyarakat dan menghambat investasi. TNI dan Polri menjadi ujung tombak Satgas ini, berkolaborasi dengan berbagai instansi lain.   Sasaran operasi mencakup berbagai wilayah di Indonesia, termasuk titik-titik rawan premanisme seperti kawasan industri dan pasar tradisional. “Operasi penanganan premanisme dan ormas meresahkan ini akan dilaksanakan secara sinergis oleh jajaran TNI-Polri bersama seluruh kementerian lembaga, bekerja sama dengan pemerintah daerah serta instansi terkait lainnya,” ujar  Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Jenderal (Purn) Budi […]

Komisi II DPR Terbuka Bahas Revisi UU Ormas, Respons Rencana dari Mendagri Tito Karnavian Anggota Komisi II DPR RI, Ahmad Irawan, menyatakan pihaknya terbuka membahas rencana Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian untuk merevisi Undang-Undang (UU) tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas). Irawan menegaskan bahwa pembahasan dapat dilakukan jika pemerintah menganggap perubahan ini bersifat mendesak dan menjadi kebutuhan hukum. “Kita terbuka untuk membahasnya. Kalau pemerintah menilai hal tersebut urgent dan merupakan sebuah kebutuhan hukum,” kata legislator Partai Golkar itu, Minggu (27/4/2025). Meski […]

  • 1
  • 2