Liputan6.com, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan jabatan yang diperjualbelikan dan harga yang dipatok Bupati Pati Sudewo. Posisi yang diperjualbelikan Kepala Urusan Desa (Kaur), Kepala Seksi hingga Sekretaris Desa. “Jadi memang di sana ada setidaknya ada tiga jabatan ya (yang diperjualbelikan) ada KAUR, kemudian ada Kepala Seksi, ada juga Sekretaris Desa atau Sekdes,” kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (22/1/2026). Budi menuturkan, harga yang dipatok Sudewo untuk posisi Carik atau Sekretaris Desa diduga lebih tinggi daripada […]
Tag: jabatan
Kasus Jual Beli Jabatan Jadi Pintu Masuk, Sudewo Terancam Jadi Tersangka Proyek DJKA
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberi sinyal bahwa Bupati Pati Sudewo tidak hanya menjadi tersangka dalam kasus dugaan jual beli jabatan. Dia juga berpotensi menjadi tersangka dalam kasus dugaan suap pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan. Sinyal itu disampaikan Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu saat jumpa pers pada Selasa (20/1/2026) malam. “Hari ini kita juga sudah naikkan (ke penyidikan) gitu ya. Jadi sekaligus gitu,” kata Asep kepada awak media. Menurut Asep, tersandungnya […]
Perpol soal Polisi Duduki Jabatan Sipil Dinilai Tak Langgar Putusan MK, Begini Penjelasannya!
JAKARTA – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menerbitkan Perpol Nomor 10 Tahun 2025 tentang Anggota Polri yang Melaksanakan Tugas di Luar Struktur Organisasi Polri. Beleid ini mengatur polisi aktif dapat menduduki jabatan di 17 kementerian/lembaga sipil di luar institusi Polri. Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (Lemkapi) Edi Hasibuan mengatakan, Perpol Nomor 10 Tahun 2025 itu dikeluarkan Polri untuk menghormati putusan MK setelah berkosultasi dengan pemerintah. Menurutnya, Perpol itu sudah sesuai prosedur dan tidak perlu diperdebatkan. “Kami menilai Polri […]
Gus Yahya Dicopot dari Jabatan Ketua Umum PBNU, Konflik Internal Makin Memanas
Jakarta, 26 November 2025 – Syuriyah PBNU secara resmi menyatakan bahwa Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) tidak lagi menjabat sebagai Ketua Umum PBNU. Keputusan ini tertuang dalam surat yang diteken Wakil Rais Aam PBNU Afifuddin Muhajir dan Katib PBNU Ahmad Tajul Mafakhir, setelah menindaklanjuti hasil Rapat Harian Syuriyah pada 20 November 2025. Pencopotan ini bermula dari gejolak internal dan viralnya risalah rapat yang meminta Gus Yahya mundur. Dalam risalah tersebut, Syuriyah menilai adanya tiga pelanggaran, termasuk menghadirkan narasumber yang dikaitkan […]
Syuriyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) resmi mencopot Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) dari jabatan Ketua Umum PBNU
Jakarta – Syuriyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) resmi mencopot Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) dari jabatan Ketua Umum PBNU, Rabu (26/11/2025). Keputusan itu tertuang dalam surat bernomor 4785/PB.02/A.II.10.01/99/11/2025, yang ditandatangani Wakil Rais Aam PBNU Afifuddin Muhajir dan Katib PBNU Ahmad Tajul Mafakhir pada 25 November 2025. Pemberhentian ini merupakan tindak lanjut dari hasil Rapat Harian Syuriyah PBNU pada 20 November 2025 di Jakarta. Melalui surat tersebut, Gus Yahya dilarang menggunakan seluruh hak, atribut, fasilitas, maupun mengambil keputusan atas nama […]
Menkum HAM Tegaskan Putusan MK Larangan Polisi Isi Jabatan Sipil Tidak Berlaku Surut
Jakarta — Menteri Hukum dan HAM, Supratman Andi Agtas, menegaskan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang melarang polisi aktif menduduki jabatan sipil tidak berlaku surut. Artinya, anggota Polri yang saat ini sudah menempati posisi sipil tidak wajib mengundurkan diri, kecuali jika ditarik kembali oleh Mabes Polri. Menurut Supratman, putusan tersebut berlaku untuk ke depan. Dengan demikian, Mabes Polri tidak dapat lagi mengusulkan anggotanya untuk menduduki jabatan sipil yang tidak berkaitan dengan tugas kepolisian. “Bagi yang akan diusulkan ke jabatan sipil […]
Menpan RB Segera Undang Kapolri Bahas Evaluasi Posisi Polisi di Jabatan Sipil Buntut Putusan MK
