Liputan6.com, Jakarta – Banjir dan longsor yang melanda Sumatera Utara (Sumut), Sumatera Barat (Sumbar), dan Aceh dinilai tidak terlepas dari kondisi hutan di wilayah hulu daerah aliran sungai. Kawasan perbukitan dengan tingkat kelerengan tinggi di tiga provinsi tersebut menjadi wilayah yang paling rentan terdampak, terutama saat curah hujan ekstrem terjadi. Kondisi geografis yang saling terhubung di bagian hulu membuat dampak bencana dirasakan hampir merata, meski wilayah terdampak memiliki aliran sungai yang berbeda. Selain cuaca ekstrem akibat pengaruh siklon tropis, kerusakan […]
Tag: Hukum
KUHP dan KUHAP Baru Resmi Berlaku, Yusril: Era Baru Penegakan Hukum
Mulai 2 Januari 2026, UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP resmi berlaku, menandai era baru penegakan hukum di Indonesia. Menteri Yusril Ihza Mahendra menyatakan, kedua UU ini menggantikan sistem hukum kolonial dan Orde Baru, menghadirkan pendekatan pidana yang lebih modern, berkeadilan, dan berbasis nilai Pancasila. KUHP baru menekankan pemidanaan restoratif, alternatif pidana, dan perlindungan HAM, sementara KUHAP baru memperkuat prosedur penyidikan, penuntutan, persidangan, serta hak korban dan saksi. Pemerintah menyiapkan aturan […]
Balitbang Golkar: Perpol Justru Menutup Celah Hukum Penugasan Anggota Polri
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meneken Peraturan Polri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang Melaksanakan Tugas di Luar Struktur Organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Hal ini menuai pro dan kontra. Terkait hal tersebut, Penasehat Ahli Balitbang DPP Partai Golkar, Henry Indraguna meminta semua pihak memahami isi Perpol tersebut secara utuh dan sistematis agar tidak terjadi pemahaman yang parsial. Pasalnya, dia menyebut peraturan tersebut bentuk penataan agar penugasan anggota Polri lebih jelas secara hukum. Henry pun mengklaim ini sejalan […]
Lakukan Studi Banding ke Indosiar, Mahasiswa UNTAG Semarang Bahas Hukum Media di Era Digital
Sebanyak 93 mahasiswa Program Magister Hukum (S2) Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang melaksanakan studi banding (Stuba) ke Indosiar, Rabu (17/12). Kegiatan ini berlangsung sejak pukul 14.30 WIB di gedung Kuning, Kompleks Emtek City, Daan Mogot, Jakarta Barat, tepatnya di area sekitar Studio 6. Rombongan dipimpin langsung oleh Dekan Fakultas Hukum UNTAG Semarang Edi Lisdiyono dan Wakil Rektor UNTAG Semarang Retno Mawarini. Studi banding ini bertujuan memperdalam pemahaman mahasiswa terkait hukum media dan penyiaran, sekaligus melihat langsung praktik industri media di […]
Kemenhut Ambil Langkah Hukum 11 Pelaku Usaha Terkait Dugaan Penyebab Banjir Sumatera
Kementerian melalui dengan Direktorat Jendral Penegakan Hukum (Ditjen Gakkum) kembali melaksanakan penyegelan terhadap 3 Subjek Hukum yang diduga sudah melanggar tata kelola kehutanan di Kabupaten Tapanuli Selatan, ada 3 Subjek Hukum yaitu, PHAT (PHAT JAS, PHAT AR, dan PHAT RHS). Tim Gakkum Kehutanan juga tetap melakukan verifikasi lapangan dan juga olah TKP, dan menemukan adanya papan peringatan Satgas PKH di bebeapa lokasi Korporasi yaitu, PT.TBS/PT.SN dan PLTA BT/PT.NSHE, PT.TBS/PT.SN dan PLTA BT/NSHE. Dikutip dari laman resmi Kementerian Kehutanan (Kemenhut) www.kehutanan.go.id, Menteri Kehutanan […]
Kemenhut Usut Peran 12 Subjek Hukum di Tapanuli Terkait Indikasi Memperparah Banjir Sumatra
Kementerian Kehutanan (Kemenhut) tengah mengidentifikasi faktor penyebab kerusakan lingkungan di wilayah hulu DAS (Daerah Aliran Sungai), yang diduga memperparah dampak bencana banjir. Tim gabungan pun melakukan pendalaman dan meminta keterangan terhadap 12 subjek hukum di wilayah Tapanuli, Sumatera Utara. Dirjen Penegakan Hukum (Gakkum) Kemenhut Dwi Januanto Nugroho menyampaikan, tim gabungan telah dibentuk untuk melakukan pengumpulan bahan dan keterangan, terkait dugaan aktivitas yang menyebabkan kerusakan lingkungan, serta menyelidik dugaan tindak pidana kehutanan. “Kami melihat pola yang jelas, di mana ada kerusakan hutan di hulu akibat […]
Polda Jawa Tengah tengah menyelidiki kematian dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus (Untag) Semarang
