Purwakarta – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan komitmennya untuk tetap menjalankan program vasektomi bagi pria, termasuk bagi penerima bantuan sosial, meski menuai penolakan dari sejumlah pihak, termasuk Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Barat. Dalam kunjungannya ke Resimen Artileri Medan 1 Sthira Yudha, Kabupaten Purwakarta, Sabtu (3/5), Dedi—yang akrab disapa KDM—menyatakan bahwa program vasektomi bukanlah inisiatif Pemerintah Provinsi Jawa Barat, melainkan bagian dari program nasional Kementerian Kependudukan dan Keluarga Berencana. Ia menyebut telah berkomunikasi langsung dengan menteri terkait dan memastikan […]

Purwakarta – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mewacanakan perluasan program pendidikan disiplin berbasis militer bagi warga dewasa yang dianggap bermasalah. Hal ini disampaikannya usai meninjau siswa yang mengikuti pelatihan di barak Resimen Armed 1 Kostrad, Purwakarta, Jumat (2/5/2025). Dedi menyebut, jika program serupa bagi pelajar SMP dan SMA terbukti berhasil dalam sebulan ke depan, maka program itu akan diterapkan juga bagi orang dewasa. “Saya lihat nanti sebulan ke depan, maka nanti yang dewasa,” ujar Dedi melalui kanal YouTube resminya, Minggu […]

Jakarta, 30 April 2025 — Anggota Komisi X DPR RI, Bonnie Triyana, mengkritik keras rencana Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang akan mengirim siswa bermasalah ke barak militer sebagai bentuk pendidikan karakter. Menurut politisi PDI Perjuangan itu, pendekatan militeristik bukanlah solusi tepat untuk menyelesaikan persoalan kenakalan remaja. “Tidak semua problem harus diselesaikan oleh tentara, termasuk persoalan siswa bermasalah,” ujar Bonnie dalam pernyataan tertulisnya kepada Kompas.com, Rabu (30/4/2025). Bonnie menekankan pentingnya kajian matang dalam merumuskan kebijakan pendidikan, terutama yang menyasar siswa […]

Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Akan Bawa Siswa Bermasalah ke Barak Militer Mulai 2 Mei 2025, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi berencana menggulirkan program pembinaan siswa bermasalah di barak militer, bekerja sama dengan TNI dan Polri. Program ini ditujukan bagi siswa yang terlibat pergaulan bebas atau tindakan kriminal, khususnya di daerah-daerah rawan.