Bencana banjir bandang Sumatera di sejumlah wilayahnya, pemerintah pusat tak menetapkan status bencana nasional. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian pun menjelaskan alasannya. Menurutnya, fokus utama pemerintah saat ini adalah memastikan aksi penanganan di daerah terdampak berlangsung cepat dan menyeluruh. Dia menegaskan bahwa tindakan pemerintah sejak hari pertama sudah mencerminkan penanganan berskala nasional. “Jadi begini, yang penting itu sebetulnya adalah aksinya. Bukan statusnya, aksinya. Aksinya untuk kita melakukan mobilisasi semua kekuatan yang ada, baik provinsi, kawasan provinsi sampai tingkat nasional,” ujar Mendagri […]
Tag: mendagri
Mendagri Tinjau Lokasi Banjir Aceh, Soroti Kerusakan Infrastruktur Publik yang Harus Segera Dipulihkan
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meninjau sejumlah lokasi terdampak banjir bandang dan longsor di Kabupaten Pidie dan Pidie Jaya, Aceh, Sabtu (29/11/2025). Dalam kunjungan itu, Mendagri turut memberi perhatian khusus pada infrastruktur publik yang rusak serta percepatan pemulihan jaringan listrik. Dalam kesempatan itu, Tito menyampaikan duka mendalam atas bencana yang melanda wilayah tersebut. Ia memastikan pemerintah pusat bersama pemerintah daerah bergerak cepat menangani dampak bencana, termasuk pemenuhan kebutuhan warga dan perbaikan jaringan listrik yang menjadi salah satu prioritas. Ia menjelaskan telah meninjau […]
Mendagri Tito Tegaskan KEPP Otsus Papua Jadi Motor Sinkronisasi Pembangunan di Wilayah Timur
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan pentingnya peran Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan (KEPP) Otonomi Khusus (Otsus) Papua dalam memastikan sinkronisasi, harmonisasi, serta pengawasan pelaksanaan program pembangunan di Tanah Papua. Peran ini menjadi semakin vital seiring kebijakan pemekaran wilayah pada tahun 2022 yang menambah jumlah provinsi di Papua menjadi enam. “Kita tahu bahwa Papua salah satu terluas wilayahnya, salah satu terbanyak kabupaten/kotanya. Ini memerlukan sinkronisasi tadi. Sinkronisasi antardaerah maupun sinkronisasi dengan pemerintah di atasnya,” kata Mendagri dalam Rapat KEPP Otsus Papua […]
Mendagri Dukung Program Pendidikan Dokter Spesialis Lewat Kolaborasi dengan RSUD
Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) merupakan salah satu Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan ketersediaan tenaga kesehatan yang berkualitas di seluruh Indonesia. Liputan6.com, Jakarta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyatakan dukungan terhadap penguatan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) lewat kolaborasi dengan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD). Dukungan ini disampaikan Mendagri saat bertemu dengan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto di Kantor Kemendiktisaintek, Jakarta, Rabu (1/10/2025). PPDS merupakan salah […]
Gubernur Pramono Anung Ikuti Arahan Mendagri, Batalkan Karnaval Budaya dan Fokus Pulihkan Jakarta
Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan pihaknya telah menerima arahan dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di tengah memanasnya situasi pasca-unjuk rasa ricuh di ibu kota. Dalam rapat koordinasi kepala daerah se-Indonesia, Tito meminta seluruh kepala daerah menunda perjalanan luar negeri, mengurangi acara hura-hura yang menunjukkan kemewahan, serta menjaga komunikasi publik agar tidak memicu keresahan. Pramono menegaskan Pemprov DKI bersama Forkopimda dan organisasi masyarakat akan terlibat langsung menjaga keamanan Jakarta. “Menjaga Jakarta tidak cukup hanya dilakukan Pemprov, perlu […]
Mendagri Minta Daerah Batalkan Kenaikan PBB jika Ekonomi Tak Kondusif
JAKARTA, iNews.id – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta daerah untuk membatalkan kenaikan pajak bumi dan bangunan (PBB). Langkah ini diambil jika ekonomi tak kondusif. Tito mengaku dirinya tidak bisa langsung membatalkan kebijakan kenaikan PBB yang diterapkan di sejumlah daerah. Pasalnya, setiap daerah diberi kewenangan oleh UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD), dan PP Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Merujuk regulasi tersebut, kata dia, setiap kepala daerah memiliki kewenangan […]
Mendagri Minta Pemda Percepat Penerbitan PBG dan BPHTB untuk Dukung Program 3 Juta Rumah
Jakarta, 22 Juli 2025 – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (Pemda) untuk mempercepat penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) guna mendukung Program Strategis Nasional pembangunan tiga juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Permintaan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang juga membahas evaluasi dukungan Pemda terhadap program perumahan tersebut. Dalam rapat yang digelar secara hybrid di kantor Kemendagri, Tito menegaskan bahwa pemerintah pusat telah menyepakati pembebasan […]
Mayat Tanpa Kepala di Pancoran Jaksel Dikabarkan Anak Buah Mendagri Tito, Polisi Buka Suara
JAKARTA – Mayat tanpa kepala yang ditemukan di Kali Ciliwung, kawasan Rawajati, Pancoran, Jakarta Selatan dikabarkan adalah Staf Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Mayat tersebut ditemukan di tumpukan sampah. Polisi belum bisa memastikannya karena masih menantikan hasil identifikasi RS Polri, Kramat Jati, Jakarta Timur. “Kemarin ada beberapa temannya datang, ikut nungguin juga di TKP, namun dari pihak kepolisian belum bisa memastikan, ujar Kapolsek Pancoran, Kompol Mansur pada wartawan, Kamis (10/7/2025). “Karena ini kan masih tahap penyelidikan dan memang kondisi mayatnya sudah […]
Gibran Ditugaskan Prabowo Percepat Pembangunan Papua, Mendagri: Tak Harus Berkantor Langsung
Liputan6.com, Jakarta – Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka disebut akan berkantor di Papua untuk mengawasi percepatan pembangunan sekaligus melakukan evaluasi atas berbagai persoalan di wilayah tersebut. Namun, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan bahwa Gibran tidak harus berkantor langsung di Papua, meski telah ditugaskan Presiden untuk mengoordinasikan penanganan isu-isu strategis di sana. “Setahu saya dalam undang-undang itu, tugasnya Wapres adalah mengkoordinasikan. Secara di tingkat kebijakan atas saja. Tapi untuk eksekusi sehari-harinya dilakukan oleh Badan Eksekutif ini,” kata Tito […]
Rieke Diah Pitaloka: Keputusan Mendagri Soal 4 Pulau Aceh Batal Demi Hukum
Jakarta, 16 Juni 2025 — Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Rieke Diah Pitaloka, menolak keputusan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang menetapkan empat pulau milik Aceh masuk ke wilayah Sumatera Utara. Ia menyebut keputusan tersebut batal demi hukum dan bertentangan dengan prinsip negara hukum. Keputusan yang dimaksud adalah Kepmendagri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025, yang menyatakan Pulau Lipan, Pulau Panjang, Pulau Mangkir Besar, dan Pulau Mangkir Kecil masuk wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumut. “Indonesia negara hukum, bukan hukum rimba,” […]