Oleh Diposting pada

Pencabutan Izin Tambang sebagai Sanksi Administratif Pemerintah Provinsi Jawa Barat resmi mencabut empat izin pertambangan milik tiga perusahaan yang beroperasi di kawasan Gunung Kuda, Desa Cipanas, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon. Tindakan ini diambil menyusul tragedi tanah longsor yang terjadi pada Jumat, 30 Mei 2025, yang menewaskan 17 orang dan melukai lainnya. Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyatakan pencabutan izin ini merupakan bentuk sanksi administratif karena para pelaku usaha dianggap lalai dalam menjalankan kewajiban pengelolaan risiko lingkungan. “Saya sudah menutup semua tambang dan […]

Oleh Diposting pada

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan sejumlah pejabat yang sempat bekerja di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI diduga sudah melakukan praktik pemerasan terhadap agen Tenaga Kerja Asing (TKA) sejak tahun 2019. Total uang mencapai Rp53 miliar.“Pemerasan ini berlangsung sejak tahun 2019, hasil perhitungan sementara bahwa uang yang dikumpulkan dari hasil tindak pidana ini sekitar Rp53 miliar,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo melalui keterangan tertulis, Senin (26/5).KPK, terang Budi, meminta kepada para tersangka dan para saksi yang dipanggil untuk bersikap kooperatif. Pada hari […]

Oleh Diposting pada

Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Seoul mencatat bahwa ada sekitar 13.000 warga negara Indonesia (WNI) di Korea Selatan tidak memiliki izin tinggal yang sah atau berstatus undocumented. Angka tersebut merupakan bagian dari total 75.734 WNI yang tercatat di Korea Selatan per 31 Maret 2025, menurut data resmi Imigrasi Korea. “Dari jumlah tersebut, 72 persen adalah pekerja migran yang umumnya bekerja di sektor manufaktur dan perikanan. Namun, memang ada sekitar 13 ribu WNI yang tidak memiliki dokumen resmi atau tinggal secara ilegal di hadapan pemerintah Korea,” ujar Kuasa […]

Oleh Diposting pada

Karawang – Jembatan Haji Endang yang membentang di atas Sungai Citarum dan menghubungkan Desa Anggadita (Kecamatan Klari) dengan Desa Parungmulya (Kecamatan Ciampel) terancam dibongkar karena tidak memiliki izin pembangunan. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyatakan, pembangunan infrastruktur tanpa perizinan dan perhitungan teknis yang memadai berpotensi membahayakan keselamatan dan mengganggu aliran sungai. Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Lilik Retno Cahyadiningsih, menegaskan pentingnya standar teknis dalam pembangunan jembatan, salah satunya terkait jarak antara jembatan dan elevasi tertinggi permukaan air sungai. […]