Liputan6.com, Jakarta – Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengatakan pihaknya akan membaca terlebih dahulu isu terkait pelaporan komika Pandji Pragiwaksono ke pihak kepolisian karena kritik yang disampaikannya dalam pertunjukan komedi “Mens Rea”. Dia pun belum mengetahui secara rinci kasus yang dilaporkan atas Pandji tersebut. Menurut dia, seluruh pihak perlu mencermati ketentuan-ketentuan yang ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru. “Lihat aja, baca KUHP-nya, baca KUHAP-nya, kira-kira memenuhi unsur enggak? […]
Tag: kuhap
KUHP dan KUHAP Baru Resmi Berlaku, Yusril: Era Baru Penegakan Hukum
Mulai 2 Januari 2026, UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP resmi berlaku, menandai era baru penegakan hukum di Indonesia. Menteri Yusril Ihza Mahendra menyatakan, kedua UU ini menggantikan sistem hukum kolonial dan Orde Baru, menghadirkan pendekatan pidana yang lebih modern, berkeadilan, dan berbasis nilai Pancasila. KUHP baru menekankan pemidanaan restoratif, alternatif pidana, dan perlindungan HAM, sementara KUHAP baru memperkuat prosedur penyidikan, penuntutan, persidangan, serta hak korban dan saksi. Pemerintah menyiapkan aturan […]
Menkum Supratman Sebut Prabowo Setuju RUU KUHAP Disahkan Jadi Undang-Undang
Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas menyatakan Presiden Prabowo Subianto menyetujui RUU KUHAP disahkan menjadi undang-undang (UU). RUU tersebut sebelumnya telah disetujui dalam Rapat Paripurna DPR RI usai dibahas di Komisi III. Supratman menilai RUU KUHAP memuat sejumlah pembaharuan mendasar yang disusun untuk menyesuaikan sistem hukum acara pidana dengan perkembangan zaman. “Kami mewakili Presiden menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat,” kata Supratman saat menyampaikan pandangan pemerintah dalam rapat paripurna di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (18/11/2025). Dia menjelaskan mulanya Undang-Undang Nomor […]
Ketua DPR Puan Maharani: UU KUHAP Baru Berlaku Mulai 2 Januari 2026
Ketua DPR Puan Maharani memimpin Rapat Paripurna ke-8 DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025–2026 yang salah satu agendanya pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) menjadi Undang-Undang. Menurut Puan, UU KUHAP yang baru akan berlaku mulai awal tahun 2026. Rapat paripurna digelar di Ruang Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (18/11/2025). “Melalui forum ini kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat Menteri Hukum RI dan Menteri […]
Revisi KUHAP Atur Negara Tanggung Ganti Rugi ke Korban jika Pelaku Tak Mampu Bayar
JAKARTA, iNews.id – Komisi III DPR dan pemerintah sepakat menambahkan aturan mengenai kompensasi atau ganti rugi yang dapat ditanggung oleh negara dalam Revisi Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Meski demikian, aturan itu hanya akan ditanggung oleh negara apabila pelaku tindak pidana tidak mampu membayar ganti rugi kepada korban. Wakil Menteri Hukum (Wamenkum) Edward Omar Sharif Hiariej menjelaskan, ketentuan ini merupakan substansi baru yang diusulkan pemerintah dan dimuat dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) 56 RUU KUHAP. “Kompensasi adalah ganti […]