Penerima beasiswa LPDP, DS, meminta maaf secara terbuka setelah pernyataannya “cukup saya WNI, anak jangan” viral dan menuai polemik. Klarifikasi disampaikan melalui akun Instagram @sasetyaningtyas pada Jumat (20/2/2026). DS mengaku pernyataan itu lahir dari rasa kecewa dan frustrasi pribadi, namun menyesal karena kalimatnya bisa dianggap merendahkan identitas WNI. Ia menegaskan bertanggung jawab atas dampak pernyataan tersebut dan berterima kasih atas kritik konstruktif sebagai pelajaran komunikasi yang lebih bijak. LPDP menyesalkan kontroversi ini karena tidak mencerminkan nilai integritas, etika, dan profesionalisme […]
Tag: bertanggung jawab
Tembok 5,3 Meter Roboh Timpa Area SMPN 182 Jaksel, Tak Ada Korban
Sebuah tembok pembatas setinggi 5,3 meter dan panjang 65 meter roboh menimpa area SMPN 182 Kalibata, Minggu (15/2). Kepala BPBD DKI, Isnawa Adji, menyebut robohnya tembok diduga akibat tanah urukan yang labil. Meski tak menimbulkan korban, insiden ini membuat saluran air tersumbat dan halaman parkir sekolah terdampak. Sekolah sebelumnya sudah memperingatkan pemilik rumah tentang kondisi tembok miring pada Desember 2025, namun perbaikan baru dijanjikan setelah Imlek. Usai kejadian, pihak sekolah, pemilik rumah, dan pihak terkait sepakat pemilik rumah akan bertanggung […]
6 Oknum Polisi Pengeroyok Debt Collector Terancam Dipecat
Enam anggota Polri dari satuan Yanma Mabes Polri ditetapkan sebagai tersangka kasus pengeroyokan yang menewaskan seorang debt collector (mata elang) di Kalibata, Jakarta Selatan. Mereka juga akan menjalani sidang etik profesi Polri pada Rabu, 17 Desember 2025. Keenam tersangka yakni Brigadir IAM serta Bripda JLA, RGW, IAB, BN, dan AM diduga melanggar Kode Etik Profesi Polri dan terancam sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH). Selain proses etik, para pelaku dijerat Pasal 170 ayat 3 KUHP tentang kekerasan yang menyebabkan kematian. […]
Menhut Cabut 20 Izin PBPH, Fokus di Area Banjir Sumatera
Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, mengumumkan pencabutan 20 izin Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) seluas sekitar 750 ribu hektare, termasuk di provinsi terdampak banjir di Sumatera. Langkah ini melanjutkan pencabutan 18 PBPH seluas 526.144 ha pada Februari 2025 sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Selain itu, Kemenhut akan memberlakukan moratorium izin baru PBPH di Hutan Alam dan Hutan Tanaman. Pencabutan ini juga terkait banyaknya kayu gelondongan yang terbawa banjir dan longsor di Sumatera. Kemenhut bekerja sama dengan Polri untuk investigasi dan […]