Kementerian Kehutanan (Kemenhut) tengah mengidentifikasi faktor penyebab kerusakan lingkungan di wilayah hulu DAS (Daerah Aliran Sungai), yang diduga memperparah dampak bencana banjir. Tim gabungan pun melakukan pendalaman dan meminta keterangan terhadap 12 subjek hukum di wilayah Tapanuli, Sumatera Utara. Dirjen Penegakan Hukum (Gakkum) Kemenhut Dwi Januanto Nugroho menyampaikan, tim gabungan telah dibentuk untuk melakukan pengumpulan bahan dan keterangan, terkait dugaan aktivitas yang menyebabkan kerusakan lingkungan, serta menyelidik dugaan tindak pidana kehutanan. “Kami melihat pola yang jelas, di mana ada kerusakan hutan di hulu akibat […]
Tag: Hukum
Polda Jawa Tengah tengah menyelidiki kematian dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus (Untag) Semarang
Jakarta — Polda Jawa Tengah tengah menyelidiki kematian dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus (Untag) Semarang, Dwinanda Linchia Levi (35), yang ditemukan tewas tanpa busana di sebuah hotel di kawasan Telaga Bodas Raya, Gajahmungkur, Semarang, Senin (17/11/2025). Saksi kunci dalam kasus ini adalah seorang perwira polisi berinisial AKBP B, yang kini tengah dimintai keterangan intensif oleh Propam Polda Jateng. AKBP B diketahui menjabat sebagai Kasubdit Dalmas Ditsamapta Polda Jateng. “Masih diamankan dan dimintai keterangan,” ujar Kabid Propam Polda Jateng Kombes […]
KPAI Nilai Aksi Gus Elham Cium Anak di Panggung Tak Pantas dan Berpotensi Langgar Hukum
Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyampaikan keprihatinan terhadap tindakan seorang Da’i yang mencium anak perempuan di depan umum sebagaimana viral di media sosial. KPAI menilai, aksi pendakwah asal Kediri, Elham Yahya Luqman atau Gus Elham itu sebagai tindakan tak pantas. “Meskipun sebagian pihak menilai tindakan tersebut sebagai bentuk kasih sayang, KPAI menilai bahwa perilaku demikian tidak pantas dilakukan, melanggar norma sosial, norma agama, dan prinsip perlindungan anak,” ujar Komisioner KPAI Bidang Pendidikan, Waktu Luang, Budaya, dan Agama Aris Adi Leksono dalam keterangan tertulis, diterima Kamis (13/11/2025). […]
BPKH Hormati Proses Hukum KPK soal Penyelidikan Terpisah Kasus Haji 2024
Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) bersuara soal pemberitaan di berbagai media massa mengenai adanya penelusuran awal oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait layanan pendukung haji. BPKH menegaskan, pihaknya menghormati serta mendukung penuh seluruh proses hukum yang sedang berlangsung. Menurut BPKH, langkah KPK tersebut merupakan bagian dari upaya bersama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas dari korupsi. “BPKH akan bersikap kooperatif dan terbuka sepenuhnya, termasuk dalam memberikan data dan informasi yang dibutuhkan untuk membantu memperjelas duduk persoalan,” ujar Kepala […]
KPK Rilis Nama Calon Direktur Penyelidikan sampai Kepala Biro Hukum yang Lolos Administrasi, Ini Daftar Lengkapnya
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan sejumlah nama yang lolos proses seleksi administrasi dari seleksi terbuka pengisian jabatan tinggi pratama di lingkup antitasuah. Berdasarkan daftar nama yang diterima, terdapat enam klaster yang berisi nama-nama peserta lolos seleksi dan maju ke tahap selanjutnya yaitu policy brief atau penulisan makalah dan bahan presentasi para kandidat. Menurut Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, membenarkan nama-nama tersebut. Mereka nantinya akan melewati proses seleksi lanjutan demi melahirkan kandidat terbaik. “Untuk menghasilkan putra-putri terbaik bangsa dalam pengisian jabatan di KPK ini, maka […]
Tedjowulan Ingatkan Dasar Hukum, Sementara Purbaya Deklarasi Sebagai Pakubuwono XIV
Jakarta – Polemik suksesi di Keraton Kasunanan Surakarta mencuat setelah Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom (KGPAA) Hamangkunegoro atau KGPH Purbaya secara resmi mendeklarasikan diri sebagai Sri Susuhunan Pakubuwono XIV pada Rabu (5/11/2025), usai upacara penghormatan terakhir bagi ayahandanya, almarhum Pakubuwono XIII. Menanggapi hal itu, Maha Menteri Keraton Kasunanan Surakarta, Kangjeng Gusti Panembahan Agung Tedjowulan, meminta semua pihak menjaga kondusivitas dan menegaskan bahwa penentuan kepemimpinan keraton harus berlandaskan aturan resmi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). “Boleh saja orang berpendapat, tetapi dasar […]