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PANRB) segera mengundang Polri untuk evaluasi dan membahas tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 114/PUU-XXIII/2025 terkait polisi aktif tidak boleh mengisi jabatan sipil. “Kami nanti akan undang Polri,” kata Menteri PANRB Rini Widyantini di Kantor KemenPANRB, Jakarta dilansir Antara, Selasa (18/11/2025). Rini mengatakan jajarannya telah mengantongi data-data soal anggota Polri aktif yang saat ini menduduki jabatan sipil di berbagai institusi pemerintahan. Ia mengatakan dirinya dan Kapolri Jendral Polisi Listyo Sigit Prabowo akan segera mengevaluasi […]
Guru Besar Unpad Sebut Putusan MK Larang Polisi Aktif Duduki Jabatan Sipil Langsung Berlaku
Guru Besar Bidang Ilmu Hukum Tata Negara Universitas Padjadjaran Prof. Susi Dwi Harijanti mengatakan, putusan Mahkamah Konstitusi terkait polisi aktif tidak boleh menduduki jabatan sipil serta merta berlaku sejak diucapkan. Susi saat diwawancarai di Bandung, Jawa Barat, Jumat (14/11) malam, menjelaskan bahwa sebagai konsekuensi dari putusan tersebut, anggota Polri yang saat ini menjabat di berbagai instansi selain kepolisian harus mengundurkan diri. “Itu kan sudah dinyatakan inkonstitusional maka konsekuensinya adalah bahwa putusan itu meskipun itu berlaku ke depan, kan ini sudah begitu banyak, kalau buat […]
Keputusan MK Polri Aktif Dilarang Duduki Jabatan Sipil, Kompolnas: Patuhi dan Jalankan
Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan anggota Polri aktif harus mundur atau pensiun jika hendak menduduki jabatan sipil. Kompolnas meminta putuasn itu dipatuhi oleh kepolisian maupun instansi lainnya. “Semua pihak, institusi kepolisian maupun institusi yang lain yang nantinya membutuhkan rekan-rekan kepolisian ada di dalamnya, ya, harus mematuhi putusan tersebut dengan prosedur yang sudah dibatasi,” kata Komisioner Kompolnas M. Choirul Anam di Jakarta, Jumat (14/11/2025). Menurut Anam, tafsir norma yang diberikan Mahkamah itu berlaku setelah putusan diucapkan. Semua pihak, kata dia, harus menghormatinya. Kompolnas menilai putusan MK tersebut […]
TB Hasanuddin: Tanpa Putusan MK, Sebetulnya Polisi Tak Bisa Duduki Jabatan Sipil Kalau Negara Ikut Aturan
Anggota Komisi I DPR RI, Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin, menilai polemik penempatan anggota Polri aktif di jabatan sipil seharusnya tidak berlarut jika pemerintah konsisten menjalankan aturan. Dia menegaskan, larangan itu sudah jelas tertulis dalam Pasal 28 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian. “Sebetulnya tanpa putusan MK pun, kalau negara mengikuti aturan yang dibuatnya sendiri, tidak ada anggota Polri aktif yang boleh menjabat di ranah sipil. Hal ini sangat tegas diatur dalam UU Nomor 2/2002,” ujar TB Hasanuddin dalam keterangannya, […]
Komisi X DPR RI Tanggapi Erick Thohir Rangkap Jabatan usai Ditunjuk Jadi Menpora
Liputan6.com, Jakarta – Wakil Ketua Komisi X DPR RI dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Lalu Hardian Irfani, buka suara mengomentari isu rangkap jabatan Erick Thohir usai dirinya ditunjuk menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora). Sebagaimana diketahui, pria berusia 55 tahun itu baru dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara pada Rabu (17/9/2025). Dia menggantikan Dito Ariotedjo yang terkena reshuffle sejak Senin (8/9/2025). Agenda serah terima jabatan telah dilakukan di Auditorium Wisma Kemenpora, Senayan, Jakarta Pusat pada Kamis (18/9/2025). […]
Kepala SMPN 1 Prabumulih Kembali ke Jabatan, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
Jakarta – Polemik pencopotan Kepala SMPN 1 Prabumulih, Roni Ardiansyah, akhirnya berakhir setelah dirinya dikembalikan ke jabatan semula pada Rabu (17/9/2025). Pengembalian jabatan ini dilakukan usai kontroversi pemecatan mendadak yang menyeret nama Wali Kota Prabumulih, Arlan. Kisruh bermula dari isu Roni menegur anak Wali Kota yang disebut membawa mobil ke sekolah. Pencopotan Roni memicu protes siswa dan guru, hingga video perpisahan penuh haru viral di media sosial. Arlan kemudian meminta maaf secara terbuka kepada Roni dan masyarakat, serta menyerahkan bantuan […]
- 1
- 2