Oleh Diposting pada

Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pengupahan nasional. Aturan ini menjadi landasan hukum baru dalam pengaturan upah pekerja dan buruh di Indonesia. Berdasarkan salinan PP 49/2025, PP tersebut mengatur secara komprehensif berbagai aspek pengupahan, mulai dari kebijakan pengupahan, penetapan upah minimum, struktur dan skala upah, hingga bentuk serta cara pembayaran upah. Pemerintah menegaskan bahwa pengupahan merupakan salah satu instrumen penting dalam mewujudkan kesejahteraan pekerja sekaligus menjaga produktivitas dan keberlangsungan usaha. Dalam aturan ini, upah minimum tetap menjadi jaring pengaman […]

Oleh Diposting pada

Kelompok buruh menolak aturan kenaikan upah minimum tahun 2026 (UMP 2026) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Pengupahan. Mereka menilai aturan tersebut tidak mencerminkan kebutuhan hidup layak (KHL) dan berpotensi mengembalikan kebijakan rezim upah murah. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyatakan, definisi KHL dalam PP Pengupahan dinilai tidak memiliki dasar hukum yang jelas dan berbeda dari ketentuan dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2020. Menurutnya, KHL seharusnya mengacu pada komponen kebutuhan riil pekerja, seperti pangan, perumahan, […]

Oleh Diposting pada

Keberadaan kartu kredit memang memudahkan sejumlah hal, termasuk soal transaksi. Sayangnya, banyak pemegang kartu kredit yang sering kali terlena dalam menggunakan kartu kredit. Selain kontrol keuangan yang kurang, salah satu sikap yang keliru dalam penggunaan kartu kredit adalah kebiasaan bayar minimum tagihan kartu kredit. Kebiasaan ini tidak hanya buruk, tetapi juga memberikan efek yang sangat merugikan dalam jangka panjang. Definisi Pembayaran Minimum Kartu Kredit dan Jumlah yang Dibayarkan Pembayaran minimum didefinisikan sebagai jumlah minimum yang harus dibayarkan kepada pihak bank […]