Oleh Diposting pada

Seorang Warga Negara Asing (WNA) bernisial LMK dari Slovakia dideportasi setelah terungkap dirinya memalsukan data saat hendak memperpanjang izin tinggal di Kantor Imigrasi Kelas II Non-TPI Kediri, Jawa Timur. Kasus pemalsuan data tersebut terungkap saat LMK mengurus perpanjangan izin tinggal dari Visa On Arrival (VoA) miliknya di Kantor Imigrasi Kediri. “Awalnya, LMK ini ke Kantor Imigrasi Kediri pada Rabu, 4 Juni 2025 untuk mengurus perpanjangan izin tinggal dari Visa on Arrival (VoA) yang dimilikinya,” kata Kantor Imigrasi Kelas II Non-TPI Kediri Antonius Frizky […]

Oleh Diposting pada

JAKARTA – Pentingnya kemudahan usaha hulu minyak dan gas bumi (migas) di Indonesia. Hal ini pernah diutarakan Presiden Prabowo Subianto agar menyederhanakan regulasi yang ada. Sebab, tanpa kemudahan usaha (ease of doing business), Indonesia sulit mencapai swasembada energi seperti Asta Cita Pemerintahan Prabowo Subianto. Bahkan, dengan potensi migas reatif besar yang dimiliki sekalipun. “Tidak, tidak akan bisa (swasembada energi),” kata Pakar ekonomi dan bisnis Hamid Paddu di Jakarta, Rabu (18/6/2025). Dia menambahkan, untuk mencapai swasembada energi, hal utama yang harus […]

Oleh Diposting pada

Liputan6.com, Jakarta – Mulai Selasa 10 Juni 2025, Presiden Prabowo Subianto resmi mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP) nikel empat perusahaan di Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya. Keempat dari lima perusahaan yang IUP-nya dicabut yakni PT Anugerah Surya Pratama, PT Nurham, PT Melia Raymond Perkasa, dan PT Kawai Sejahtera Mining. Hal itu pun ditanggapi oleh para anggota dewan. Salah satunya Ketua DPP PKB Daniel Johan mendesak dilakukan investigasi menyeluruh terhadap pihak yang memberikan izin tambang nikel di kawasan Raja […]

Oleh Diposting pada

Liputan6.com, Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Golkar, Beniyanto, mengapresiasi Langkah pemerintah melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia yang menghentikan sementara satu kontrak karya dan mencabut empat izin tambang di Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya. Menurut Beniyanto, keputusan pemerintah ini diambil dengan pertimbangan matang dan berdasarkan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto. “Langkah ini membawa dampak positif bagi pariwisata Raja Ampat serta melindungi wilayah konservasi terumbu karang yang telah mendunia,” ujar Benniyanto dalam […]

Oleh Diposting pada

Liputan6.com, Jakarta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, secara tegas mengumumkan pencabutan izin usaha pertambangan milik empat perusahaan yang dinilai bermasalah dari sisi lingkungan dan tata ruang di wilayah Raja Ampat. Terkait hal itu, Anggota Komisi XI DPR, Puteri Anetta Komarudin mendukung langkah Bahlil Lahadalia tersebut yang disebut sudah tepat dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan. “Saya rasa langkah Menteri ESDM sudah sangat tepat, mulai dari penghentian sementara kegiatan operasi pertambangan hingga dilakukannya evaluasi […]

Oleh Diposting pada

Liputan6.com, Jakarta – Sekretaris Jenderal Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Sekjen HIPMI) Anggawira, menilai kebijakan pencabutan empat Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Raja Ampat oleh pemerintah adalah bentuk penertiban. Dia meyakini hal itu memperkuat ekosistem investasi yang sehat. “Ini merupakan langkah tegas dalam memastikan hanya investor yang patuh hukum dan memiliki komitmen keberlanjutan yang bisa beroperasi, bukan bentuk anti investasi, justru sebaliknya. Ini seleksi alam bagi investor yang serius, legal, dan berorientasi jangka panjang,” kata Anggawira kepada awak media, seperti dikutip […]

Oleh Diposting pada

Jakarta, 8 Juni 2025 – Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Hanif Faisol Nurofiq menyatakan bahwa PT GAG Nikel (PT GN) bersama 12 perusahaan lainnya diberikan pengecualian izin tambang di kawasan hutan lindung di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya. Mengacu pada UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, pertambangan terbuka sebenarnya dilarang di kawasan hutan lindung. Namun, menurut Hanif, pengecualian diberikan melalui UU No. 19 Tahun 2004 yang menetapkan Perppu No. 1 Tahun 2004, sehingga 13 perusahaan termasuk PT GN […]

Oleh Diposting pada

Pencabutan Izin Tambang sebagai Sanksi Administratif Pemerintah Provinsi Jawa Barat resmi mencabut empat izin pertambangan milik tiga perusahaan yang beroperasi di kawasan Gunung Kuda, Desa Cipanas, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon. Tindakan ini diambil menyusul tragedi tanah longsor yang terjadi pada Jumat, 30 Mei 2025, yang menewaskan 17 orang dan melukai lainnya. Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyatakan pencabutan izin ini merupakan bentuk sanksi administratif karena para pelaku usaha dianggap lalai dalam menjalankan kewajiban pengelolaan risiko lingkungan. “Saya sudah menutup semua tambang dan […]

Oleh Diposting pada

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan sejumlah pejabat yang sempat bekerja di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI diduga sudah melakukan praktik pemerasan terhadap agen Tenaga Kerja Asing (TKA) sejak tahun 2019. Total uang mencapai Rp53 miliar.“Pemerasan ini berlangsung sejak tahun 2019, hasil perhitungan sementara bahwa uang yang dikumpulkan dari hasil tindak pidana ini sekitar Rp53 miliar,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo melalui keterangan tertulis, Senin (26/5).KPK, terang Budi, meminta kepada para tersangka dan para saksi yang dipanggil untuk bersikap kooperatif. Pada hari […]

Oleh Diposting pada

Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Seoul mencatat bahwa ada sekitar 13.000 warga negara Indonesia (WNI) di Korea Selatan tidak memiliki izin tinggal yang sah atau berstatus undocumented. Angka tersebut merupakan bagian dari total 75.734 WNI yang tercatat di Korea Selatan per 31 Maret 2025, menurut data resmi Imigrasi Korea. “Dari jumlah tersebut, 72 persen adalah pekerja migran yang umumnya bekerja di sektor manufaktur dan perikanan. Namun, memang ada sekitar 13 ribu WNI yang tidak memiliki dokumen resmi atau tinggal secara ilegal di hadapan pemerintah Korea,” ujar Kuasa […]

Oleh Diposting pada

Karawang – Jembatan Haji Endang yang membentang di atas Sungai Citarum dan menghubungkan Desa Anggadita (Kecamatan Klari) dengan Desa Parungmulya (Kecamatan Ciampel) terancam dibongkar karena tidak memiliki izin pembangunan. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyatakan, pembangunan infrastruktur tanpa perizinan dan perhitungan teknis yang memadai berpotensi membahayakan keselamatan dan mengganggu aliran sungai. Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Lilik Retno Cahyadiningsih, menegaskan pentingnya standar teknis dalam pembangunan jembatan, salah satunya terkait jarak antara jembatan dan elevasi tertinggi permukaan air sungai. […]