Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menindak tegas penunggak pajak dengan memblokir saham senilai Rp2,6 miliar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Langkah ini dilakukan setelah sistem Coretax mengidentifikasi dua wajib pajak dengan tunggakan besar. Pemblokiran bersifat administratif dan menunggu infrastruktur BEI siap untuk rekening penampungan hasil penjualan. Jika utang tidak dilunasi, saham akan dilelang melalui pedagang efek. Harga jual minimal mengikuti harga pembukaan pasar, dan kelebihan dana akan dikembalikan ke pemilik aset. Langkah ini mengacu pada Perdirjen PER-26/PJ/2025, dengan koordinasi DJP, OJK, […]
Tag: DJP
Purbaya Ancam Pegawai Pajak Nakal, Siap Rotasi hingga Tempat Terpencil
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan akan membersihkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dari praktik penyelewengan. Ia membuka opsi rotasi besar-besaran, penempatan di daerah terpencil, hingga pemberhentian sementara bagi pegawai pajak yang terbukti melanggar aturan. Menurut Purbaya, sanksi akan disesuaikan dengan tingkat kesalahan. Pegawai dengan pelanggaran ringan bisa dirotasi, sementara pelanggaran berat atau kriminal tidak akan diselesaikan hanya dengan mutasi. Meski tegas, Kemenkeu tetap menjunjung asas praduga tak bersalah dan akan mendampingi pegawai yang tengah menjalani proses hukum tanpa intervensi. Langkah […]
OpenAI Resmi Jadi Pemungut PPN, Langganan ChatGPT Kena Pajak 11 Persen
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menetapkan OpenAI OpCo, LLC sebagai pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). Penunjukan ini berlaku sejak 3 November 2025. Dengan kebijakan tersebut, seluruh layanan digital OpenAI, termasuk langganan ChatGPT di Indonesia, dikenakan PPN sebesar 11 persen. Hingga November 2025, DJP mencatat belum ada realisasi penerimaan PPN PMSE dari OpenAI. Di sisi lain, DJP mencabut status Amazon Services Europe S.a.r.l. sebagai pemungut PPN PMSE karena tidak lagi memenuhi kriteria transaksi dan jumlah pengguna. Penunjukan […]
