Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI Muhammad Sarmuji menegaskan status anggota DPR nonaktif seharusnya secara otomatis tidak lagi menerima gaji dan tunjangan. Sarmuji menjawab polemik sejumlah anggota DPR yang dinonaktifkan partai politik tetap menerima gaji dan tunjangan. “Anggota DPR yang dinyatakan nonaktif semestinya berkonsekuensi logis, tidak menerima gaji dan termasuk segala bentuk tunjangan. Itulah bedanya antara anggota DPR yang aktif dengan yang nonaktif,” kata Sarmuji dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (3/9/2025). Sarmuji menambahkan apabila belum ada aturan soal gaji dan tunjangan bagi […]
Tag: nonaktif,
Jakarta – Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR RI resmi meminta penghentian seluruh hak keuangan dan fasilitas dua anggotanya, Eko Patrio dan Uya Kuya, yang saat ini berstatus nonaktif.
Ketua Fraksi PAN, Putri Zulkifli Hasan, menegaskan permintaan penghentian gaji, tunjangan, serta fasilitas kedua legislator itu sudah diajukan ke Sekretariat Jenderal DPR RI dan Kementerian Keuangan. “Ini bentuk tanggung jawab Fraksi PAN untuk menjaga akuntabilitas dan kepercayaan publik,” ujar Putri, Rabu (3/9/2025). Kebijakan tersebut menyusul polemik aksi joget Eko Patrio dan Uya Kuya yang menuai kecaman publik hingga membuat keduanya dinonaktifkan dari keanggotaan DPR. Meski begitu, berdasarkan UU MD3 dan Tata Tertib DPR, anggota DPR yang diberhentikan sementara tetap memiliki […]
Sahroni, Uya Kuya, Nafa Urbach dkk Dinonaktifkan, Formappi: Istilah Nonaktif Tidak Ada di UU MD3
Partai politik menonaktifkan sejumlah kader anggota DPR buntut ucapan kontroversialnya yang dianggap menyakiti hati rakyat. Mereka yang dinonaktifkan adalah Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach dari NasDem, Eko Patrio dan Uya Kuya dari PAN dan Adies Kadir dari Golkar. Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus mengatakan, istilah penonaktifan anggota DPR tidak ditemukan dalam UU MD3. Menurut dia, istilah nonaktif 5 anggota DPR itu hanya untuk menunjukkan reaksi cepat partai atas gelombang protes rakyat. “Diksi nonaktif ini tak ditemukan dalam UU MD3 sebagai […]
KPK Geledah Rumah Kadis PUPR Sumut Nonaktif, Sita Rp2,8 Miliar dan 2 Senjata Api
Jakarta, 3 Juli 2025 — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah Kepala Dinas PUPR Sumatera Utara nonaktif, Topan Obaja Putra Ginting, terkait dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di lingkungan Dinas PUPR dan Satker PJN Wilayah I Sumut. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan, dari penggeledahan tersebut penyidik berhasil mengamankan uang tunai senilai Rp2,8 miliar yang dikemas dalam 28 pack, serta dua senjata api. KPK akan berkoordinasi dengan kepolisian terkait temuan senjata tersebut. Sebelumnya, KPK juga telah menggeledah kantor terkait perkara […]