Jakarta — Polda Jawa Tengah tengah menyelidiki kematian dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus (Untag) Semarang, Dwinanda Linchia Levi (35), yang ditemukan tewas tanpa busana di sebuah hotel di kawasan Telaga Bodas Raya, Gajahmungkur, Semarang, Senin (17/11/2025). Saksi kunci dalam kasus ini adalah seorang perwira polisi berinisial AKBP B, yang kini tengah dimintai keterangan intensif oleh Propam Polda Jateng. AKBP B diketahui menjabat sebagai Kasubdit Dalmas Ditsamapta Polda Jateng. “Masih diamankan dan dimintai keterangan,” ujar Kabid Propam Polda Jateng Kombes […]
KPAI Nilai Aksi Gus Elham Cium Anak di Panggung Tak Pantas dan Berpotensi Langgar Hukum
Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyampaikan keprihatinan terhadap tindakan seorang Da’i yang mencium anak perempuan di depan umum sebagaimana viral di media sosial. KPAI menilai, aksi pendakwah asal Kediri, Elham Yahya Luqman atau Gus Elham itu sebagai tindakan tak pantas. “Meskipun sebagian pihak menilai tindakan tersebut sebagai bentuk kasih sayang, KPAI menilai bahwa perilaku demikian tidak pantas dilakukan, melanggar norma sosial, norma agama, dan prinsip perlindungan anak,” ujar Komisioner KPAI Bidang Pendidikan, Waktu Luang, Budaya, dan Agama Aris Adi Leksono dalam keterangan tertulis, diterima Kamis (13/11/2025). […]
BPKH Hormati Proses Hukum KPK soal Penyelidikan Terpisah Kasus Haji 2024
Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) bersuara soal pemberitaan di berbagai media massa mengenai adanya penelusuran awal oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait layanan pendukung haji. BPKH menegaskan, pihaknya menghormati serta mendukung penuh seluruh proses hukum yang sedang berlangsung. Menurut BPKH, langkah KPK tersebut merupakan bagian dari upaya bersama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas dari korupsi. “BPKH akan bersikap kooperatif dan terbuka sepenuhnya, termasuk dalam memberikan data dan informasi yang dibutuhkan untuk membantu memperjelas duduk persoalan,” ujar Kepala […]
KPK Rilis Nama Calon Direktur Penyelidikan sampai Kepala Biro Hukum yang Lolos Administrasi, Ini Daftar Lengkapnya
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan sejumlah nama yang lolos proses seleksi administrasi dari seleksi terbuka pengisian jabatan tinggi pratama di lingkup antitasuah. Berdasarkan daftar nama yang diterima, terdapat enam klaster yang berisi nama-nama peserta lolos seleksi dan maju ke tahap selanjutnya yaitu policy brief atau penulisan makalah dan bahan presentasi para kandidat. Menurut Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, membenarkan nama-nama tersebut. Mereka nantinya akan melewati proses seleksi lanjutan demi melahirkan kandidat terbaik. “Untuk menghasilkan putra-putri terbaik bangsa dalam pengisian jabatan di KPK ini, maka […]
Tedjowulan Ingatkan Dasar Hukum, Sementara Purbaya Deklarasi Sebagai Pakubuwono XIV
Jakarta – Polemik suksesi di Keraton Kasunanan Surakarta mencuat setelah Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom (KGPAA) Hamangkunegoro atau KGPH Purbaya secara resmi mendeklarasikan diri sebagai Sri Susuhunan Pakubuwono XIV pada Rabu (5/11/2025), usai upacara penghormatan terakhir bagi ayahandanya, almarhum Pakubuwono XIII. Menanggapi hal itu, Maha Menteri Keraton Kasunanan Surakarta, Kangjeng Gusti Panembahan Agung Tedjowulan, meminta semua pihak menjaga kondusivitas dan menegaskan bahwa penentuan kepemimpinan keraton harus berlandaskan aturan resmi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). “Boleh saja orang berpendapat, tetapi dasar […]
MKD Hukum 3 Anggota DPR Nonaktif karena Pelanggaran Etik
Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) memutuskan tiga dari lima anggota DPR RI nonaktif akibat aksi demo 25–30 Agustus 2025 terbukti melanggar kode etik. Hasil sidang, Rabu (5/11/2025), menetapkan Nafa Urbach, Eko Patrio, dan Ahmad Sahroni dihukum nonaktif selama 3–6 bulan. Sedangkan Uya Kuya dan Adies Kadir dinyatakan tidak bersalah dan kembali aktif sebagai anggota DPR. Selama masa penonaktifan, ketiga anggota DPR yang dihukum tidak menerima hak keuangan. MKD menekankan agar seluruh anggota DPR berhati-hati dalam menyampaikan pendapat dan menjaga perilaku demi […]












