“Ya semua daerah lah (wajib). Kebijakannya prinsipnya harus diterapkan, cuma masalah proporsionalnya, proporsinya yang apa nama itu diserahkan kepada daerah diskresinya. Berapa yang WFH, berapa yang WFO,” kata dia di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (13/4/2026). Tito mengingatkan, kebijakan WFH merupakan kebijakan nasional, sehingga seluruh daerah wajib melaksanakan sebagai bentuk loyalitas terhadap pemerintah pusat. “Tapi sebagai kebijakan nasional ya harus ikutin, laksanakan ya, untuk menunjukkan bahwa daerah itu juga loyal kepada pemerintah pusat,” ujarnya. “Ini adalah dalam rangka untuk transformasi […]