MKD Hukum 3 Anggota DPR Nonaktif karena Pelanggaran Etik
Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) memutuskan tiga dari lima anggota DPR RI nonaktif akibat aksi demo 25–30 Agustus 2025 terbukti melanggar kode etik. Hasil sidang, Rabu (5/11/2025), menetapkan Nafa Urbach, Eko Patrio, dan Ahmad Sahroni dihukum nonaktif selama 3–6 bulan. Sedangkan Uya Kuya dan Adies Kadir dinyatakan tidak bersalah dan kembali aktif sebagai anggota DPR. Selama masa penonaktifan, ketiga anggota DPR yang dihukum tidak menerima hak keuangan. MKD menekankan agar seluruh anggota DPR berhati-hati dalam menyampaikan pendapat dan menjaga perilaku demi […]
322 Anak Terlibat Demo Ricuh, Kebanyakan Karena Ikut-Ikutan dan Tak Paham Hukum
Polri mencatat sebanyak 332 anak terlibat kasus demo ricuh beberapa waktu lalu. Data anak-anak terlibat kerusuhan saat emo itu dihimpun dari 11 polda di seluruh Indonesia. “Direktorat Tindak Pidana PPA dan PPO Bareskrim Polri hingga tanggal 3 November 2025 mencatat terdapat 332 anak yang terlibat dalam kasus kerusuhan pada aksi unjuk rasa di 11 polda di seluruh Indonesia,” kataWakil Kepala Bareskrim Polri Irjen Nunung Syaifuddin membacakan sambutan dari Kabareskrim menyampaikan hal itu dalam acara Focus Group Discussion (FGD) bertema “Sinergi Antar Lembaga untuk Perlindungan […]
Kapolri Ungkap Tren Narkoba Baru: Ketamin dan Etomidate, Siapkan Aturan Hukum Baru
Polri menemukan tren penyalahgunaan narkoba baru berupa ketamin yang dihirup dan etomidate yang dicampur dalam liquid vape. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyebut kedua senyawa ini saat ini belum diatur hukum, sehingga penggunanya belum bisa dipidana. Dalam acara pemusnahan 214,84 ton barang bukti narkoba di Lapangan Bhayangkara, Rabu (29/10/2025), Sigit menegaskan Polri bekerja sama dengan Kemenkes untuk memasukkan kedua zat tersebut dalam revisi UU Narkotika dan permenkes, agar penyalahgunaan bisa dipidana. Sigit juga menekankan pentingnya rehabilitasi pecandu sebagai bagian dari […]
Heboh Meme Bahlil, GPA Dukung Penegakan Hukum
Sejumlah akun media sosial penyebar meme negatif terhadap Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Ketua PP Gerakan Pemuda Al Washliyah (GPA), Aminullah Siagian, menegaskan kritik boleh disampaikan, tapi menghina tidak. “Demokrasi bukan alasan untuk menghina. Kritik keras boleh, menghina jangan,” ujar Aminullah. Ia menekankan pentingnya etika digital dan tanggung jawab moral, terutama bagi generasi muda, agar ruang publik tetap sehat. Aminullah juga mengajak masyarakat menggunakan media sosial secara produktif dan bermartabat serta mendukung langkah tegas aparat penegak […]
Legal dan Terlindungi, Penambang Minyak Rakyat Kini Dapat Kepastian Hukum dari Pemerintah
Pagi itu di Desa Mekar Sari, suara mesin pompa minyak terdengar lembut di sela pepohonan karet. Udara lembap bercampur aroma khas minyak mentah, sementara beberapa warga tampak sibuk bekerja di sekitar sumur kecil yang menjadi tumpuan hidup mereka. Namun kali ini, langkah mereka terasa lebih ringan. “Sekarang kami bisa kerja tanpa rasa takut,” kata Joko Mulyo, penambang minyak rakyat yang telah bertahun-tahun bergantung pada sumur di desanya, Jumat (17/10/2025). Legalisasi Penambangan Rakyat Lewat Aturan Baru Dulu, setiap kali menyalakan pompa, […]
Akademisi Hukum Minta MK Batasi Tafsir Pasal 21 UU Tipikor soal Obstruction of Justice
Sebanyak 18 akademisi hukum pidana dari berbagai universitas di Indonesia meminta Mahkamah Konstitusi membatasi Pasal 21 UU Tipikor yang mengatur delik obstruction of justice. Mereka menyerahkan dokumen amicus curiae ke MK dalam perkara Nomor 136/PUU-XXIII/2025 dan Nomor 163/PUU-XXIII/2025 yang diajukan Hasto Kristiyanto. Para akademisi menilai pasal tersebut mengandung norma yang kabur, melanggar asas legalitas, dan berpotensi menyebabkan kriminalisasi berlebihan. Para akademisi menyoroti frasa “mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung” dalam Pasal 21 UU Tipikor yang dinilai tidak memiliki batasan hukum yang jelas. Ketidakjelasan […]