Satu bulan pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, pemerintah telah membangun lebih dari 1.000 unit hunian sementara. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan hal ini melalui akun Instagram @sekretariat.kabinet, Jumat (2/1/2026). Presiden Prabowo Subianto meninjau 600 unit pertama dari 15.000 rumah yang dibangun di Aceh Tamiang pada 1 Januari 2026. Hunian ini dilengkapi listrik, air bersih, WiFi gratis, fasilitas bermain anak, dan tempat ibadah. Pemerintah menargetkan pembangunan 2.500 unit di lahan seluas 5,5 hektare, dengan hunian tetap seluas […]
Tag: dibangun
Korban Banjir Sumatra Bakal Terima Rumah Tetap dengan Sertifikat Tanah
BNPB memastikan korban banjir di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara akan dibangunkan rumah hunian tetap (huntap) lengkap dengan sertifikat tanah atas nama kepala keluarga. Ketua Harian BNPB, Ari Lesmana, menekankan huntap harus aman dari bencana dan memiliki kepastian hukum. Koordinasi dengan PVMBG dilakukan untuk memastikan lokasi minim risiko banjir dan longsor. Di Kabupaten Agam, 518 huntap akan dibangun di 16 titik, dengan Palembayan menjadi wilayah terdampak terbesar. Selain keamanan, lokasi juga dipilih agar warga tetap memiliki akses ke layanan […]
Hampir 150 Ribu Rumah Rusak Akibat Bencana Sumatera, Huntara dan Huntap Segera Dibangun
JAKARTA – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat hampir 150 ribu rumah rusak akibat banjir dan tanah longsor yang terjadi di Provinsi Aceh, Sumatera Utara (Sumut) dan Sumatera Barat (Sumbar). Paling banyak kerusakan rumah terjadi di Provinsi Aceh. Dari jumlah itu, kata dia, Kabupaten Aceh Utara menjadi wilayah terbanyak rumah rusak, dengan total 36.964 unit. Kemudian Aceh Timur 18.914 unit rumah rusak dan Aceh Tamiang 10.720 rumah rusak. Untuk Sumut, kata dia, pihaknya mencatat ada 28.708 unit rumah rusak. Dari […]
Jembatan Haji Endang di Karawang Terancam Dibongkar karena Dibangun Tanpa Izin
Karawang – Jembatan Haji Endang yang membentang di atas Sungai Citarum dan menghubungkan Desa Anggadita (Kecamatan Klari) dengan Desa Parungmulya (Kecamatan Ciampel) terancam dibongkar karena tidak memiliki izin pembangunan. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyatakan, pembangunan infrastruktur tanpa perizinan dan perhitungan teknis yang memadai berpotensi membahayakan keselamatan dan mengganggu aliran sungai. Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Lilik Retno Cahyadiningsih, menegaskan pentingnya standar teknis dalam pembangunan jembatan, salah satunya terkait jarak antara jembatan dan elevasi tertinggi permukaan air sungai. […]




