Jakarta, 22 Juli 2025 – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (Pemda) untuk mempercepat penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) guna mendukung Program Strategis Nasional pembangunan tiga juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Permintaan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang juga membahas evaluasi dukungan Pemda terhadap program perumahan tersebut. Dalam rapat yang digelar secara hybrid di kantor Kemendagri, Tito menegaskan bahwa pemerintah pusat telah menyepakati pembebasan […]
Tag: mendagri
Mayat Tanpa Kepala di Pancoran Jaksel Dikabarkan Anak Buah Mendagri Tito, Polisi Buka Suara
JAKARTA – Mayat tanpa kepala yang ditemukan di Kali Ciliwung, kawasan Rawajati, Pancoran, Jakarta Selatan dikabarkan adalah Staf Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Mayat tersebut ditemukan di tumpukan sampah. Polisi belum bisa memastikannya karena masih menantikan hasil identifikasi RS Polri, Kramat Jati, Jakarta Timur. “Kemarin ada beberapa temannya datang, ikut nungguin juga di TKP, namun dari pihak kepolisian belum bisa memastikan, ujar Kapolsek Pancoran, Kompol Mansur pada wartawan, Kamis (10/7/2025). “Karena ini kan masih tahap penyelidikan dan memang kondisi mayatnya sudah […]
Gibran Ditugaskan Prabowo Percepat Pembangunan Papua, Mendagri: Tak Harus Berkantor Langsung
Liputan6.com, Jakarta – Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka disebut akan berkantor di Papua untuk mengawasi percepatan pembangunan sekaligus melakukan evaluasi atas berbagai persoalan di wilayah tersebut. Namun, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan bahwa Gibran tidak harus berkantor langsung di Papua, meski telah ditugaskan Presiden untuk mengoordinasikan penanganan isu-isu strategis di sana. “Setahu saya dalam undang-undang itu, tugasnya Wapres adalah mengkoordinasikan. Secara di tingkat kebijakan atas saja. Tapi untuk eksekusi sehari-harinya dilakukan oleh Badan Eksekutif ini,” kata Tito […]
Rieke Diah Pitaloka: Keputusan Mendagri Soal 4 Pulau Aceh Batal Demi Hukum
Jakarta, 16 Juni 2025 — Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Rieke Diah Pitaloka, menolak keputusan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang menetapkan empat pulau milik Aceh masuk ke wilayah Sumatera Utara. Ia menyebut keputusan tersebut batal demi hukum dan bertentangan dengan prinsip negara hukum. Keputusan yang dimaksud adalah Kepmendagri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025, yang menyatakan Pulau Lipan, Pulau Panjang, Pulau Mangkir Besar, dan Pulau Mangkir Kecil masuk wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumut. “Indonesia negara hukum, bukan hukum rimba,” […]