Batam, 26 Mei 2025 – Badan Narkotika Nasional (BNN) RI berhasil menggagalkan penyelundupan 2 ton narkoba jenis sabu di wilayah Laut Karimun, Kepulauan Riau. Penangkapan ini menjadi salah satu yang terbesar dalam sejarah penegakan hukum di Indonesia. Anggota Komisi III DPR RI, Pulung Agustanto, mengapresiasi keberhasilan tersebut namun juga menyatakan keprihatinan atas terus menjadikannya Indonesia sebagai target pasar narkoba internasional. “Ini prestasi luar biasa, tapi juga menyedihkan. Negara kita terus menjadi pasar barang haram,” ujar Pulung. Ia menilai Indonesia sedang […]

Liputan6.com, Jakarta Direktur Reserse Kriminal Umum (Dir Reskrimum) Polda Nusa Tenggara Timur (NTT) Kombes Patar Silalahi menjelaskan terkait proses penyelidikan atas kasus yang menjerat mantan Kapolres Ngada, AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja saat rapat bersama Komisi III DPR RI. Diketahui, AKBP Fajar merupakan terduga pelaku atau tersangka atas kasus dugaan narkoba dan perbuatan asusila terhadap anak di bawah umur. “Terkait dengan penyidikan, penyelidik di tanggal 3 Maret 2025 membuat laporan polisi model A, kemudian di 4 Maret proses naik ke […]

Liputan6.com, Jakarta – Anggota Komisi V DPR, Daniel Johan angat bicara soal target kebijakan bebas angkutan berlebih muatan (Over Dimension Over Load/ODOL) pada 2026 mendatang. Menurut Daniel, dibutuhkan ketegasan pemerintah menerapkan zero ODOL. “Kendaraan muatan berlebih harus ada ketegasan dari pemerintah untuk menertibkan,” kata Daniel saat dikonfirmasi, Jumat (9/5/2025). Daniel menyatakan zero ODOL sangat baik, namun harus melibatkan berbagai pihak untuk mengkaji lebih detail terkait dampak kebijakan nantinya. Sebelum kebijakan ini diterapkan, lanjutnya, pemerintah harus melibatkan Perusahaan-perusahaan expedisi untuk memberikan […]

Komisi II DPR Terbuka Bahas Revisi UU Ormas, Respons Rencana dari Mendagri Tito Karnavian Anggota Komisi II DPR RI, Ahmad Irawan, menyatakan pihaknya terbuka membahas rencana Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian untuk merevisi Undang-Undang (UU) tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas). Irawan menegaskan bahwa pembahasan dapat dilakukan jika pemerintah menganggap perubahan ini bersifat mendesak dan menjadi kebutuhan hukum. “Kita terbuka untuk membahasnya. Kalau pemerintah menilai hal tersebut urgent dan merupakan sebuah kebutuhan hukum,” kata legislator Partai Golkar itu, Minggu (27/4/2025). Meski […]

  • 1
  • 2