Jakarta, 26 November 2025 – Syuriyah PBNU secara resmi menyatakan bahwa Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) tidak lagi menjabat sebagai Ketua Umum PBNU. Keputusan ini tertuang dalam surat yang diteken Wakil Rais Aam PBNU Afifuddin Muhajir dan Katib PBNU Ahmad Tajul Mafakhir, setelah menindaklanjuti hasil Rapat Harian Syuriyah pada 20 November 2025. Pencopotan ini bermula dari gejolak internal dan viralnya risalah rapat yang meminta Gus Yahya mundur. Dalam risalah tersebut, Syuriyah menilai adanya tiga pelanggaran, termasuk menghadirkan narasumber yang dikaitkan […]
Tag: jabatan
Syuriyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) resmi mencopot Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) dari jabatan Ketua Umum PBNU
Jakarta – Syuriyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) resmi mencopot Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) dari jabatan Ketua Umum PBNU, Rabu (26/11/2025). Keputusan itu tertuang dalam surat bernomor 4785/PB.02/A.II.10.01/99/11/2025, yang ditandatangani Wakil Rais Aam PBNU Afifuddin Muhajir dan Katib PBNU Ahmad Tajul Mafakhir pada 25 November 2025. Pemberhentian ini merupakan tindak lanjut dari hasil Rapat Harian Syuriyah PBNU pada 20 November 2025 di Jakarta. Melalui surat tersebut, Gus Yahya dilarang menggunakan seluruh hak, atribut, fasilitas, maupun mengambil keputusan atas nama […]
Menkum HAM Tegaskan Putusan MK Larangan Polisi Isi Jabatan Sipil Tidak Berlaku Surut
Jakarta — Menteri Hukum dan HAM, Supratman Andi Agtas, menegaskan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang melarang polisi aktif menduduki jabatan sipil tidak berlaku surut. Artinya, anggota Polri yang saat ini sudah menempati posisi sipil tidak wajib mengundurkan diri, kecuali jika ditarik kembali oleh Mabes Polri. Menurut Supratman, putusan tersebut berlaku untuk ke depan. Dengan demikian, Mabes Polri tidak dapat lagi mengusulkan anggotanya untuk menduduki jabatan sipil yang tidak berkaitan dengan tugas kepolisian. “Bagi yang akan diusulkan ke jabatan sipil […]
Menpan RB Segera Undang Kapolri Bahas Evaluasi Posisi Polisi di Jabatan Sipil Buntut Putusan MK
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PANRB) segera mengundang Polri untuk evaluasi dan membahas tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 114/PUU-XXIII/2025 terkait polisi aktif tidak boleh mengisi jabatan sipil. “Kami nanti akan undang Polri,” kata Menteri PANRB Rini Widyantini di Kantor KemenPANRB, Jakarta dilansir Antara, Selasa (18/11/2025). Rini mengatakan jajarannya telah mengantongi data-data soal anggota Polri aktif yang saat ini menduduki jabatan sipil di berbagai institusi pemerintahan. Ia mengatakan dirinya dan Kapolri Jendral Polisi Listyo Sigit Prabowo akan segera mengevaluasi […]
Guru Besar Unpad Sebut Putusan MK Larang Polisi Aktif Duduki Jabatan Sipil Langsung Berlaku
Guru Besar Bidang Ilmu Hukum Tata Negara Universitas Padjadjaran Prof. Susi Dwi Harijanti mengatakan, putusan Mahkamah Konstitusi terkait polisi aktif tidak boleh menduduki jabatan sipil serta merta berlaku sejak diucapkan. Susi saat diwawancarai di Bandung, Jawa Barat, Jumat (14/11) malam, menjelaskan bahwa sebagai konsekuensi dari putusan tersebut, anggota Polri yang saat ini menjabat di berbagai instansi selain kepolisian harus mengundurkan diri. “Itu kan sudah dinyatakan inkonstitusional maka konsekuensinya adalah bahwa putusan itu meskipun itu berlaku ke depan, kan ini sudah begitu banyak, kalau buat […]
Keputusan MK Polri Aktif Dilarang Duduki Jabatan Sipil, Kompolnas: Patuhi dan Jalankan
Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan anggota Polri aktif harus mundur atau pensiun jika hendak menduduki jabatan sipil. Kompolnas meminta putuasn itu dipatuhi oleh kepolisian maupun instansi lainnya. “Semua pihak, institusi kepolisian maupun institusi yang lain yang nantinya membutuhkan rekan-rekan kepolisian ada di dalamnya, ya, harus mematuhi putusan tersebut dengan prosedur yang sudah dibatasi,” kata Komisioner Kompolnas M. Choirul Anam di Jakarta, Jumat (14/11/2025). Menurut Anam, tafsir norma yang diberikan Mahkamah itu berlaku setelah putusan diucapkan. Semua pihak, kata dia, harus menghormatinya. Kompolnas menilai putusan MK tersebut […]
