Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akhirnya memenuhi sebagian tuntutan rakyat. Seluruh fraksi sepakat menghentikan tunjangan perumahan bagi anggota dewan serta melakukan moratorium kunjungan kerja (kunker) ke luar negeri. “DPR RI menyepakati menghentikan pemberian tunjangan perumahan anggota DPR RI terhitung sejak 31 Agustus 2025,” ujar Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad di Senayan, Jakarta, Jumat (5/9/2025). Selain itu, DPR juga menutup pintu kunker luar negeri yang selama ini menuai sorotan publik. Mulai 1 September 2025, anggota DPR hanya dapat bepergian ke luar […]
Tag: moratorium
Puan dan Pimpinan Fraksi Sepakat Setop Tunjangan Perumahan DPR hingga Moratorium Kunker
Ketua DPR Puan Maharani mengumpulkan pimpinan fraksi di DPR untuk urun rembuk membahas agenda transformasi DPR pada hari ini, Kamis (4/9/2025). Pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Pimpinan DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta juga dihadiri Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Cucun Ahmad Syamsurijal, dan Saan Mustopa. “Saya baru saja memimpin urun rembuk untuk transformasi DPR. Semua Ketua Fraksi sepakat menghentikan tunjangan perumahan bagi anggota, dan melakukan moratorium kunjungan kerja (kunker) bagi anggota dan komisi-komisi DPR,” ujar Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (4/9/2025). […]
PBNU Desak Moratorium Tambang di Raja Ampat, Pemerintah Setop Sementara Aktivitas Nikel
Jakarta, 11 Juni 2025 – Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Mohamad Syafi’ Alielha (Savic Ali) mengecam praktik eksploitasi sumber daya alam (SDA) yang dinilai hanya memperkaya segelintir orang dan merusak lingkungan. Ia meminta pemerintah mengurangi ketergantungan terhadap SDA dan lebih fokus pada pengembangan sumber daya manusia (SDM) dan teknologi. Pernyataan tersebut menyusul temuan Greenpeace terkait aktivitas tambang nikel di Pulau Gag, Kawe, dan Manuran di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya. Aktivitas ini dinilai merusak ekosistem laut dan darat […]
Dilema Nikel di Tanah Surga: Seruan Moratorium Tambang di Raja Ampat Menguat
Liputan6.com, Jakarta – Pengamat Ekonomi dari Indonesia Strategic and Economics Action Institution, Ronny P. Sasmita, menyerukan agar pemerintah segera melakukan moratorium terhadap aktivitas tambang nikel di wilayah Raja Ampat. Seruan ini disampaikan menyusul temuan kerusakan lingkungan yang dinilai kian mengkhawatirkan di kawasan konservasi Raja Ampat yang berstatus khusus tersebut. Menurut Ronny, kerusakan yang terjadi bukan hanya mengancam ekosistem lokal, tetapi juga menjadi sinyal perlunya evaluasi mendalam terhadap kebijakan pemerintah yang masih menjadikan sektor pertambangan sebagai “anak emas”, tanpa mempertimbangkan dampak […]