Anggota Komisi III DPR, Nasir Djamil, menyarankan agar Nadiem Makarim mengajukan diri menjadi justice collaborator, dalam perkara dugaan korupsi pengadaan laptop chromebook Kemenbudristek. Nasir mengatakan, Nadiem harus menangkap makna orang yang mengajukan amicus curaei ini sebagai dorongan membuka semua di balik perkara pengadaan laptop chromebook, bukan hanya sebagai bentuk dukungan moral. “Jadi sebenarnya amicus curaei (sahabat pengadilan) merupakan dorongan agar Nadiem menjadi justice collaborator. Agar diungkapkan siapa penggagas proyeknya, aliran dananya kemana,” kata Nasir. Menurutnya, adanya amicus curaei ini merupakan momentum bagi Nadiem untuk membuktikan kalau dia […]
Tag: justice
Akademisi Hukum Minta MK Batasi Tafsir Pasal 21 UU Tipikor soal Obstruction of Justice
Sebanyak 18 akademisi hukum pidana dari berbagai universitas di Indonesia meminta Mahkamah Konstitusi membatasi Pasal 21 UU Tipikor yang mengatur delik obstruction of justice. Mereka menyerahkan dokumen amicus curiae ke MK dalam perkara Nomor 136/PUU-XXIII/2025 dan Nomor 163/PUU-XXIII/2025 yang diajukan Hasto Kristiyanto. Para akademisi menilai pasal tersebut mengandung norma yang kabur, melanggar asas legalitas, dan berpotensi menyebabkan kriminalisasi berlebihan. Para akademisi menyoroti frasa “mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung” dalam Pasal 21 UU Tipikor yang dinilai tidak memiliki batasan hukum yang jelas. Ketidakjelasan […]
Akademisi UII Sebut Putusan Tipikor Thomas Lembong Mengandung Miscarriage of Justice
Jakarta – Enam dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) menilai putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) terhadap mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong sebagai bentuk miscarriage of justice. Pernyataan ini disampaikan dalam Sidang Eksaminasi Putusan Perkara TPK Nomor 34/PID.SUS-TPK/2025/PNJK.PST, Sabtu (11/10/2025). Juru bicara akademisi, M Arif Setiawan, menyatakan putusan majelis hakim tidak menciptakan keadilan karena tidak berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan objektif. Menurutnya, ada beberapa alasan: Arif menambahkan, seharusnya perkara ini dihentikan dan putusan bersifat abusili, sehingga tidak perlu […]
LPSK Sesalkan Sopir Taksi Online Dituntut 15 Tahun Penjara Padahal Berstatus Justice Collaborator
TEMPO.CO, Jakarta – Muhammad Haryono, sopir taksi online yang menjadi tersangka usai melaporkan kasus polisi bunuh warga di Palangkaraya, dituntut 15 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK menilai tuntutan itu mengabaikan hak justice collaborator (JC). Wakil Ketua LPSK, Sri Nurherwati, mengatakan Haryono sudah ditetapkan sebagai Justice Collaborator. Pada 29 April 2025, LPSK juga telah mengirimkan rekomendasi pemberian hak sebagai saksi pelaku yang bekerjasama kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah dan Kepala Kejaksaan Negeri […]
Bebas dari Kasus Pencurian Lewat Restorative Justice
Sulfikar tinggal bersama ibunya dan membantu bertani merica untuk memenuhi kebutuhan hidup. Karena desakan ekonomi, ia mencuri dua karung merica milik Hamka (47), tetangganya di Desa Loeha, Kecamatan Towuti. Akibat perbuatannya, Sulfikar ditahan, dan kebun merica yang menjadi sumber penghasilan keluarganya terbengkalai. Setelah mempertimbangkan kondisi Sulfikar dan upaya perdamaian, Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (Kejati Sulsel), Agus Salim, menyetujui penghentian perkara melalui RJ. Pertimbangannya antara lain: Dengan disetujuinya RJ, Sulfikar dapat kembali ke rumah dan melanjutkan kehidupannya bersama ibunya. […]