TB Hasanuddin: Tanpa Putusan MK, Sebetulnya Polisi Tak Bisa Duduki Jabatan Sipil Kalau Negara Ikut Aturan
Anggota Komisi I DPR RI, Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin, menilai polemik penempatan anggota Polri aktif di jabatan sipil seharusnya tidak berlarut jika pemerintah konsisten menjalankan aturan. Dia menegaskan, larangan itu sudah jelas tertulis dalam Pasal 28 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian. “Sebetulnya tanpa putusan MK pun, kalau negara mengikuti aturan yang dibuatnya sendiri, tidak ada anggota Polri aktif yang boleh menjabat di ranah sipil. Hal ini sangat tegas diatur dalam UU Nomor 2/2002,” ujar TB Hasanuddin dalam keterangannya, […]
Komisi X DPR RI Tanggapi Erick Thohir Rangkap Jabatan usai Ditunjuk Jadi Menpora
Liputan6.com, Jakarta – Wakil Ketua Komisi X DPR RI dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Lalu Hardian Irfani, buka suara mengomentari isu rangkap jabatan Erick Thohir usai dirinya ditunjuk menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora). Sebagaimana diketahui, pria berusia 55 tahun itu baru dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara pada Rabu (17/9/2025). Dia menggantikan Dito Ariotedjo yang terkena reshuffle sejak Senin (8/9/2025). Agenda serah terima jabatan telah dilakukan di Auditorium Wisma Kemenpora, Senayan, Jakarta Pusat pada Kamis (18/9/2025). […]
Kepala SMPN 1 Prabumulih Kembali ke Jabatan, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
Jakarta – Polemik pencopotan Kepala SMPN 1 Prabumulih, Roni Ardiansyah, akhirnya berakhir setelah dirinya dikembalikan ke jabatan semula pada Rabu (17/9/2025). Pengembalian jabatan ini dilakukan usai kontroversi pemecatan mendadak yang menyeret nama Wali Kota Prabumulih, Arlan. Kisruh bermula dari isu Roni menegur anak Wali Kota yang disebut membawa mobil ke sekolah. Pencopotan Roni memicu protes siswa dan guru, hingga video perpisahan penuh haru viral di media sosial. Arlan kemudian meminta maaf secara terbuka kepada Roni dan masyarakat, serta menyerahkan bantuan […]
Sri Mulyani Resmi Serahkan Jabatan Menkeu ke Purbaya Yudhi Sadewa
Sri Mulyani Indrawati resmi menyerahkan jabatan Menteri Keuangan kepada Purbaya Yudhi Sadewa di Aula Mezzanine, Gedung Djuanda I, Kemenkeu. Acara dimulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian diikuti penandatanganan dokumen serah terima jabatan dan penyerahan memori jabatan. Dalam sambutannya, Sri Mulyani menyatakan merasa terhormat dapat mengabdi untuk bangsa dan berterima kasih atas dukungan jajaran Kementerian Keuangan. “Merupakan suatu kehormatan diberikan tugas mengabdi dan berbakti untuk Indonesia, membantu presiden terpilih mencapai cita-cita bangsa,” ujar Sri Mulyani. Purbaya Yudhi kini resmi memimpin […]
Jenderal Maruli Pimpin Sertijab Sejumlah Jabatan Strategis, Letjen Muhammad Saleh Mustafa Resmi Jabat Wakil KSAD
JAKARTA – KSAD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak memimpin prosesi penyerahan jabatan dan serah terima jabatan (sertijab) sejumlah posisi strategis TNI Angkatan Darat (AD) di Markas Besar Angkatan Darat (Mabesad), Jakarta, Senin (8/9/2025). Dalam prosesi tersebut, Letjen TNI Muhammad Saleh Mustafa yang sebelumnya menjabat Irjen TNI resmi mengemban amanah sebagai Wakil KSAD. Dia menggantikan Jenderal Tandyo Budi Revita yang kini menjabat Wakil Panglima TNI. Kemudian, Mayjen TNI Eka Wijaya Permana menjabat Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Darat (Danpuspomad) dan Mayjen TNI dr […]
Anggota DPR Dapat Hak Uang Pensiun, Segini Besarannya untuk Jabatan 5 Tahun
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) membocorkan jumlah uang pensiun yang diterima oleh anggota dewan. Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Anggota Lembaga Tinggi Negara yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak memperoleh pensiun yang ditetapkan berdasarkan lama masa jabatan. “Besarnya pensiun sekurang-kurangnya 6% dan sebesar-besarnya 75% dari dasar pensiun,” tulis dalam surat salinan yang diterima merdeka.com, Jumat (5/9). Aturan uang pensiun anggota DPR tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi […]
- 1
- 2